Pro dan Kontra Iuran Rp1000 per Hari Dedi Mulyadi, Ini Respons Warga Jabar dan Pengamat

"Apakah uangnya benar-benar sampai ke masyarakat atau tidak? Kita sering dengar bantuan tidak tepat sasaran. Jadi mekanismenya harus jelas, transparan, dan gampang diakses publik. Kalau itu bisa dibuktikan, pasti banyak orang yang mau ikut," katanya. 

Berbeda dengan Edi, Enung (40) mengaku keberatan dengan program baru ini. Program seperti ini, ujarnya, rawan disalahgunakan.

"Terus terang saya kurang setuju. Seribu memang kecil, tapi kalau tiap hari dikumpulkan se-Jawa Barat kan jumlahnya besar sekali. Kalau tidak ada pengawasan ketat, ya rawan dikorupsi," ujar Enung, warga Kecamatan Soreang, ini.

Enung berharap Pemprov Jabar bisa mengkaji kembali kebijakan tersebut, terutama pada mekanisme pengawasannya.

"Buat saya, pemerintah harus buktikan dulu sistem pengawasannya benar-benar kuat. Kalau tidak, iuran ini hanya akan menambah ketidakpercayaan masyarakat," ujarnya.

Berbeda dengan Edi dan Enung, warga Kecamatan Katapang, Wisnu (29), memilih pasrah. Menurutnya, selama uangnya sampai ke orang yang membutuhkan, ia tidak keberatan.

"Saya sih ngikut saja apa kata pemerintah. Seribu per hari tidak akan bikin miskin, malah bisa jadi amal kalau betul dipakai membantu orang susah," katanya. "Tapi kalau ujung-ujungnya ada kebocoran atau diselewengkan, ya rugi juga masyarakat. Jadi kuncinya pemerintah harus jaga amanah. Kalau benar-benar untuk kebaikan, saya siap ikut." 

Pemerintah Provinsi Jawa Barat mestinya mengoptimalkan penggunaan sumberdaya yang sudah tersedia dari hasil pungutan pajak dan retribusi, ketimbang menciptakan pungutan baru.

Hal itu diungkapkan Pengamat Kebijakan Publik Universitas Katolik Parahyangan (Unpar), Kristian Widya Wicaksono terkait gerakan Rereongan Sapoe Sarebu (Poe Ibu) yang dikeluarkan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. 

Dikatakan Kristian, jika ada pungutan tambahan di luar pajak, perlu diperhatikan segmen masyarakat mana yang akan dilibatkan. 

Perlu pendataan yang mendetail agar dipastikan pungutan tambahan dari gerakan Poe Ibu ini tidak memberi beban yang berlebihan bagi masyarakat. 

“Meskipun kami juga berpandangan semestinya solusi yang ditawarkan adalah inovasi program. Artinya, yang secara esensial perlu didorong adalah meningkatkan kemampuan pengelola sektor publik dalam berinovasi,” katanya. 

Dari sisi upaya membangkitkan rasa kekeluargaan dan gotong-royong, Kristian sepakat bahwa gerakan ini memiliki niat baik. 

Hanya saja, Pemerintah perlu menentukan kelompok sasaran yang berpartisipasi, sehingga hanya mereka yang mampu membayar dan tidak merasa terbebani.

“Hal ini tentunya penting untuk memastikan kesinambungan program ini ke depannya. Jangan sampai sudah diinisiasi sedemikian rupa dan memakan banyak sumberdaya tetapi pelaksanaannya malah berhenti di tengah jalan,” ucapnya.