Profil Rosalina Guru Tewas dalam Serangan OPM yang Membakar Sekolah dan Rumah di Yahukimo

"Sebagai kepala daerah kami menyampaikan prihatin dan turut berduka sangat mendalam untuk 1 tenaga guru yang meninggal dunia. Kiranya jasa dan pelayanannya dapat diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa dan keluarga yang ditinggalkan dapat penguatan dari Tuhan," katanya.

Baca juga: OPM Serang dan Bakar SD di Yahukimo Papua Pegunungan, 6 Guru Asal NTT Tewas

Prabowo Tangani Masalah di Papua

Wakil Menteri Hukum dan HAM, Mugiyanto Sipin, mengunjungi Kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Perwakilan Papua di Dok 5, Kota Jayapura, Selasa (11/3/2025).

Kunjungan ini bertujuan untuk membahas penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM di wilayah Papua.

Dalam pertemuan tersebut, Komnas HAM Perwakilan Papua menyampaikan laporan mengenai sejumlah kasus yang telah ditangani, termasuk pelanggaran HAM yang menyebabkan 71 orang meninggal dunia dalam konflik di Papua.

Kemudian, masalah pengungsian di berbagai daerah di Tanah Papua.

Mugiyanto Sipin mengapresiasi kerja keras Komnas HAM Perwakilan Papua dalam menangani berbagai kasus pelanggaran HAM.

Ia menyatakan komitmen pemerintah untuk melanjutkan penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat di Papua.

Khususnya di Wasior dan Wamena, serta fokus pada pendengaran korban dan pencegahan kejadian serupa.

Baca juga: Papua Global Spices, UMKM Binaan BRI yang Sukses Bawa Rempah Indonesia ke Pasar Dunia

“Kami sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada Komnas HAM Perwakilan Papua yang telah memberikan kontribusi nyata dalam menangani masalah hak asasi manusia di wilayah Papua. Kami berharap, ke depannya, kerja sama ini dapat terus berlanjut, baik di Papua maupun secara nasional,” ujarnya.

Pemerintah akan memprioritaskan penyelesaian masalah di Papua, dengan fokus pada kasus Wasior yang dianggap lebih mudah ditangani karena ketersediaan data dari Komnas HAM Papua.

Diharapkan kebijakan yang diperlukan dapat segera diterapkan.

“Kasus pelanggaran HAM berat di Papua, yang terjadi pada era Presiden Jokowi, kami coba tapi  belum tuntas diselesaikan."

"Namun, di era Presiden Prabowo, kami berkomitmen untuk melanjutkan penyelesaian kasus ini. Fokus utama kami adalah mendengarkan korban dan mencegah terulangnya peristiwa serupa,” katanya.

Ketua Komnas HAM Papua, Frits Ramandey, menyampaikan program prioritas yang memerlukan perhatian pemerintah, termasuk masalah pengungsi dan data kasus pelanggaran HAM berat.