Tunggu UMK Jakarta, Pakde Karwo Kritik Sikap Risma

TRIBUNNEWS.COM,SURABAYA - Sikap Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini yang memilih menyerahkan usulan UMK 2015 paling terakhir ke Pemprov karena menunggu DKI Jakarta, mendapat kritik keras dari Gubernur Soekarwo.

Menurut Pakde Karwo, penetapan UMK di Jatim tidak tergantung penetapan UMK di wilayah lain, termasuk DKI Jakarta.

Selain itu, penetapan UMK juga tidak tergantung dengan dari desakan dan tuntutan buruh yang minta kenaikan sebesar 30 persen.
 
"Kita sudah ada rumus untuk UMK. Sehingga tidak harus di bawah atau di atas DKI Jakarta. Jadi, tidak ada itu," tegasnya, Selasa (28/10/2014), usai upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda, di Gedung Negara Grahadi.

Menurut Pakde Karwo, sudah ada kesepakatan tentang rumus penetapan UMK di Jatim, bahwa kalau UMK ditambah inflasi maka sama sama UMK 2015 tidak naik alias nilainya sama dengan UMK 2014.

"Pembicaraannya adalah inflasi sama UMK kemarin, sama dengan tidak naik. Naiknya (UMK) ada di daya beli dan di pertumbuhan ekonomi," terangnya.

Meski naiknya UMK berdasar daya beli masyarakat dan pertumbuhan ekonomi, orang nomor satu di Jatim ini kembali menegaskan, bahwa cara menghitungnya nanti tidak harus sama persis dengan pertumbuhan ekomoni.

Misalnya, pertumbuhan ekonomi 7 persen, maka UMK harus naik 7 persen juga.

"Hal itu nanti akan dihitung oleh timnya Unair (Universitas Airlangga). Yang jelas, sekarang naiknya di petumbuhan ekonomi tidak harus sama dengan pertumbuhan ekonomi," ulas Pakde.

Sebelumnya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menyatakan memilih menyerahkan usulan UMK 2015 ke Dewan Pengupahan Jatim sebagai kota terakhir yang akan menyerahkan.

"Usulan pemkot ke provinsi itu hampir final dan sudah sepakat semua terus kemudian ada surat pak Gubernur jadi harus kita hitung ulang. Aku nanti keri ae (Saya nanti terakhir saja), aku takut. Nunggu Jakarta," tegas Risma. (mujib anwar)