Koperasi Jadi Solusi Ekonomi Papua Barat, Pemerintah Siapkan Program Percontohan

Hasiolan EP/Tribunnews.com
 
TRIBUNNEWS.COM - Wakil Menteri Koperasi dan UKM Ferry Juliantono menyatakan bahwa pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih di Provinsi Papua Barat merupakan langkah strategis untuk memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat desa dan menjadikan warga Papua sebagai subjek utama pembangunan ekonomi di wilayahnya.

Hal tersebut disampaikan Wamenkop dalam Dialog Monitoring Kopdes/Kel Merah Putih yang digelar di Manokwari, akhir pekan ini. 

Menurutnya, kehadiran koperasi yang dikelola secara profesional dapat menjadi pusat layanan ekonomi rakyat, mendorong kolaborasi masyarakat, serta meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan.

Baca juga: Wamenkop Ferry Juliantono Serahkan SK 390 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Malang

Wamenkop mengungkapkan bahwa kondisi petani, nelayan, dan pelaku usaha kecil selama ini masih belum mendapatkan keadilan ekonomi yang layak, khususnya di Papua Barat. Ia menyoroti disparitas harga yang besar antara tingkat produsen dan konsumen akibat panjangnya rantai distribusi yang dikuasai perantara.

Melalui Kopdes/Kel Merah Putih, pemerintah ingin memotong rantai tersebut dan memperkuat produksi serta distribusi lokal.

Ia juga mencatat, banyak kebutuhan bahan pokok masyarakat Papua Barat masih disuplai dari luar daerah, sehingga harga produk menjadi mahal dan tidak stabil. 

Padahal, menurutnya, banyak dari barang tersebut sebenarnya bisa dihasilkan oleh masyarakat lokal sendiri, baik di tingkat provinsi, kabupaten, kota, maupun desa.

Lebih jauh, Ferry Juliantono menyoroti terbatasnya lapangan pekerjaan di desa sebagai salah satu penyebab urbanisasi besar-besaran.

"Kehadiran Kopdes/Kel Merah Putih dapat menyerap tenaga kerja, terutama anak muda terdidik, sehingga desa bisa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dan bukan hanya pengirim tenaga kerja ke kota," kata dia, dikutip Minggu (29/6/2025).

Selain sektor ekonomi, program ini juga akan menyentuh aspek kesehatan. Wamenkop mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo menginginkan koperasi desa turut menghadirkan apotek di tingkat desa agar harga obat lebih terjangkau.

Unit usaha seperti Klinik Desa juga dirancang untuk memperkuat layanan Puskesmas dan memperluas jangkauan kesehatan masyarakat.

Wamenkop juga menyinggung persoalan pinjaman ilegal yang kerap menjerat masyarakat desa, seperti rentenir dan pinjaman online.

Ia menegaskan bahwa kehadiran koperasi Merah Putih diharapkan menjadi solusi konkret untuk menyediakan akses pembiayaan yang adil dan terjangkau.

Per akhir Juni 2025, sebanyak 80 ribu Kopdes/Kel Merah Putih telah terbentuk di seluruh Indonesia. Untuk Papua Barat, Wamenkop menyebut wilayah ini telah mencapai penyelesaian 100 persen dan dijadikan contoh sukses implementasi program.

Selama tiga bulan ke depan, pemerintah akan memasuki tahap lanjutan berupa perancangan model bisnis dan pelatihan sumber daya manusia untuk mengelola koperasi secara efektif. Wamenkop juga menyampaikan bahwa Papua Barat akan dijadikan lokasi percontohan koperasi dengan dua pendekatan utama: koperasi di wilayah pertanian dan koperasi di wilayah pesisir.

Pembiayaan percontohan tersebut akan difasilitasi oleh Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB). Ferry menegaskan pentingnya kolaborasi semua pihak di tahap kedua ini agar koperasi benar-benar menjadi motor penggerak ekonomi desa secara berkelanjutan.(Olan)