Pendidikan GOTAG
Rifqinizamy Karsayuda
Berita
-
Kelas Menengah di Daerah Terancam, Komisi II DPR Minta Pemerintah Relaksasi Kebijakan TKD 2025
Dia pun meminta pemerintah melakukan kebijakan relaksasi kebijakan terkait TKD, mengingat situasi terakhir yang terjadi di sejumlah daerah.
-
NasDem Matangkan Target Tiga Besar di Pemilu 2029, Konsolidasi dan Peta Elektoral Jadi Fokus
Target tersebut dibahas secara serius dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I Partai NasDem yang digelar di Kota Makassar, Sulawesi Selatan.
-
Ketua Komisi II DPR Nilai Usulan Pilkada Dipilih DPRD Tak Langgar Konstitusi
Ketua Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda nilai usulan kepala daerah dipilih oleh pemerintah pusat atau DPRD tidak melanggar konstitusi.
-
Revisi UU Pemilu Belum Dibahas DPR Usai Putusan MK, Komisi II Tunggu Momentum
Setelah putusan MK soal pemilu nasional dan daerah digelar terpisah, DPR belum juga membahas revisi UU Pemilu. Komisi II DPR menunggu
-
NasDem Dorong Moratorium IKN, Usul Jadi Ibu Kota Provinsi Kalimantan Timur
Pria yang akrab disapa Rifqini itu mengungkapkan ada dua opsi yang disampaikan secara resmi oleh DPP Partai NasDem.
-
Rp130 Triliun Terancam Mubazir, NasDem Minta Gibran Segera Pindah ke IKN
Tanpa Keppres penetapan, proyek IKN senilai ratusan triliun berpotensi jadi kota hantu. NasDem desak Presiden Prabowo segera
-
Ketua Komisi II DPR: Perpanjangan Masa Jabatan DPRD Jadi 7,5 Tahun Bentuk Pelanggaran Konstitusi
Dia pribadi menolak wacana perpanjangan masa jabatan DPRD. Menurutnya, sistem kepemiluan di Indonesia harus tetap berpegang kepada konstitusi.
-
Pemilu 2029 Tidak Lagi Serentak, DPR Siap Revisi UU hingga Wacana Perpanjangan Masa Jabatan DPRD
Pemilu 2029 di Indonesia tidak lagi dilakukan secara serentak. Nantinya Pemilu akan dibedakan menjadi dua, yaitu Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal.
-
Ketua Komisi II Sebut Masa Jabatan DPRD akan Diperpanjang saat Pemilu Nasional dan Daerah Dipisah
Rifqy mencontohkan, jika pemilu nasional langsung digelar pada 2029, pemilu daerah baru akan digelar beberapa tahun setelahnya sebagaimana putusan MK.
-
DPR Bakal Revisi UU Pemilu Sikapi Putusan MK Soal Pemilihan Umum 2029 Tidak Serentak
Komisi II DPR RI bakal bakal segera menindak lanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait proses Pemilu dan Pilkada 2029 tak digelar serentak.
-
Imbas Sengketa 4 Pulau Aceh-Sumut, Komisi II DPR Bakal Bahas Regulasi Batas Wilayah Indonesia
Rifqi menyebut jika diperlukan, akan dilakukan revisi terhadap semua undang-undang tentang provinsi, kabupaten dan kota.
-
Ketua Komisi II DPR Yakin Prabowo Akan Ambil Langkah Tegas Soal Sengketa 4 Pulau Aceh-Sumut
Ketua Komisi II DPR Muhammad Rifqinizamy Karsayuda meyakini Prabowo Subianto akan mengambil langkah tegas terkait polemik empat pulau Aceh-Sumut.
-
Ketua Komisi II DPR: Sekretaris Daerah Harus Bisa Atur Prioritas Skala Rapat yang Digelar di Hotel
Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda meminta kepada seluruh sekretaris daerah (Sekda) mengatur jadwal rapat yang bisa digelar di hotel.
-
Berasal dari Polri, Sekjen Baru Kementerian ATR Diminta DPR Tegakkan Hukum dan 'Pukuli' Mafia Tanah
Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda meminta Sekjen Kementerian ATR/ BPN Pudji Prasetijanto Hadi untuk menegakkan hukum di sektor pertanahan
-
Wamendagri Singgung GRIB Saat Ditanya Penindakan Ormas: Siapapun Tak Ada yang di Atas Hukum
Bima Arya mengungkapkan pihaknya telah meminta para kepala daerah untuk bersikap tegas terhadap organisasi kemasyarakatan yang menciptakan keresahan
-
Ketua Komisi II DPR Sebut Ada 341 Daerah Diusulkan Jadi Daerah Otonomi Baru
Rifqinizamy Karsayuda menjelaskan ada 341 daerah yang mengusulkan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) tetapi masih prematur.
-
Pimpinan Komisi II DPR Anggap Tak Masalah Ormas Dekat dengan Pemerintah: Tapi Jangan Ada Utang Budi
Pernyataan itu disampaikan Rifqi merespons munculnya banyak ormas yang membuat resah masyarakat dan seakan mereka kebal hukum
-
Ketua Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda Bicara Nasib Revisi UU Pemilu: Jangan Tanya Saya
Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda, menjawab perihal revisi UU Pemilu yang belum jelas nasibnya.
-
Ramai-ramai Sentil Lucky Hakim Liburan ke Jepang Tanpa Izin, DPR Desak Kemendagri Jatuhkan Sanksi
Sejumlah pihak ramai-ramai menyentil Bupati Indramayu, Lucky Hakim, yang berlibur ke Jepang tanpa izin.
-
5 Fakta Lucky Hakim Liburan ke Jepang: Wamendagri Minta Klarifikasi, Dedi Mulyadi Beri Teguran
Lucky Hakim mengaku liburan ke Jepang tak pakai APBD. Dedi Mulyadi beri teguran karena keluar negeri tak izin. Wamendagri akan minta klarifikasi Lucky
