Aksi Demonstrasi di Pati
Bupati Pati Sudewo Bantah 'Kabur', Akan Temui Massa Demo 13 Agustus, Didesak Warga agar Mundur
Meski PBB-P2 di Pati batal naik, massa tetap akan menggelar demo pada 13 Agustus 2025, Sudewo bantah kabur dan akan temui massa.
Penulis:
Nuryanti
Editor:
Nanda Lusiana Saputri
TRIBUNNEWS.COM - Aksi unjuk rasa besar-besaran di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, akan digelar pada hari ini, Rabu (13/8/2025).
Massa aksi menuntut Bupati Pati, Sudewo, mengundurkan diri dari jabatannya.
Desakan itu buntut Pemerintah Kabupaten Pati yang sempat mengeluarkan kebijakan tentang penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan menaikkan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen.
NJOP adalah harga rata-rata jual beli yang diperoleh dari harga objek lain yang sejenis, Nilai Jual Objek Pajak Pengganti atau nilai baru.
Sementara itu, PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
Namun, setelah kebijakan itu menjadi polemik, Bupati Pati Sudewo membatalkan kenaikan tarif PBB-P2.
Meski PBB-P2 di Pati batal naik, massa tetap akan menggelar demo pada 13 Agustus 2025.
Warga mengaku tetap melanjutkan aksi sebagai bentuk protes terhadap kepemimpinan Bupati Pati Sudewo.
Di tengah desakan mundur, Sudewo dikabarkan akan "kabur" untuk menghindari aksi unjuk rasa besar-besaran itu.
Namun, Sudewo ternyata dipastikan akan berada di Pati dan dijadwalkan untuk menemui langsung massa aksi yang akan mengepung Alun-alun dan Kantor Bupati Pati.
Sudewo membantah dengan tegas isu yang menyebut dirinya akan pergi umrah untuk menghindari massa demo.
Baca juga: Fenomena Perantau Rela Mudik Belasan Jam ke Pati Ikut Demo 13 Agustus Lengserkan Bupati Sudewo
"Saya tanggal 17 Agustus itu jadi inspektur upacara. Tidak mungkin saya tinggal umrah. Isu itu tidak benar sama sekali,” ujarnya saat menyambangi Posko Donasi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, Jumat (8/8/2025) lalu, dilansir TribunBanyumas.com.
Sudewo Didesak Mundur
Koordinator Lapangan (Korlap) Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, Teguh Istiyanto, menegaskan aksi 13 Agustus akan terus berlanjut hingga tuntutan Sudewo mundur dipenuhi.
“Jika Sudewo tidak mundur, aksi berlanjut sampai dia mundur. Dua hari, tiga hari, tetap kami layani. Kami tunggui di sini sampai mundur,” tegasnya di posko aliansi, depan Kantor Bupati Pati, Selasa (12/8/2025), masih dari TribunBanyumas.com.
Teguh mengatakan, desakan mundur ini merupakan akumulasi dari kekecewaan publik.
Menurutnya, Sudewo belum memiliki kapasitas yang memadai untuk memimpin Pati dan tidak seharusnya menjadikan rakyat sebagai "objek uji coba".
“Pemimpin harus yang betul-betul paham kondisi masyarakat bawah, sehingga ada rasa empati."
"Kami tunjukkan bahwa ada kekurangan, harus introspeksi diri bahwa belum layak, rekam jejak juga tidak baik,” katanya, menyinggung dugaan kasus yang pernah menjerat Sudewo.
Agenda Demo 13 Agustus
Dikutip dari TribunJateng.com, jadwal kegiatan Sudewo adalah menyaksikan rangkaian Aksi Damai 13 Agustus di Alun-Alun Pati dengan susunan acara sebagai berikut:
1. Peserta Aksi Tiba pukul 09.00 WIB;
2. Orasi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu pukul 10.00 WIB;
3. Orasi Mantan Pegawai Honorer RSUD Soewondo Pati yang di-PHK pukul 13.00 WIB.
Sementara, aparat keamanan Polda Jawa Tengah yang terlibat dalam pasukan pengamanan aksi demonstrasi akan dilengkapi dengan senjata gas air mata dan meriam air atau water cannon.
"Itu alat khusus dari kepolisian untuk membubarkan massa secara soft," ujar Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Pol Artanto, di Mapolda Jateng, Kota Semarang, Selasa (12/8/2025), dilansir TribunBanyumas.com.
Namun, Artanto tak menyebut jumlah persis kendaraan pembubar massa yang akan diterjunkan.
"Dua alat itu (water cannon dan gas air mata) tidak terlalu berbahaya bagi masyarakat," jelas Artanto.
Penerjunan personel dengan sejumlah perlengkapan tersebut diklaimnya sebagai bagian dari pencegahan aksi yang berujung kericuhan.
Kepolisian juga akan mewaspadai adanya provokator yang menyusup ke tengah-tengah aksi demonstrasi.
Baca juga: Massa Ancam Demo Berhari-hari hingga Sudewo Mundur sebagai Bupati Pati

Pembatalan Kenaikan PBB-P2
Setelah mendapat tekanan publik, Bupati Pati Sudewo akhirnya membatalkan kebijakan penyesuaian NJOP yang mengakibatkan kenaikan tarif PBB-P2 hingga 250 persen.
