Walhi Soroti Proyek Jalan Trans Halmahera yang Lintasi Pertambangan Nikel, Ini Kata Gubernur Sherly

Ringkasan Berita:

• Jalan Trans Halmahera yang direncanakan akan dibangun bakal melewati area pertambangan nikel.
• Rute alternatif yang sedang dikaji yakni Sofifi–Ekor melalui Tabadamai berpotensi bersinggungan dengan konsesi perusahaan tambang besar.
• Pemerintah diminta melakukan audit terhadap Jalan Trans Halmahera lantaran tidak berpihak kepada warga lokal
• Presiden Prabowo Subianto juga didesak agar segera mengevaluasi proyek pembangunan jalan Trans Halmahera tersebut.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menyoroti proyek pembangunan Jalan Trans Halmahera di Provinsi Maluku Utara. Sebab, jalan tersebut dinilai lebih berpihak kepada kepentingan korporasi tambang ketimbang masyarakat lokal.

“Gubernur lebih fokus membangun (jalan) Halmahera yang cenderung penuh dengan konsesi. Kita ini daerah kepulauan, kenapa tidak membangun pelabuhan atau tambatan perahu untuk konektivitas masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil?” kata Manajer Advokasi Tambang Walhi Maluku Mubalik Tomagola saat dihubungi wartawan pada Kamis(30/10/2025).

Baca juga: Cerita Warga Halmahera Utara yang Mengungsi Mandiri setelah Dikeluarkannya Peringatan Tsunami

Mubalik menjelaskan jalan Trans Halmahera yang direncanakan menghubungkan Sofifi hingga Desa Ekor di Halmahera Timur, lalu diteruskan ke Kobe di Halmahera Tengah, melewati sejumlah wilayah yang padat dengan aktivitas tambang nikel. Selain itu, rute alternatif yang sedang dikaji yakni Sofifi–Ekor melalui Tabadamai, berpotensi bersinggungan dengan konsesi perusahaan tambang besar.

“Toh jalan yang dirancang pun akan membuat masyarakat adat O’Hongana Manyawa semakin terisolasi. Konektivitas itu hanya di atas kertas, tapi di lapangan malah memperlebar kesenjangan warga dengan ruang produktivitas mereka,” tegasnya.

Mubalik juga menyinggung nama Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda terkait Jalan Trans Halmahera tersebut. Oleh sebab itu pemerintah diminta segera melakukan audit terkait proyek jalan Trans Halmahera itu.

“Itu betul, jalan yang dirancang melintasi konsesi pertambangan milik Ibu Sherly (Gubernur Maluku Utara). Pemerintah pusat harus mengaudit ini barang, karena proyek semacam ini harus diletakkan dalam kerangka pembangunan untuk warga, bukan untuk oligarki,” katanya.

Selain itu, kata dia, pemerintah pusat juga harus menangguhkan proyek tersebut bila ditemukan pelanggaran tata ruang maupun dampak ekologis serius.

“Pemerintah pusat harus memastikan apakah jalan ini benar untuk mobilisasi warga atau malah menjadi agenda terselubung untuk korporasi. KLHK juga perlu mengkroscek apakah pembangunan ini tidak melanggar ruang hidup masyarakat adat atau kawasan lindung seperti Taman kiman dan membuat warga trauma. Mereka sudah meminta pemerintah daerah menertibkan lalu lintas kendaraan tambang di lingkar tambang, tapi yang terjadi Pemda malah sibuk kejar pajak untuk PAD,” ucapnya.

Ia menilai, meski isu tersebut tampak lokal, dampaknya menyangkut kehidupan banyak orang.

Baca juga: JATAM Rilis Jejak Kerusakan Alam Imbas Aktivitas Tambang yang Terafiliasi Sherly Tjoanda

Untuk itu, ia meminta Presiden Prabowo Subianto memerintahkan jajarannya agar segera mengevaluasi proyek pembangunan jalan Trans Halmahera tersebut.

“Kedengarannya mungkin berlebihan kalau kami minta Presiden turun tangan hanya untuk urusan jalan, tapi ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Presiden harus menegur niat jahat Gubernur Malut,” pungkasnya.

Beberapa waktu lalu, Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda menerangkan bahwa jalan trans Kie raha menghubungkan tiga wilayah, yakni Kabupaten Halmahera Timur (Haltim), Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng), serta Sofifi.

Sherly menjelaskan, sebagian pembangunan jalan trans Halmahera dari Ekor menuju Subaim hingga Kobe akan ditangani oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

Menurut Sherly, sebagian pembangunan jalan trans Halmahera dari Ekor menuju Subaim hingga Kobe, akan ditangani oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara.