Rabu, 8 Oktober 2025

Dedi Mulyadi Tegas Larang Study Tour untuk Sekolah Jabar: Tidak Boleh Piknik di Atas Rintihan Ortu

Menanggapi pernyataan Mendikdasmen, Dedi Mulyadi tegas mengatakan tetap melarang study tour bagi sekolah di Jabar.

Tribunnews.com/ Taufik Ismail
LARANGAN STUDY TOUR - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi usai mengikuti pelantikan Kepala Daerah di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis (20/2/2025). Menanggapi pernyataan Mendikdasmen mengizinkan study tour, Dedi tegas pada keputusannya. Ia tetap melarang study tour bagi sekolah di Jabar. Hal ini disampaikan Dedi pada Senin (24/3/2025). 

Dedi menyinggung kecelakaan SMK di Depok ketika melakukan study tour yang berujung pada meninggalnya 11 siswa.

Menurutnya, kecelakaan tersebut harus dijadikan pelajaran penting agar kejadian serupa tidak terulang kembali.

"Kedua, jaminan keselamatan terhadap siswa, seperti terjadi pada waktu kecelakaan SMK di Depok yang mengakibatkan meninggalnya jumlah org yang banyak."

"Itu adalah pelajaran penting bagi kita semua agar tidak mengulangi peristiwa yang sama," kata Dedi.

Mendikdasmen Tak Larang Study Tour

Diketahui, Mendikdasmen Abdul Mu'ti mengatakan pihaknya tidak melarang kegiatan study tour.

Kendati demikian, ia mengingatkan pihak sekolah agar selektif dalam memilih mitra transportasi.

Ia mengimbau sekolah-sekolah agar memilih biro transportasi yang berkualitas yang mengutamakan keamanan.

"Tolonglah dipastikan betul terutama menyangkut mitra transportasinya karena banyak kecelakaan terjadi," kata Mu'ti, Senin.

"Jadi, diusahakan agar biro-biro transportasinya yang betul-betul berkualitas, yang kendaraannya layak, driver-nya juga memang driver yang sangat mengutamakan keamanan penumpangnya," imbuhnya.

Kadisbudpar Cirebon: Seperti Bakar Rumah karena Tikus

Menanggapi larangan study tour oleh Dedi Mulyadi, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Kadisbudpar) Kabupaten Cirebon, Abraham Muhammad, memberikan komentar.

Abraham menilai larangan tersebut terlalu menggeneralisasi. Ia juga khawatir larangan itu bisa berdampak negatif pada dunia pendidikan serta industri pariwisata.

"Saya pribadi maupun sebagai Kepala Dinas tidak setuju dengan kebijakan ini," tegas dia, Senin, dilansir TribunJabar.id.

Mengenai alasan keamanan yang disinggung Dedi, Abraham berpendapat seharusnya dilakukan evaluasi soal transportasi.

Evaluasi transportasi itu mencakup pengusaha travel hingga kelayakan kendaraan yang digunakan.

Abraham juga menyinggung, perlu ada peran dari kepolisian untuk memastikan aman atau tidaknya akses jalan yang dilalui, demi mendukung keamanan study tour.

Sumber: TribunSolo.com
Halaman 2 dari 3
Rekomendasi untuk Anda

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved