Demo Pati Besok, Tokoh Agama Ajak Massa Tertib, Ini Bunyi Imbauannya

TRIBUNNEWS.COM - Jelang aksi demonstrasi di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, pada Rabu, 13 Agustus 2025, Forum Organisasi Sosial Keagamaan (Forsika) Kabupaten Pati mengimbau massa aksi tetap menjaga kondusivitas,

Aksi demo di Pati ini digaungkan untuk menolak kebijakan Bupati Pati, Sudewo, terkait penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang berimbas pada kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen, walaupun kini kebijakan itu telah dibatalkan.

Sudewo sendiri yang menjabat sebagai bupati Pati untuk periode 2025-2030, usai dilantik pada Kamis (20/2/2025) oleh Presiden Prabowo Subianto, hingga kini masih disorot tajam.

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pati, KH Abdul Karim, mewakili Forsika, pun mendorong Bupati Sudewo mengevaluasi kebijakan yang menuai polemik ini.

“Kami juga mengimbau masyarakat yang akan melakukan demonstrasi dan menyampaikan aspirasi pada 13 Agustus 2025 agar tetap menjaga ketertiban dan keamanan, serta tidak melakukan tindakan anarkis dan ujaran kebencian,” ujarnya saat menyampaikan pernyataan sikap Forsika Pati di Mapolresta Pati, Senin (11/8/2025).

Dikutip dari Tribun Jateng, Forsika Pati juga meminta aparat keamanan agar menggunakan pendekatan persuasif, humanis, dan tidak represif dalam menangani aksi unjuk rasa 13 Agustus 2025 mendatang.

“Kami mengajak kepada seluruh masyarakat untuk melaksanakan doa bersama agar situasi Kabupaten Pati tetap kondusif, aman, dan damai,” tandas dia.

Forsika Pati terdiri atas Ketua MUI Pati, KH Abdul Karim; Ketua Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Pati, KH Yusuf Hasyim; Ketua Pengurus Daerah Muhammadiyah (PDM) Pati, Muhammad Luqman; Ketua PC Muslimat NU Pati, Umi Hanik; Ketua PC Fatayat NU, Muna Asshofa; Ketua PD Aisyiyah, Tjahyani Hasana; dan sejumlah ketua organisasi keagamaan lainnya.

Polda Jateng Siapkan Pengamanan

Sementara itu, Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Tengah (Jateng) mempersiapkan pengamanannya.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Jateng Kombes Pol Artanto menyebut pihaknya siap membantu pengamanan di Pati.

"Iya, kami back up Polresta Pati dengan BKO-kan (Bawah Kendali Operasi) personel ke sana," kata Artanto, Senin (11/8/2025), dikutip dari Tribun Jateng.

Baca juga: Spanduk dan Karangan Bunga Banjiri Posko Donasi Demo di Pati, Minta Presiden Copot Bupati Sudewo

Berapa jumlah personel yang diterjunkan belum dijelaskan secara rinci.

Namun, Polda Jateng akan mengerahkan personel dari wilayah sekitar Pati.

"Yang jelas ada bantuan personel dari Polrestabes Semarang, Polres Semarang, Polres Demak, Polres Kudus disusul Blora dan Jepara," ungkapnya.

Polda Jateng juga telah melakukan Tactical Floor Game (TFG) untuk memberikan gambaran teknis di lapangan soal pengamanan aksi massa tersebut. 

TFG adalah latihan taktis yang dilakukan di atas floor plan atau peta area operasi, biasanya di atas meja atau lantai, untuk mensimulasikan skenario lapangan sebelum operasi sebenarnya.

"Ya kami beri gambaran ke para pimpinan pengamanan untuk demo lusa tanggal 13 Agustus," ungkap Artanto.

Permintaan Maaf Sudewo Tak Surutkan Massa Demo

Meski Bupati Pati, Sudewo sudah meminta maaf dan membatalkan kenaikan tarif PBB-P2, massa berencana tetap menggelar aksi demonstrasi pada Rabu, 13 Agustus 2025 besok.

Aliansi Masyarakat Pati Bersatu telah membuka posko donasi untuk aksi tersebut sejak 1 Agustus hingga hari ini.

Penasihat hukum Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, Nimerodi Gulo, menegaskan bahwa aksi unjuk rasa 13 Agustus tidak akan dibatalkan.

Dikutip dari Tribun Jateng, Gulo menyebut masih ada hal lain yang perlu diprotes.

“13 Agustus bukan sekadar bicara soal pajak. Kami hadir tanggal 13 untuk memenuhi undangan Bupati yang minta 50 ribu orang datang."

"Kami hendak memperingatkan Bupati Sudewo, hentikan arogansimu dan karakter yang menurut warga sangat buruk sekali,” ungkapnya pada wartawan di posko donasi depan Kantor Bupati Pati, Jumat (8/8/2025) siang. 

Direktur Lembaga Studi dan Bantuan Hukum (LSBH) Teratai itu mengatakan, selain soal kebijakan terkait pajak, karakter kepemimpinan Bupati Sudewo harus diubah dan diperbaiki.

“Saya pikir kata-kata maaf dari Bupati hanya gombal saja itu, karena dia bolak-balik berubah-ubah."

