Ketua DPRD Jabar Buky Wibawa Temui Massa Demo, Warga Ngadu Polisi Represif: Katanya Mengayomi

Ketidakefektifan ini, kata Kristian, disebabkan oleh dua hal, yakni aspirasi tidak didengar dan tidak diakomodir dalam pengambilan kebijakan, lalu aspirasi didengar tetapi tidak kunjung diadopsi kedalam kebijakan. 

"Hal ini mengakibatkan rasa frustrasi masyarakat terhadap penguasa politik," katanya.

Kristian mengatakan, rasa frustrasi itu sebagai akumulasi dari kekecewaan terhadap kebijakan-kebijakan kontroversial yang terus berjalan tanpa henti.

Mulai dari revisi UU KPK, UU Cipta Kerja, eksploitasi lingkungan hidup, UU TNI, RUU KUHP, kenaikan pajak lokal, tata kelola Makan Bergizi Gratis (MBG) yang bermasalah hingga tunjangan perumahan yang diberikan dalam bentuk uang kepada anggota DPR-RI.

"Terakhir munculnya korban dalam penanganan demonstrasi massa. Rentetan masalah yang berkepanjangan inilah yang membuat situasi politik menjadi bergejolak."

"Apalagi pemulihan ekonomi pasca pandemi covid belum sepenuhnya dapat mengembalikan gairah ekonomi masyarakat," ucapnya.

Kristian pun menyarankan langka yang dapat dilakukan untuk menghentikan ini salah satunya dengan membuat kebijakan yang tidak lagi memunggungi masyarakat. 

"Jangan dipaksakan jika memang tidak sejalan dengan kebutuhan masyarakat. Pernyataan maaf resmi saja sudah tidak cukup."

"Perlu ada tindakan nyata dari penguasa untuk tidak memaksakan berbagai hal yang sudah jelas-jelas ditolak masyarakat sebagai bentuk akuntabilitas terhadap masyarakat sebagai pembayar pajak dan pemegang kedaulatan politik yang sah secara undang-undang," katanya.

(Tribunnews.com/Rifqah) (TribunJabar.id/Nazmi)