Jejak Kontroversi Bupati Bone Andi Asman: Kerabat Mentan-Gubernur Sulsel di Pusaran PBB

Menurutnya, aksi penolakan ini menjadi simbol bahwa masyarakat Bone masih peduli terhadap kebijakan daerah.

“Selama ini masyarakat sering diam, tapi kali ini banyak yang berani karena merasa dirugikan. Jadi wajar kalau dukungan makin besar,”tandasnya.

Miftah menegaskan, gerakan ini awalnya lahir dari organisasi mahasiswa.

Namun dalam perjalanannya, aspirasi tersebut kemudian meluas hingga menjadi gerakan masyarakat Bone secara umum.

“Atas nama Aliansi Rakyat Bone Bersatu, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh masyarakat Bone yang telah mendukung aksi ini,” tandasnya.

Sejumlah warga pun angkat bicara terkait dukungan mereka.

Warga Kelurahan Watampone, Irwan menilai kenaikan PBB sangat memberatkan.

Soal rencana kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sedang dibahas di DPRD Bone.

Dalam rapat paripurna penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 yang digelar di Gedung DPRD Kabupaten Bone, jalan Perintis, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Senin (18/8/2025).

Di tengah mayoritas fraksi yang menyetujui penetapan RPJMD 2025–2029, suara berbeda muncul dari Andi Adil Fadli Lura.

Legislator Fraksi PKB ini memilih menolak secara pribadi, menilai kenaikan PBB-P2 yang masuk dalam target PAD. 

Dalam forum itu, dari total 45 anggota dewan Kabupaten Bone, rapat paripurna hanya dihadiri sekitar 28 orang legislator. 

Meski mayoritas fraksi menyetujui penetapan RPJMD, Andi Fadli menegaskan sikap berbeda dengan memberikan interupsi terkait rencana kenaikan PBB-P2.

Ia menilai belum saatnya diberlakukan dan justru berpotensi menambah beban rakyat.

“Ketika target PAD dinaikkan, utamanya dari sektor pajak, dampaknya tentu langsung dirasakan masyarakat. Apalagi sekarang banyak riak-riak, bahkan sampai di kecamatan-kecamatan banyak pemuda ikut memprotes,"akuinya.