Ribuan Santri di Pati Siap Turun ke Jalan, Tolak Kenaikan PBB-P2 dalam Demo 13 Agustus

TRIBUNNEWS.COM - Para santri di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, berencana turut serta dalam aksi demonstrasi menolak kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada 13 Agustus 2025.

PBB-P2 merupakan jenis pajak daerah yang dikenakan atas bumi dan/atau bangunan yang berada di kawasan perdesaan dan perkotaan. Pajak ini dipungut berdasarkan undang-undang perpajakan dan menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sekitar 5.000 santri yang tergabung dalam Aliansi Santri Pati untuk Demokrasi (Aspirasi) akan ikut serta dalam aksi damai.

Dikutip dari Tribun Jateng, Koordinator Umum Aspirasi, Sahal Mahfudh menegaskan pihaknya telah membuat pemberitahuan secara resmi kepada Polresta Pati.

“Insya Allah kami akan membawa sekira lima ribu santri dari seluruh penjuru Pati."

"Ada yang dari Pati Utara, Selatan, Timur, Barat, juga dari Margoyoso, Cluwak, Tayu, Sukolilo, Kayen, Gabus, Batangan, Juwana, hingga Pati Kota,” ujar Sahal, Rabu (6/8/2025).

Menurut Sahal, pihaknya menilai lonjakan PBB-P2 yang mencapai 250 sampai 1.000 persen tidak adil dan sangat menyulitkan masyarakat.

“Kami minta kenaikan pajak ini ditinjau ulang."

"Kalau pun harus naik, sewajarnya saja, 10 sampai 20 persen itu masih logis,” tegas dia.

Renovasi Masjid Juga Disorot

Selain menyoroti kebijakan PBB-P2, aliansi para santri ini juga menyoroti rencana renovasi Masjid Agung Baitunnur Pati yang menelan anggaran hingga Rp15 miliar. 

Baca juga: Riyoso Plt Sekda Pati Punya Harta Rp4,5 M, Viral usai Bersitegang dengan Warga Penolak Kenaikan PBB

“Masjidnya masih kokoh dan bagus, mengapa mesti direnovasi dengan biaya sebesar itu?"

"Apalagi sampai ditutup selama empat bulan. Mohon dipertimbangkan ulang," ungkapnya.

Menurut Sahal, dana sebanyak itu lebih baik dana dialokasikan ke hal yang lebih mendesak seperti kekeringan dan banjir yang rutin melanda Pati.

Ia menekankan pentingnya peran pemerintah dalam mendengarkan aspirasi masyarakat sebelum mengambil keputusan strategis.

“Apa pun yang menyangkut rakyat harus dikomunikasikan," tegasnya.

Penggalangan Donasi sejak 1 Agustus