Polemik Ayam Goreng Nonhalal di Solo, Warung Diminta Tutup, Wali Kota: Ini soal Tanggung Jawab

Respati menambahkan, instruksi yang dikeluarkan juga untuk menjaga kerukunan umat serta perlindungan konsumen.

"Untuk menjaga kerukunan umat beragama dan perlindungan konsumen yang paling penting,"

"Konsumen dilindungi haknya untuk mengetahui sesuai keterangan yang ada. Demi kebaikan bersama bersedia menutup," jelasnya.

Sementara itu, Anggota Komisi IV DPRD Solo dari Fraksi PKS, Sugeng Riyanto menyarankan ke rekan-rekannya untuk menjadikan kasus ini sebagai momen untuk menggodok Peraturan Daerah (Perda) terkait makanan nonhalal.

"Ini menjadi momentum yang baik untuk DPRD Solo dalam hal ini memberikan kepedulian dengan memproduksi atau membuat Perda tentang jaminan produk halal maupun perlindungan konsumen. Ya di antara dua itu," ujar Sugeng, Minggu (25/5/2025).

Mengutip TribunSolo.com, Kota Solo sendiri punya banyak konsumen muslim, dan kasus seperti ini akhirnya mereka merasa tertipu.

"Maksudnya adalah ada sangat banyak konsumen di Solo yang mereka muslim dan karena kasus seperti ini akhirnya tertipu. Tidak ada informasi yang memadai, seperti yang waktu kami ke sana, yang memesan dan membayar makanan itu pakai Jilbab,"

"Artinya kalau pihak penjual memiliki itikad baik harusnya memberikan informasi," urai Sugeng.

Ia menyarankan, pencantuman label halal dan nonhalal di usaha kuliner bisa menjadi anjuran.

"Itu kan juga bagian penegakan hukum di negara kita. Karena saya kira ini jadi cukup bagus apabila terkait pelabelan halal non halal juga dicantumkan dalam persyaratan perizinan usaha kuliner. Jadi langkah itu kan lebih preventif," pungkasnya.

Baca juga: Respons Wali Kota Solo, DPRD, hingga Dinas Perdagangan soal Ayam Goreng Widuran Nonhalal

Sebagian artikel ini telah tayang di TribunSolo.com dengan judul Alasan Pemerintah Meminta Ayam Goreng Widuran Solo Tutup Sementara, Demi Perlindungan Konsumen

(Tribunnews.com, Muhammad Renald Shiftanto)(TribunSolo.com, Ahmad Syarifudin/Andreas Chris Febrianto))