Jumat, 19 September 2025

Ramai-ramai Sentil Lucky Hakim Liburan ke Jepang Tanpa Izin, DPR Desak Kemendagri Jatuhkan Sanksi

Sejumlah pihak ramai-ramai menyentil Bupati Indramayu, Lucky Hakim, yang berlibur ke Jepang tanpa izin.

Tangkapan layar YouTube Cumi Cumi
LIBURAN TANPA IZIN - Foto Lucky Hakim diambil dari tangkapan layar YouTube Cumicumi. Sikap Bupati Indramayu, Lucky Hakim, pergi berlibur ke Jepang tanpa izin, menuai sorotan. Pada Senin (7/4/2025), DPR RI mendesak Kemendagri untuk menjatuhkan sanksi terhadap Lucky. 

TRIBUNNEWS.com - Polemik Bupati Indramayu, Lucky Hakim, berlibur ke Jepang tanpa izin, masih menjadi sorotan.

Sejumlah pihak ramai-ramai menyentil sikap Lucky itu, termasuk DPR RI.

Dirangkum Tribunnews.com, berikut ini pihak-pihak yang berkomentar mengenai Lucky berlibur ke Jepang:

1. DPR desak Kemendagri jatuhkan sanksi

Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinazmy Karsayuda, mendesak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menjatuhkan sanksi terhadap Lucky Hakim.

Tujuannya, agar memberi pelajaran kepada kepala daerah yang lain, supaya tak lupa mengajukan izin jika hendak berlibur.

"Saya mendorong agar Kemendagri memberikan sanksi kepada yang bersangkutan, agar kemudian ini menjadi pelajaran bagi para kepala daerah yang lain," kata Rizqi, Senin (7/4/2025), dilansir Kompas.com.

Baca juga: Disindir Dedi Mulyadi karena ke Jepang Tak Izin, Lucky Hakim: Nanti Menghadap Gubernur dan Mendagri

Rizqi menegaskan, risiko menjadi kepala daerah adalah tidak mengenal kata libur.

Sebab, pada diri kepala daerah, kata dia, melekat fungsi pelayanan publik.

"Di dalam diri kepala daerah melekat fungsi pelayanan publik yang tidak mengenal kata libur," ujarnya.

"Dan itu adalah konsekuensi dari pilihan yang bersangkutan ketika mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah dan terpilih sebagai kepala daerah," tegas Rizqi.

2. Wakil Ketua DPRD Indramayu: Ramai dibahas di grup

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Indramayu, Sirojudin, bicara mengenai kemungkinan interpelasi terhadap Lucky Hakim terkait berlibur ke Jepang tanpa izin.

Sirojudin mengatakan, polemik Lucky itu menjadi bahan perbincangan di grup WhatsApp DPRD.

"Kita kan punya hak, namanya interpelasi atau hak menanyakan, bisa saja. Atau tindak lanjut lainnya seperti apa," ujar Sirojudin, Senin, dilansir TribunJabar.id.

"Karena sekarang kami masih libur, mungkin nanti ada rapat koordinasi dengan ketua-ketua fraksi seperti apa. Sekarang juga ramai di diskusi grup DPRD," imbuhnya.

Ia juga menyinggung soal kepala daerah yang tak pernah libur.

Halaman
123
Sumber: TribunSolo.com
Rekomendasi untuk Anda

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
About Us Help Privacy Policy Terms of Use Contact Us Pedoman Media Siber Redaksi Info iklan