Dedi Mulyadi Pimpin Jabar
Tuntutan Sopir Bus Ditolak, Dedi Mulyadi Tegas Larang Study Tour karena Wali Murid Terbebani
Gubernur Jabar Dedi Mulyadi tetap pertahankan larangan study tour meski didemo pelaku pariwisata. Selama ini banyak wali murid terbebani.
Penulis:
Faisal Mohay
Editor:
Whiesa Daniswara
TRIBUNNEWS.COM - Meski didemo puluhan pelaku pariwisata pada Senin (21/7/2025), Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi tak akan mencabut Surat Edaran (SE) Nomor 45/PK.03.03.KESRA tentang Larangan Menggelar Study Tour.
Dalam demo yang digelar di halaman Gedung Sate, Bandung, para pelaku pariwisata mengeluhkan pendapatan berkurang karena kebijakan Dedi Mulyadi.
Mereka kecewa lantaran tak diberi ruang diskusi dan Dedi Mulyadi tak menemui para peserta demo.
Dedi menjelaskan study tour membebani wali murid karena siswa diharuskan membayar sewa bus.
"Pelaku jasa usaha kepariwisataan, baik penyelenggara travel, kemudian sopir bus, pengusaha bus, mendesak saya mencabut SK larangan study tour, yang protes itu adalah kegiatan pariwisata."
"SK saya adalah SK study tour," ungkapnya, Selasa (22/7/2025), dikutip dari TribunJabar.id.
Politisi partai Gerindra tersebut meyakini study tour yang selama ini berlangsung hanyalah kedok agar para siswa dapat piknik ke luar Jawa Barat.
"Yang dilarang adalah kegiatan study tour, yang kemudian dengan demonstrasi itu menunjukkan dengan jelas kegiatan study tour itu sebenarnya kegiatan piknik, kegiatan rekreasi."
"Bisa dibuktikan yang demonstrasi para pelaku jasa kepariwisataan," tandasnya.
Dampak dari kebijakan Dedi Mulyadi tidak hanya dirasakan pelaku pariwisata di Jawa Barat tapi juga di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
Kunjungan wisata ke DIY pada libur sekolah kemarin menurun.
Baca juga: Respons Prabowo saat Dedi Mulyadi Bercanda soal Cari Jodoh, Presiden: Awas Kau
Mendapat kritik dari sejumlah pihak, Dedi Mulyadi tegas tak akan mencabut larangan study tour.
"Insyaallah saya Gubernur Jabar, akan tetapi berkomitmen menjaga ketenangan orang tua siswa agar tidak terlalu banyak pengeluaran biaya di luar kebutuhan pendidikan," tukasnya.
Menurutnya, kebijakan ini berpihak ke wali murid dan dalam rangka mengefisienkan biaya pendidikan.
"Mudah-mudahan industri pariwisata tumbuh sehingga yang datang wisata orang luar negeri orang yang punya uang yang memang murni memiliki tujuan kepariwisataan dan memiliki berdasarkan kemampuan ekonomi yang dimiliki."
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.