Kondisi Terkini Proyek Meikarta Usai 8 Tahun Konsumen Menanti: Banyak Unit Kosong, Dihuni Mahasiswa

Laporan khusus Tribunnews.com

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Setelah delapan tahun berlalu, proyek ambisius menciptakan kota baru masa depan terencana bernama Meikarta di Cikarang, Jawa Barat, masih berlanjut, namun kondisi terkini menunjukkan lambatnya kemajuan.

Target awal proyek Meikarta sejak dirilis tahun 2017 adalah pembangunan 100.000 unit apartemen dalam 100 gedung pencakar langit dengan 35-46 lantai. Saat ini, hanya 18.000 unit yang terjual, dengan 4.800 unit telah diserahterimakan hingga tahun 2022. Rencananya, pembangunan akan berlanjut hingga tahun 2027, dengan target serah terima unit bertahap. 

Pantauan terbaru dari tim Tribunnews.com menunjukkan bahwa hampir seluruh bangunan di kawasan Meikarta belum sepenuhnya rampung.

Dalam kunjungan ke lokasi pada Jumat (25/4/2025), terlihat jelas di sebuah rambu petunjuk jalan yang bertuliskan "Anda memasuki kawasan Meikarta".

Rambu tersebut berdiri di atas jalan raya yang bersebelahan dengan lahan kosong dan beberapa gedung yang masih dalam tahap pembangunan. Dari jarak dekat, pengunjung dapat melihat sekitar 16 tower apartemen menjulang tinggi, yang berada di area dikenal sebagai District 1.

Mayoritas tower apartemen yang tinggi memiliki lebih dari 15 lantai, dengan lantai dasar diisi oleh berbagai toko dan kios yang menawarkan makanan dan minuman siap saji.

Baca juga: Buah Simalakama Konsumen Meikarta, Stop Cicilan Kena BI Checking, Lanjut Cicilan tapi Tak Dapat Unit

Suasana di area ruang publik itu tampak cukup ramai, berbanding terbalik dengan kondisi di bagian tower-tower apartemen lainnya yang tampak sepi. 

Dari ratusan unit di setiap tower, banyak di antaranya tampak tidak terisi penghuni alias kosong. Meski demikian, ada beberapa unit yang sudah dihuni, dimana beberapa penghuni terlihat beraktivitas di balkon mereka.

Sementara itu, ada tower tampak masih proses pembangunan. Hal itu tampak dari aktivitas pekerja, crane di puncak tower dan sejumlah tiang pancang yang tergeletak di salah satu tower. 

Salah satu penyewa dari Apartemen Meikarta, yang enggan disebutkan namanya, menjelaskan bahwa dia menyewa unit tersebut sebagai tempat tinggal selama kuliah.

"Saya dari Kelapa Gading, kuliah di dekat sini. Di sini sewa, ya seperti nge-kost," ujarnya di lokasi kawasan Meikarta.

Dia mengakui, tower-tower dengan apartemen Meikarta saat ini masih sepi penghuni. Saat ini, tower-tower apartemen Meikarta yang telah jadi lebih banyak dihuni oleh penyewa dari kalangan mahasiswa yang berkuliah di sekitar kawasan ini.

Informasi dari wanita tersebut sejalan dengan adanya beberapa kampus di kawasan Meikarta. Di antaranya, Universitas Paramadina, berlokasi di District 2, dan Universitas Pelita Harapan (UPH), di District 1.

Baca juga: OIKN Bingung soal Tersebarnya Tulisan Lorem Ipsum di Tugu Titik Nol IKN

Beralih ke District 2, daerah tersebut berdiri beberapa tower apartemen dengan unit yang terlihat kosong.

Di sekitar daerah itu, terdapat tiga bangunan lain, di mana dua di antaranya masih dalam proses pembangunan dan satu gedung Universitas Paramadina yang sudah beroperasi.

Petugas Satuan pengamanan (satpam) yang berjaga di lokasi mengkonfirmasi bahwa kawasan Meikarta terbagi dalam tiga distrik, yakni Distrct 1, 2 dan 3, dengan District 3 masih berupa lahan kosong.

Petugas satpam itu juga menyebut, tidak ada perumahan cluster di kawasan Meikarta.

Katanya, perumahan cluster hanya ada di kawasan Lippo Cikarang, yang letaknya berhimpitan dengan Meikarta.

Menelusuri lebih lanjut informasi tersebut, Tribunnews.com menemui seorang penghuni rumah cluster "Cendana Spark" dan tiga orang penghuni rumah cluster "The Elysium".

Hasilnya, para penghuni di semua cluster itu mengatakan, kompleks kediaman mereka tidak masuk dalam bagian kawasan Meikarta, melainkan Lippo Cikarang.

"Walaupun sama-sama punya Lippo, di sini tidak termasuk (kawasan) Meikarta," ucap salah satu penghuni cluster di Lippo Cikarang itu.

Ratusan Konsumen Menjerit, Maju Kena Mundur Kena

Kendati demikian, gelombang keluhan dari konsumen yang telah membeli unit apartemen Meikarta semakin mengemuka. Banyak di antara mereka menuntut pengembalian dana yang telah mereka bayarkan.

Sejumlah konsumen mengajukan keluhan ini ke Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Berdasarkan laporan terbaru ke Kementerian Perumahan ddan Kawasan Permukiman (KKP), terdapat 118 konsumen yang melaporkan mengajukan klaim mengenai kerugian mereka, dengan nilai total mencapai lebih dari Rp 26 miliar. 

