Wali Murid di Samarinda Protes Penjualan LKS Seharga Rp140 Ribu, Ngaku Diintimidasi Guru

TRIBUNNEWS.COM - Polemik penjualan lembar kerja siswa (LKS) terjadi di SDN 017 Sungai Pinang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

Pemerintah Kota Samarinda menggratiskan buku untuk sekolah negeri yang meliputi lembar kerja peserta didik (LKPD), LKS, buku pelajaran utama, dan buku pengayaan.

Namun, wali murid SDN 017 Sungai Pinang membongkar dugaan praktik penjualan LKS seharga Rp20 ribu dan siswa diharuskan membeli tujuh LKS sehingga biayanya Rp140 ribu.

LKS merupakan buku atau modul berisi rangkaian soal, latihan, dan aktivitas pembelajaran yang dirancang untuk membantu siswa memahami materi pelajaran secara mandiri. Biasanya LKS digunakan sebagai pelengkap buku utama.

Wali murid bernama Shanty mempertanyakan kewajiban membeli LKS lantaran bertentangan dengan program sekolah gratis yang dicanangkan Walikota Samarinda Andi Harun.

Andi Harun kembali terpilih sebagai Wali Kota Samarinda periode 2025-2030 setelah sebelumnya menjabat periode 2021-2025.

Informasi penjualan LKS beredar di grup WhatsApp wali murid pada awal September 2025 sehingga protes dilayangkan ke pihak sekolah.

Shanty mengaku sudah menghubungi wali kelas anaknya untuk menanyakan persoalan LKS, tapi tak ada respon.

Ia kemudian mendatangi sekolah untuk menanyakan langsung ke guru serta kepala sekolah.

"Saya ketemu dengan wali kelas anak saya. Dan awalnya saya berhadapan dengan dua guru yang menjual buku yang namanya Ibu Atul itu sama wali kelas anak saya itu."

Baca juga: Drama Copet Beraksi di Depan Pramono Anung, Pelaku Balikin HP via Kurir, Berakhir Damai seusai Viral

"Awalnya berdua, lalu kepala sekolah ditelepon. Jadi saya ngobrol dengan kepala sekolah itu via telepon, dijelaskan tidak wajib," ucapnya, dikutip dari TribunKaltim.com.

Di sekolah tersebut, Shanty dikelilingi 10 guru yang memintanya melapor ke Andi Harun terkait penjualan LKS.

"Saya dibentak dan diminta menghadirkan Pak Wali Kota (Andi Harun) kalau mau protes."

"Bahkan sempat ada ancaman anak saya bisa dikeluarkan karena saya dianggap orang tua yang tidak bisa diatur,” imbuhnya.

Intimidasi tersebut telah dilaporkan kepada Dinas Pendidikan Samarinda.