Guru Tolak Perintah Pemkab Cicipi MBG Sebelum Dibagi imbas Keracunan Massal, Sekda Sleman Minta Maaf

TRIBUNNEWS.COM - Kasus keracunan massal yang terjadi di beberapa sekolah wilayah Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) membuat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman memberi instruksi kepada guru agar selalu memitigasi menu Makanan Bergizi Gratis (MBG).

Mitigasi itu dilakukan dengan pengecekan kualitas MBG sebelum dibagikan kepada siswa.

Bahkan, bila perlu guru untuk mencicipi makanan untuk memastikan keamanan mutu MBG.

Hal ini diungkapkan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Sleman, Susmiarto saat ditemui pewarta Tribun Jogja, Ahmad Syarifudin.

"Saya minta ini dibuat (SOP) tertulis, sehingga kita mitigasi, kejadian seperti itu," kata Susmiarto, Rabu (20/8/2025). 

Pemkab Sleman menilai hal ini penting untuk mencegah terulangnya kasus keracunan massal yang terjadi pada Rabu (13/8/2025).

Hingga Jumat (15/8/2025) pukul 20.00 WIB, tercatat korban keracunan massal mencapai 379 orang dari total 1.880 siswa pada empat sekolah yang berbeda di Kapanewon Mlati, Kabupaten Sleman.

Diduga siswa dari SMP Muhammadiyah 1 Mlati, SMP Muhammadiyah 3 Mlati, SMP Pamungkas, dan SMPN 3 Mlati mengalami keracunan setelah sehari sebelumnya mengonsumsi MBG dengan menu rawon, nasi, dan lalapan.

Mayoritas siswa mengalami gejala mual pusing hingga diare diduga akibat makanan terkontaminasi oleh tiga bakteri.

Menyusul instruksi Pemkab Sleman untuk mencicipi menu MBG, sejumlah guru mengaku keberatan dengan kebijakan tersebut.

Pengakuan ini diungkapkan oleh guru SMP berinisial J yang dikonfirmasi oleh pewarta KOMPAS.com, Wijaya Kusuma.

Baca juga: Sosok Susmiarto, Viral Sekda Sleman Minta Guru Cicipi MBG agar Siswa Tak Keracunan, Kini Minta Maaf

J menilai kebijakan ini mendadak muncul setelah insiden keracunan massal dan belum melalui kajian yang matang.

"Sebelum itu belum ada, adanya setelah kejadian di Mlati," ujar J saat dihubungi, Senin (25/8/2025).

Menurut J, sejauh ini belum ada surat resmi terkait instruksi wajib mencicipi MBG, tetapi arahan tersebut sudah disampaikan oleh kepala sekolah.

Dia melanjutkan, kebijakan ini menimbulkan kontroversi lantaran guru merasakan dampak dari program yang dinilai belum matang untuk dilaksanakan.