Salah satu konsumen Meikarta bernama Tri mengaku merasa terjepit oleh cicilan apartemen Meikarta yang dibelinya pada tahun 2017. Selama delapan tahun, ia terus membayar cicilan, tetapi unit impiannya tak kunjung diterima meski dijanjikan sejak 2019.

Ia tak bisa menghentikan cicilan tersebut, karena berisiko mendapatkan skor BI Checking yang buruk akibat ketidaklancaran pembayaran.

"Bunganya masih saya bayar. Kalau enggak, BI checking saya akan jelek untuk lainnya," kata Tri saat berdialog dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait di Jakarta, Senin (21/4/2025).

BI Checking atau SLIK OJK adalah sistem yang digunakan untuk mencatat pembayaran kredit seseorang, dan informasi yang akurat di dalamnya sangat penting bagi perbankan. Skor negatif dapat menghambat pengajuan kredit di masa depan.

Baca juga: Menteri PU Dody Hanggodo Usulkan Proyek yang Pernah Mangkrak Jadi PSN

Tri mengungkapkan bahwa ia membayar bunga cicilan sekitar Rp 2,5 juta per bulan, jumlah yang bahkan telah melebihi total nilai apartemen.

"Jadi, kau masih bayar bunga?" tanya Maruarar.

"Masih bayar. Nilainya double dari biaya pelunasannya sebenarnya, Pak," jawab Tri.

Kisah Tri tidak sendiri.

Krisna, seorang wanita berkacamata dan juga konsumen Meikarta, merasakan hal yang sama.

"Beberapa tahun ini, lima tahun lebih, tidak pernah ada kabar. Bahkan saat customer service datang, tidak ada penjelasan. Kami tidak diperbolehkan melihat unit tanpa alasan," ungkap Krisna.

"Suami saya sampai marah-marah. Kami sudah bayar setiap bulan. Karena kalau enggak bayar, kami pasti akan kena BI checking, nanti nama kami jelek," tambahnya.

Kisah kedua konsumen ini menggambarkan dilematis yang dihadapi mereka berupa keinginan menghentikan cicilan terhadap proyek yang tidak jelas, tetapi terancam oleh dampak finansial yang lebih buruk.

Maruarar Lapor ke Presiden Prabowo dan Panggil Bos Lippo

Menanggapi keluhan tersebut, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait telah melaporkan permasalahan konsumen Meikarta ini kepada Presiden Prabowo Subianto.

Dan Presiden Prabowo merespons dengan memerintahkan agar hak-hak rakyat harus dibela dan dikembalikan.

"Saya sudah laporkan kepada Presiden. Presiden minta hak-hak rakyat harus dibela dan dikembalikan," katanya ketika ditemui di Ayana MidPlaza, Jakarta Pusat, Senin (14/4/2025).

Lantas, Maruarar juga memanggil pemilik Lippo Group, James Riady dan anaknya, John Riady, selaku CEO Lippo Karawaci dan Direktur Lippo Group, untuk datang ke ke kantor KKP, di Jakarta pada Senin, 21 April 2025, untuk membahas soal masalah konsumen Meikarta.

"Saya hari Rabu undang James Riyadi sama anaknya John Riyadi untuk membahas Mekarta di sini. Saya sudah telepon dia dan dia oke datang," kata Ara, pekan lalu.

Di depan awak media, Ara menandatangani langsung undangan kepada pihak Lippo Group dan konsumen.

James Riady Sebut Ada 1001 Masalah

Pertemuan antara Menteri Maruara Sirait dan kedua petinggi Lippo Group itu digelar di KKP sesuai jadwal surat panggilan.

Dalam pertemuan itu, James Riady menjelaskan ada banyak masalah yang dihadapi pihaknya dalam menuntaskan proyek ambisius kota bernama Meikarta dalam pelaksanaannya.

"Untuk membangun kota baru itu tidak mudah. Seribu satu macam masalah," kata James. 

Ia menjelaskan, ketersediaan lahan dan infrastruktur menjadi tantangan terbesar, namun optimis bahwa jika cukup banyak unit hunian yang terbangun, sebuah kota baru dapat terbentuk.

Hingga saat ini, James mengklaim telah menyelesaikan hampir 16 ribu unit hunian di Meikarta dan terus melakukan proses serah terima kepada konsumen.

Baca juga: Andre Rosiade Klaim Aksinya Gebrak Meja Saat Rapat Komisi VI DPR dengan Meikarta Membuahkan Hasil

Maruarar pun menegaskan bahwa Lippo Group diberi waktu tiga bulan untuk menyelesaikan pengembalian dana kepada konsumen yang belum mendapatkan unit mereka, dengan tenggat waktu hingga 23 Juli 2025.

"James, John, boleh sekali ini ikut saya? You bayarkan itu. Boleh enggak saya minta waktunya beresin untuk Pak John tiga bulan. Cukup enggak?" tanya Maruarar kepada John Riady.

"Siap," jawab John Riady, menandakan komitmen perusahaan untuk menyelesaikan masalah ini.

Maruarar juga memberi target kepada Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur untuk menyelesaikan urusan dokumen pelaporan para konsumen Meikarta paling lambat 2 Mei.

Proyek Meikarta masih belum menunjukkan kemajuan signifikan setelah delapan tahun pembangunan, dengan banyak konsumen berharap untuk mendapatkan solusi yang memuaskan. Sementara itu, pihak Lippo Group berkomitmen untuk memperbaiki situasi ini dalam waktu dekat.

Untuk update berita tentang Meikarta dan berita-berita terkini lainnya kunjungi Tribunnews.com.