Demo di Wilayah NTB Hari Ini: Berlangsung Damai, Ketua DPRD Lombok Timur Kecam Sikap DPR RI

Para mahasiswa menyuarakan sejumlah tuntutan mereka, Setelah itu, massa bergerak ke kantor DPRD KSB untuk melanjutkan aksi dan langsung disambut oleh Bupati KSB Amar Nurmansyah, Kapolres KSB, Dandim 162 KSB, serta unsur pimpinan DPRD, termasuk ketua, wakil, dan anggota dewan. 

Mereka semua berdiri mendengarkan tuntutan yang disampaikan oleh koordinator lapangan (korlap).

Berdasarkan pantauan TribunLombok.com, aksi berjalan tertib dan damai dengan pengawalan dari gabungan Polri, TNI, dan Satpol PP.

Setelah para mahasiswa membacakan orasi dan tuntutan, Pemda KSB, DPRD dan mahasiswa menandatangani dokumen berisi poin-poin tuntutan yang disampaikan.

Adapun tuntutan para mahasiswa sebagai berikut.

Tuntutan Nasional:

• Menolak kenaikan tunjangan DPR RI
• Batalkan kebijakan tunjangan rumah anggota DPR
• Mendesak Presiden Prabowo segera mencopot Kapolri dan Kapolda Metro Jaya
• Evaluasi dan reformasi kinerja kepolisian
• Mendesak pengusutan tindakan represif aparat kepolisian
• Mendesak kepolisian usut tuntas kematian Affan Kurniawan
• Meminta percepatan pembahasan RUU Perampasan Aset

Tuntutan Daerah:

• Evaluasi proyek strategis daerah KSB tahun 2025
• Cabut dan perjelas Perda “Pariwisata”
• Mendesak penutupan tempat dugaan penjualan minuman keras (miras) dan praktik prostitusi yang marak di KSB

Bupati KSB, Amar Nurmansyah, mengatakan semua tuntutan yang dibacakan tersebut sudah diterima dan disetujui oleh semua pihak.

"Tujuh tuntutan itu sudah kami setujui, tinggal kami teruskan ke pusat karena bukan wewenang kami," kata Amar pada Senin (1/9/2025).

Sedangkan tuntutan yang tiganya akan menjadi fokus kami nantinya, meski ada beberapa yang sudah kami lakukan dan jalankan.

"Ini sangat serius kami akan selesaikan terutama persoalan daerah," pungkasnya.

Kapolresta Mataram Bantah Ada Penembakan Acak di DPRD NTB

Unjuk rasa di DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB), sebelumnya, sempat berujung ricuh karena adanya pembakaran kantor DPRD NTB, pada Sabtu, 30 Agustus lalu.

Namun, kondisi Mataram saat ini masih tetap aman.

Pasca insiden pembakaran gedung parlemen di Jalan Udayana Kota Mataram, polisi menetapkan status siaga satu. Di mana para personil diminta untuk tetap siaga selama beberapa hari ke depan. 

Status tersebut hanya berlaku untuk anggota kepolisian saja, sementara untuk masyarakat diminta untuk tetap menjalankan aktivitas seperti biasa.