Demo 13 Agustus Diprediksi Terbesar Sepanjang Sejarah Pati, Dipicu Pajak Naik 250 Persen

Warga Jawab Tantangan Bupati, Massa Diperkirakan Tembus 50.000 Orang

TRIBUNNEWS.COM, PATI — Ribuan warga Kabupaten Pati, Jawa Tengah, bersiap turun ke jalan pada Rabu, 13 Agustus 2025 untuk menolak kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang disebut mencapai 250 persen. Aksi ini diprediksi menjadi demonstrasi terbesar sepanjang sejarah Pati, dengan estimasi massa mencapai 50.000 orang.

Titik aksi dipusatkan di Alun-Alun Pati. Sejak awal Agustus, warga telah mendirikan posko donasi di depan Kantor Bupati. Hingga Kamis (7/8/2025), tumpukan dus air mineral, mi instan, dan makanan siap saji terus berdatangan memenuhi trotoar.

“Kami 24 jam di sini. Bantuan terus berdatangan,” ujar Supriyono, Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, saat ditemui di posko donasi depan Kantor Bupati Pati, Kamis (7/8/2025) pukul 14.30 WIB.

Unjuk rasa ini digagas oleh Aliansi Masyarakat Pati Bersatu dan akan diperkuat oleh ribuan santri dari Aliansi Santri Pati untuk Demokrasi. Mereka tak hanya menolak kenaikan pajak, tetapi juga kebijakan Bupati Sudewo yang memberlakukan sistem sekolah lima hari.

Baca juga: Riyoso Plt Sekda Pati Punya Harta Rp4,5 M, Viral usai Bersitegang dengan Warga Penolak Kenaikan PBB

Dipicu Pernyataan Bupati hingga Reaksi Pemerintah Pusat

Aksi ini dipicu pernyataan Bupati Pati, Sudewo, yang menantang warga untuk mengerahkan massa.

“Jangan hanya 5.000 orang, 50.000 orang pun silakan. Saya tidak akan gentar. Saya tidak akan merubah keputusan,” ujar Sudewo dalam video yang diunggah melalui akun resmi Pemkab Pati pada Senin (4/8/2025) malam, direkam saat konferensi pers di Pendopo Kabupaten.

Sudewo berdalih bahwa kenaikan PBB dilakukan karena tarif tidak pernah disesuaikan selama 14 tahun. Ia menyebut pendapatan Pati tertinggal jauh dari Jepara dan Kudus, dan pajak akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur.

Namun gelombang protes memicu perhatian pemerintah pusat.

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, meminta Bupati Pati mengkaji ulang kebijakan tersebut dan membuka komunikasi dengan masyarakat.

“Pajak tidak boleh membebani masyarakat,” ujar Luthfi saat diwawancarai di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Semarang, Rabu (6/8/2025).

Baca juga: Gagang Pintu Ruang Kerja Bupati Kolaka Timur Diikat Lakban Merah Hitam Bertuliskan Garis Batas KPK

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga menyatakan telah memerintahkan Inspektorat untuk melakukan pengecekan terhadap kebijakan tersebut.

Di tengah tekanan publik dan pemerintah pusat, Bupati Sudewo akhirnya menyampaikan permintaan maaf atas kegaduhan yang terjadi.

Usai acara doa bersama di Pendopo Kabupaten Pati, Rabu (6/8/2025) malam, ia menyebut akan meninjau ulang kenaikan PBB-P2 jika masyarakat merasa keberatan.

Ketegangan di Lapangan & Simbol Perlawanan

Pada 5 Agustus, terjadi kericuhan di posko donasi antara massa dan Plt Sekda Riyoso. Ia memerintahkan penyitaan air mineral dan meminta massa pindah lokasi.