Dedi Mulyadi Tegas Larang Study Tour untuk Sekolah Jabar: Tidak Boleh Piknik di Atas Rintihan Ortu

TRIBUNNEWS.com - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, kembali menegaskan larangannya terkait study tour untuk sekolah-sekolah di Provinsi Jabar.

Hal ini disampaikan Dedi menyusul pernyataan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti, yang mengizinkan study tour.

Dedi mengungkapkan, keputusan melarang study tour untuk sekolah-sekolah di Jawa Barat diambil sebab kebanyakan orang tua terpaksa berutang demi membiayai kegiatan tersebut.

Padahal, kata Dedy, study tour selama ini lebih banyak bersifat hiburan ketimbang edukasi.

Ia pun menegaskan, tak boleh para siswa piknik di atas penderitaan orang tuanya.

"Tidak boleh anak piknik di atas rintihan orang tua. Saya tahu bagaimana kondisi masyarakat Jawa Barat."

Baca juga: Tampang Pria Berbaju ASN Minta THR ke Pedagang Pasar di Bekasi, Perekam Colek Dedi Mulyadi: Tolong!

"Banyak orang tua yang terpaksa berutang atau menjual barang demi membiayai study tour anaknya. Ada yang harus mengeluarkan uang jutaan rupiah, padahal itu bukan perkara kecil bagi mereka," tegas Dedi, Senin (24/3/2025), dilansir Kompas.com.

"Study tour itu bukan sekadar urusan bus atau perjalanan, tetapi lebih kepada bisnis di baliknya. Seharusnya, ini perjalanan pendidikan, tapi faktanya lebih banyak didominasi oleh travel dan bisnis pariwisata."

"Jika seperti itu, namanya bukan study tour, melainkan piknik," sindirnya.

Hal serupa sebelumnya juga pernah disampaikan Dedi lewat akun Instagram-nya, @dedimulyadi71, pada akhir Februari 2025.

Kala itu, Dedi mengatakan biaya study tour selalu dibebankan secara penuh kepada pihak wali murid.

Ia juga mengatakan, untuk membiayai kegiatan study tour anaknya, sebagian besar orang tua siswa harus berutang.

Hal itu, lanjut dia, justru menjadi beban ekonomi bagi orang tua siswa karena memiliki tanggungan utang.

"Banyak orang tua siswa yang tidak dalam posisi punya kemampuan keuangan harus ngutang ke sana kemari, yang berakibat pada beban ekonomi hidupnya semakin berat," ujar Dedi kala itu.

Selain soal masalah ekonomi, Dedi juga menjelaskan, faktor keamanan menjadi pertimbangan lain bagi pihaknya melarang study tour.

Dedi menyinggung kecelakaan SMK di Depok ketika melakukan study tour yang berujung pada meninggalnya 11 siswa.

Menurutnya, kecelakaan tersebut harus dijadikan pelajaran penting agar kejadian serupa tidak terulang kembali.

"Kedua, jaminan keselamatan terhadap siswa, seperti terjadi pada waktu kecelakaan SMK di Depok yang mengakibatkan meninggalnya jumlah org yang banyak."

"Itu adalah pelajaran penting bagi kita semua agar tidak mengulangi peristiwa yang sama," kata Dedi.

Mendikdasmen Tak Larang Study Tour

Diketahui, Mendikdasmen Abdul Mu'ti mengatakan pihaknya tidak melarang kegiatan study tour.

Kendati demikian, ia mengingatkan pihak sekolah agar selektif dalam memilih mitra transportasi.

Ia mengimbau sekolah-sekolah agar memilih biro transportasi yang berkualitas yang mengutamakan keamanan.

"Tolonglah dipastikan betul terutama menyangkut mitra transportasinya karena banyak kecelakaan terjadi," kata Mu'ti, Senin.

"Jadi, diusahakan agar biro-biro transportasinya yang betul-betul berkualitas, yang kendaraannya layak, driver-nya juga memang driver yang sangat mengutamakan keamanan penumpangnya," imbuhnya.

Kadisbudpar Cirebon: Seperti Bakar Rumah karena Tikus

Menanggapi larangan study tour oleh Dedi Mulyadi, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Kadisbudpar) Kabupaten Cirebon, Abraham Muhammad, memberikan komentar.

Abraham menilai larangan tersebut terlalu menggeneralisasi. Ia juga khawatir larangan itu bisa berdampak negatif pada dunia pendidikan serta industri pariwisata.

"Saya pribadi maupun sebagai Kepala Dinas tidak setuju dengan kebijakan ini," tegas dia, Senin, dilansir TribunJabar.id.

Mengenai alasan keamanan yang disinggung Dedi, Abraham berpendapat seharusnya dilakukan evaluasi soal transportasi.

Evaluasi transportasi itu mencakup pengusaha travel hingga kelayakan kendaraan yang digunakan.

Abraham juga menyinggung, perlu ada peran dari kepolisian untuk memastikan aman atau tidaknya akses jalan yang dilalui, demi mendukung keamanan study tour.

"Jangan sampai ada kesan seperti membakar rumah hanya karena ada tikus di dalamnya. Padahal, yang perlu diatasi itu tikusnya, bukan rumahnya yang dihancurkan," kata Abraham.

Ia menilai kegiatan study tour penting bagi proses pembelajaran siswa.

Abraham juga menyinggung adanya program subsidi silang bagi siswa tidak mampu.

Atas keputusan Dedi mengenai larangan study tour, Abraham berharap bisa ditinjau kembali.

"Sejak kecil kita belajar bahwa piknik itu penting untuk kebersamaan. Jika ada siswa yang kurang mampu, bisa disubsidi silang."

"Kalau ada oknum guru yang menyalahgunakan, benahi manajemennya, bukan malah melarang study tour ke luar provinsi," pungkas dia.

Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul Kontra Larangan Study Tour oleh Dedi Mulyadi, Kadisbudpar Cirebon: Seperti Bakar Rumah Karena Tikus

(Tribunnews.com/Pravitri Retno W, TribunJabar.id/Eki Yulianto, Kompas.com/Firda Janati)