TAG
Rifqinizamy Karsayuda
Berita
Foto (2)
-
Ketua Komisi II Sentil Mendagri Tito Karnavian yang Sering Absen Rapat di DPR
Ia mencatat, ketidakhadiran Tito kali ini menambah daftar panjang absennya Mendagri dalam agenda bersama Komisi II.
-
Wacana Pilkada Tak Langsung Bergulir, Kapan DPR Mulai Membahas Revisi UU? Ini Kata Ketua Komisi II
Saat ini wacana perubahan mekanisme pilkada dari pemilihan langsung menjadi pemilihan melalui DPRD tengah mengemuka.
-
Prabowo Kunjungi IKN, Politisi NasDem: Bantah Spekulasi Proyek Mubazir
Politisi Partai NasDem menilai kunjungan Prabowo menjadi penting untuk membantah spekulasi yang menyebut IKN sebagai proyek mubazir.
-
Ketua Komisi II Klaim Mekanisme Pilkada Lewat DPRD Belum Dibahas DPR RI
Rifqinizamy Karsayuda, menegaskan poin pembahasan mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) langsung ke pemilihan lewat DPRD belum dibahas DPR
-
Ketua Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Revisi UU Pilkada Dibahas Tahun Ini Meski Tak Masuk Prolegnas
Pembahasan UU Pilkada masih dimungkinkan dilakukan pada tahun ini apabila terdapat keputusan politik dari pimpinan DPR dan fraksi-fraksi
-
Ketua Komisi II DPR Tegaskan Revisi UU Pilkada Tak Masuk Prolegnas 2026
Rifqi menegaskan, pembahasan UU Pilkada baru dimungkinkan apabila terdapat keputusan politik dari pimpinan DPR dan fraksi-fraksi.
-
DPR Dukung Prabowo Pecat Bupati Aceh Selatan yang Umrah saat Bencana: Rakyat Juga Butuh Empati
Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah wajib meminta izin dari Mendagri jika ingin ke luar negeri.
-
Profil Rifqinizamy Karsayuda, Anggota DPR Kritik Keras Bupati Aceh Selatan, Desak Diberi Sanksi
Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, mengkritik Bupati Aceh Selatan yang berangkat umrah di tengah bencana.
-
Bupati Aceh Selatan Dianggap Tak Beretika Umrah di Tengah Bencana, DPR: Tak Pantas Tinggalkan Warga
DPR RI mengkritik keras Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS, yang ibadah umrah di tengah bencana banjir.
-
Kasusnya Mirip Lucky Hakim, DPR Minta Kemendagri Beri Sanksi kepada Bupati Aceh Selatan
Ketua Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda menyebut tindakan Mirwan itu tak pantas.
-
Komisi II DPR Kaji Putusan Mahkamah Konstitusi soal Pembatalan HGU 190 Tahun di IKN
DPR merespons putusan MK yang membatalkan ketentuan pemberian Hak Guna Usaha (HGU) selama 190 tahun di Ibu Kota Nusantara (IKN).
-
Pemekaran Daerah Terbentur Moratorium, Fraksi NasDem DPR Desak Pemerintah Terbitkan Dua PP
Saat ini terdapat lebih dari 370 usulan pembentukan DOB yang telah diterima pemerintah dan DPR.
-
Kelas Menengah di Daerah Terancam, Komisi II DPR Minta Pemerintah Relaksasi Kebijakan TKD 2025
Dia pun meminta pemerintah melakukan kebijakan relaksasi kebijakan terkait TKD, mengingat situasi terakhir yang terjadi di sejumlah daerah.
-
NasDem Matangkan Target Tiga Besar di Pemilu 2029, Konsolidasi dan Peta Elektoral Jadi Fokus
Target tersebut dibahas secara serius dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I Partai NasDem yang digelar di Kota Makassar, Sulawesi Selatan.
-
Ketua Komisi II DPR Nilai Usulan Pilkada Dipilih DPRD Tak Langgar Konstitusi
Ketua Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda nilai usulan kepala daerah dipilih oleh pemerintah pusat atau DPRD tidak melanggar konstitusi.
-
Revisi UU Pemilu Belum Dibahas DPR Usai Putusan MK, Komisi II Tunggu Momentum
Setelah putusan MK soal pemilu nasional dan daerah digelar terpisah, DPR belum juga membahas revisi UU Pemilu. Komisi II DPR menunggu
-
NasDem Dorong Moratorium IKN, Usul Jadi Ibu Kota Provinsi Kalimantan Timur
Pria yang akrab disapa Rifqini itu mengungkapkan ada dua opsi yang disampaikan secara resmi oleh DPP Partai NasDem.
-
Rp130 Triliun Terancam Mubazir, NasDem Minta Gibran Segera Pindah ke IKN
Tanpa Keppres penetapan, proyek IKN senilai ratusan triliun berpotensi jadi kota hantu. NasDem desak Presiden Prabowo segera
-
Ketua Komisi II DPR: Perpanjangan Masa Jabatan DPRD Jadi 7,5 Tahun Bentuk Pelanggaran Konstitusi
Dia pribadi menolak wacana perpanjangan masa jabatan DPRD. Menurutnya, sistem kepemiluan di Indonesia harus tetap berpegang kepada konstitusi.
-
Pemilu 2029 Tidak Lagi Serentak, DPR Siap Revisi UU hingga Wacana Perpanjangan Masa Jabatan DPRD
Pemilu 2029 di Indonesia tidak lagi dilakukan secara serentak. Nantinya Pemilu akan dibedakan menjadi dua, yaitu Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal.
© 2026 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved