Protes Kebijakan Zero ODOL, Sopir Truk Pasang Bendera One Piece, Merasa Terwakili

TRIBUNNEWS.COM - Setyo, sopir truk di Kota Semarang, Jawa Tengah, memasang bendera One Piece di belakang truk kontainer yang dikemudikannya.

Pemasangan bendera bajak laut serial anime dan manga Jepang One Piece itu sebagai bentuk protes terhadap peraturan Zero Over Dimension Over Loading (ODOL).

Zero ODOL merupakan kebijakan nasional yang bertujuan menghilangkan praktik transportasi logistik kelebihan muatan dan modifikasi dimensi tidak sesuai standar.

Program Zero ODOL merupakan langkah strategis untuk mewujudkan sistem transportasi logistik yang aman, tertib, dan berkeselamatan, baik bagi pengemudi angkutan barang maupun pengguna jalan lainnya.

"Saya pribadi alasannya masang bendera karena kurang sreg (cocok) sama kebijakan Zero ODOL."

"Ini sebenarnya ya bentuk solidaritas sesama sopir truk. Kami ini yang di jalan terus, tapi sering jadi korban peraturan," katanya, Rabu (6/8/2025), dilansir TribunJateng.com.

Fenomena mengibarkan bendera One Piece ini tengah ramai di masyarakat jelang Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 RI pada 17 Agustus mendatang.

Bagi Tio, sapaan akrabnya, bendera bajak laut itu bukan sekadar hiasan atau suka pada film animasi Jepang One Piece.

"Saya tahu One Piece. Itu ceritanya bajak laut, tapi justru membasmi kejahatan. Simbol perlawanan tapi tetap punya hati," terangnya.

Ia pun merasa terwakili oleh bendera One Piece yang merupakan simbol di Kapal Luffy, kapten kru Topi Jerami.

"Kita ini orang kecil. Di negeri sendiri, rasanya belum benar-benar merdeka. Ya kalau orang atas (pejabat), mungkin enggak ngerasain," ungkapnya.

Baca juga: Pilih Kibarkan Bendera One Piece atau Merah Putih? Ini Imbauan Tegas Asosiasi Pengusaha Truk

Tio menyebut, alasan dirinya mengibarkan bendera itu lantaran kecewa dengan peraturan Zero ODOL.

Penindakan yang makin intens sejak awal tahun ini membuat para sopir merasa menjadi pihak yang paling disalahkan.

Padahal, menurutnya, muatan truk sering kali ditentukan oleh perusahaan atau pemilik barang.

Ia menyebut, banyak sopir menuntut agar pemerintah tidak hanya menyasar sopir dalam kebijakan Zero ODOL, tetapi juga menyentuh pengusaha karoseri, perusahaan logistik, dan pemilik barang.