Permintaan Maaf Bupati Pati tak Dianggap, Warga Tetap Kerahkan 50 Ribu Orang Berunjuk Rasa

TRIBUNNEWS.COM, PATI- Bupati Pati Provinsi Jawa Tengah, Sudewo meminta maaf terkait pernyatannya yang terkesan menantang masyarakat agar berdemonstrasi terkait kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen.

Ternyata, warga Pati tidak perduli walau Bupati Sudewo sudah meminta maaf. Warga Kabupaten Pati mengatakan tetap menggelar aksi demonstrasi pada tanggal 13 Agustus 2025.

Jumlah massa yang akan hadir juga diperkirakan sampai 50 ribu orang, sesuai tantanggan Bupati Sudewo sebelumnya.

Baca juga: Borok Lama Bupati Pati Sudewo: Pernah Terseret Suap, Rp3 M Disita KPK, Status Tak Jelas

Penggalangan donasi logistik untuk persiapan demonstrasi pada 13 Agustus yang menolak kebijakan Pemerintah Kabupaten Pati terkait kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen masih berlangsung hingga Kamis (7/8/2025) sore. 

Demonstrasi dipastikan tetap digelar meski Bupati Pati Sudewo sudah meminta maaf.  

Berdasarkan pantauan, posko ambulans di depan gerbang Kantor Bupati Pati masih terparkir di sisi barat, sementara sejumlah simpatisan yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu terlihat berkumpul di lokasi tersebut.

Bantuan dari masyarakat terus berdatangan, baik berupa air mineral, makanan ringan, maupun hasil bumi.

Dus-dus air mineral yang ditumpuk setinggi 1,5 meter tampak mengitari gerbang, memanjang hampir 40 meter.

"Kami 24 jam di sini dan setiap waktu banyak bantuan logistik warga Pati yang terus berdatangan," kata Supriyono (45) alias Botok, Koordinator Lapangan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, Kamis (7/8/2025).

Supriyono menegaskan bahwa permintaan maaf Bupati Pati, Sudewo, yang menyatakan akan mengkaji ulang kebijakannya tidak menyurutkan niat massa turun ke jalan.

"Pernyataan Pak Sudewo tadi pagi tidak mengendorkan semangat kawan-kawan. Kami tetap berdemonstrasi. Selain tuntutan untuk menurunkan pajak PBB, kami juga menuntut Sudewo dilengserkan, karena sudah tidak layak memimpin Pati," tegas Supriyono.

Baca juga: Demo 13 Agustus Diprediksi Terbesar Sepanjang Sejarah Pati, Dipicu Pajak Naik 250 Persen

Ia menambahkan bahwa aksi mereka ini murni didasari ketidakpuasan terhadap kebijakan Bupati Pati yang menaikkan PBB-P2 hingga 250 persen.

Bantah Ada Unsur Politik

Mereka berharap regulasi yang dinilai mencekik warga Pati tersebut dapat dibatalkan.

"Tidak ada unsur politik dan kepentingan lain. Kami hanya minta kebijakan itu digugurkan," kata Supriyono.

Dalam unjuk rasa yang direncanakan pada 13 Agustus mendatang, Supriyono memperkirakan massa yang akan hadir mencapai lebih dari 50.000 orang di kawasan Alun-alun Pati.