"Saat Pilkada mengatakan tidak akan menaikkan pajak. Begitu naik bilang bukan saya yang menaikkan, saya hanya melaksanakan. Begitu sudah ditanggapi dia bilang ini untuk kepentingan masyarakat, macam-macam yang berubah-ubah,” tutur dia.

Mengenai substansi kebijakan terkait tarif PBB-P2, menurutnya memang sejak awal harus dibatalkan.

“Pemimpin harus merakyat dan merasakan penderitaan rakyat. Jangan asal muni, ilmu ‘cocotlogi’ bupati tolong hentikan,” tandas dia.

Baca juga: Sudewo Bupati Pati hingga Riyoso Plt Sekda Disoraki Warga saat Kirab Boyongan Hari Jadi Pati

Sudewo Batalkan Kenaikan PBB

Kebijakan penyesuaian NJOP yang mengakibatkan kenaikan tarif PBB-P2 dibatalkan Sudewo.

Hal itu disampaikannya dalam konferensi pers darurat di Pendopo Kabupaten Pati, Jumat.

“Mencermati perkembangan situasi dan kondisi, juga mengakomodasi aspirasi masyarakat yang berkembang, saya memutuskan kebijakan kenaikan PBB-P2 saya batalkan,” ujar politisi Partai Gerindra itu.

Mantan anggota Komisi V DPR RI Periode 2020–2024 itu menyebut, keputusan ini diambil demi menciptakan situasi aman dan kondusif serta dalam rangka memperlancar perekonomian dan pembangunan Kabupaten Pati.

Konsekuensi pembatalan ini adalah tarif PBB-P2 akan dikembalikan seperti 2024, tanpa ada kenaikan 1 persen pun.

“Bagi yang sudah terlanjur membayar, uang sisa akan dikembalikan oleh pemerintah, akan diatur teknisnya oleh BPKAD dan kepala desa,” jelas Sudewo.

Ia menyebut, terlepas dari kontroversi dari kebijakan ini, pihaknya tetap akan konsisten membangun Pati secara maksimal.

Pembangunan akan tetap dilakukan sesuai kemampuan keuangan daerah.

“Saya tetap akan melayani masyarakat secara maksimal, setulus-tulusnya. Keputusan saya ini murni dalam rangka menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif. Saya tulus ikhlas untuk rakyat Pati, semuanya, tidak ada yang saya bedakan,” tegasnya.

Ia juga meminta maaf atas tutur kata dan perbuatannya selama ini yang membuat masyarakat kurang berkenan.

Sudewo lantas mengajak seluruh elemen masyarakat Pati untuk kembali solid bergotong-royong demi kemajuan daerah.

Tak Bermaksud Menantang

Sudewo juga sebelumnya meminta maaf kepada publik terkait pernyataannya yang terkesan menantang masyarakat untuk berdemonstrasi memprotes kebijakannya yang menaikkan tarif PBB-P2 hingga 250 persen.

"Saya meminta maaf sebesar-besarnya atas pernyataan saya yang mengatakan '5 ribu orang silakan, 50 ribu massa silakan'. Saya tidak menantang rakyat sama sekali."

"Tidak ada maksud untuk menantang rakyat. Masa rakyat saya tantang?" ungkap dia dalam konferensi pers di Kantor Bupati Pati, Kamis (7/8/2025).

Sudewo menyebut pernyataan tersebut dia maksudkan supaya demonstrasi massa yang rencananya akan digelar 13 Agustus 2025 tersebut berjalan lancar dan betul-betul murni tuntutan aspirasi masyarakat, bukan karena ditunggangi pihak-pihak tertentu.

Sudewo juga meminta maaf atas kericuhan yang terjadi Selasa (5/8/2025) lalu di posko penggalangan donasi Masyarakat Pati Bersatu, di depan Kantor Bupati Pati.

"Kami tidak bermaksud melakukan perampasan terhadap barang-barang (donasi) tersebut sama sekali."

"Hanya ingin memindahkan, supaya tidak mengganggu kirab boyongan Hari Jadi ke-702 Kabupaten Pati dan tidak mengganggu acara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia," jelas dia.

Sudewo menegaskan, pihaknya tidak melarang sama sekali dan tidak menghalangi aksi penggalangan dana yang dilakukan masyarakat.

Dia juga menyampaikan klarifikasi terkait kebijakan kenaikan PBB-P2 sebesar 250 persen yang memicu polemik secara luas.

"Soal kenaikan sebesar 250 persen itu tidak semuanya. Itu hanya maksimal kenaikan. Jadi yang di bawah 100 persen kenaikannya malah lebih banyak," kata dia.

Namun demikian, lanjut Sudewo, jika ada pihak yang menuntut supaya kenaikan PBB-P2 yang sampai 250 persen itu diturunkan, pihaknya bersedia melakukan peninjauan ulang.

"Dan alhamdulillah, pembayaran PBB sampai saat ini sudah hampir mencapai 50 persen. Mohon dukungannya," tutur dia.

(Tribunnews.com/Gilang Putranto, TribunJateng.com/Raf, Mazka Hauzan Naufal)