Hal itu dia sampaikan dalam konferensi pers darurat di Pendopo Kabupaten Pati, Jumat (8/8/2025).
"Mencermati perkembangan situasi dan kondisi, juga mengakomodasi aspirasi masyarakat yang berkembang, saya memutuskan kebijakan kenaikan PBB-P2 saya batalkan," ujarnya, Jumat, seperti diberitakan TribunJateng.com.
Sudewo mengatakan, keputusan ini dia ambil demi menciptakan situasi aman dan kondusif, serta dalam rangka memperlancar perekonomian dan pembangunan Kabupaten Pati.
Konsekuensi pembatalan ini adalah, tarif PBB-P2 akan dikembalikan seperti tahun 2024, tanpa ada kenaikan 1 persen pun.
"Bagi yang sudah terlanjur membayar, uang sisa akan dikembalikan oleh pemerintah, akan diatur teknisnya oleh BPKAD dan kepala desa," jelas Sudewo.
Alasan Naikkan PBB-P2
Diberitakan TribunJateng.com, kebijakan yang menjadi polemik ini sebelumnya diputuskan dalam rapat intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun 2025 yang dipimpin Bupati Pati, Sudewo, bersama para camat dan anggota PASOPATI di Kantor Bupati Pati, Minggu (18/5/2025).
Dalam rapat tersebut, disepakati penyesuaian tarif PBB-P2 sebesar kurang lebih 250 persen.
Alasan kenaikan tersebut adalah mengingat tarif sebelumnya belum mengalami kenaikan selama 14 tahun.
Baca juga: Karangan Bunga dan Spanduk Protes Meningkat, Tekanan Pada Bupati Sudewo Memuncak
Bupati Pati menjelaskan, penyesuaian ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah guna mendukung berbagai program pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.
"Kami saat ini sedang berkoordinasi dengan para camat dan PASOPATI untuk membicarakan soal penyesuaian Pajak Bumi Bangunan (PBB). Telah disepakati bersama bahwa kesepakatannya itu sebesar ±250 persen karena PBB sudah lama tidak dinaikkan, 14 tahun tidak naik," kata Sudewo.
Ia juga menyoroti bahwa penerimaan PBB Kabupaten Pati saat ini hanya sebesar Rp 29 miliar, jauh lebih rendah dibandingkan Kabupaten Jepara yang mencapai Rp75 miliar, Kabupaten Rembang dan Kudus masing-masing Rp 50 miliar.
Padahal secara geografis dan potensi, Kabupaten Pati lebih besar daripada ketiga kabupaten tersebut.
"PBB Kabupaten Pati hanya sebesar 29 Miliar, di Kabupaten Jepara 75 miliar. Padahal, Kabupaten Pati lebih besar daripada Kabupaten Jepara. Kabupaten Rembang itu 50 miliar, padahal Kabupaten Pati lebih besar daripada Kabupaten Rembang. Kabupaten Kudus 50 miliar, padahal Kabupaten Pati lebih besar daripada Kabupaten Kudus," terangnya.
Penyesuaian tarif PBB-P2 ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan anggaran untuk pembangunan infrastruktur jalan, pembenahan RSUD RAA Soewondo, serta sektor pertanian dan perikanan yang membutuhkan dana besar.
"Beban kami pembangunan infrastruktur jalan, pembenahan RSUD RAA Soewondo, pertanian, perikanan, semuanya membutuhkan anggaran yang sangat tinggi. Alhamdulillah, para camat dan kepala desa sepakat untuk melaksanakan ini," jelas Sudewo.
Sosok Sudewo

Sudewo lahir di Pati, Jawa Tengah, pada 11 Oktober 1968.
Sudewo menamatkan pendidikan sarjana di Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta pada 1993.
Ia kemudian melanjutkan studi magister di bidang Teknik Pembangunan di Universitas Diponegoro (Undip) Semarang.
Dilansir TribunJateng.com, karier profesionalnya diawali sebagai karyawan di PT Jaya Construction (1993–1994).
Sudewo lalu menjadi pegawai proyek Departemen Pekerjaan Umum di Bali.
Sudewo diangkat sebagai PNS tahun 1997 dan sempat bertugas di Dinas PU Kabupaten Karanganyar sebelum memutuskan untuk berwiraswasta.
Sudewo pertama kali masuk dunia politik melalui Partai Demokrat, dan terpilih sebagai anggota DPR RI periode 2009–2013.
Setelah sempat vakum, Sudewo kembali ke Senayan pada Pemilu 2019 lewat Partai Gerindra.
Sudewo menjabat sebagai Ketua Bidang Pemberdayaan Organisasi DPP Partai Gerindra hingga sekarang.
Pada Pilkada Pati 2024, Sudewo bersama pasangannya Risma Ardhi Chandra memenangkan kontestasi dan resmi menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati Pati.
Sebagian artikel ini telah tayang di TribunBanyumas.com dengan judul Bantah Kabur untuk Umrah, Bupati Pati Sudewo Siap Temui Pendemo Besok dan TribunJateng.com dengan judul Bupati Pati Sudewo Dijadwalkan Temui Massa Aksi Unjuk Rasa Rabu 13 Agustus 2025
(Tribunnews.com/Nuryanti) (TribunJateng.com/Mazka Hauzan Naufal/Val) (TribunBanyumas.com/Iwan Arifianto)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.