Penataan Kawasan Puncak Perlu Pertimbangkan Keseimbangan Ekologis dan Sosial

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah sejak lama berencana akan menata ulang kawasan wisata Puncak di wilayah Kabupaten Bogor dan Cianjur, Jawa Barat.

Terkait hal ini, kalangan kampus mendorong agar penataan kawasan Puncak juga mempertimbangkan keseimbangan ekologis, ekonomi dan juga aspek sosial secara berkelanjutan.

Desakan ini mengemuka di acara Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan sejumlah pakar lintas disiplin dan pelaku usaha bertajuk Pengembangan Kawasan Puncak yang Berkelanjutan: Melestarikan Kawasan Puncak dan Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Regional” yang diselenggarakan IPB University.

Kawasan Puncak memiliki peran strategis ganda sebagai kawasan konservasi lingkungan sekaligus destinasi wisata nasional. Secara hukum, wilayah ini berstatus Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), yang berarti pengembangan wisata berbasis ekologi sah dilakukan selama tetap menjaga fungsi konservasi.

Namun, tumpang tindih kewenangan dan ketidakselarasan regulasi antara pemerintah pusat dan daerah telah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha dan investor, sehingga diperlukan langkah penyelarasan yang lebih terintegrasi.

Dekan Fakultas Ekologi Manusia (FEMA) IPB University, Prof. Dr. Sofyan Sjaf, menyampaikan pembangunan di kawasan Puncak bukan sekadar soal investasi, tetapi tentang melindungi ekosistem strategis, menjaga identitas budaya, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Baca juga: Gubernur Sumsel Herman Deru Luncurkan Sultan Muda Privilege Card di Puncak Digination Festival 2025

“Kawasan ini harus menjadi contoh sinergi antara ekologi dan ekonomi. Kita perlu membuktikan bahwa pembangunan bisa berjalan tanpa merusak alam,” ujarnya dikutip Senin, 27 Oktober 2025.

Salah satu pembahasan utama dalam FGD adalah Eiger Adventure Land di kawasan Megamendung, hasil kerjasama antara PT Perkebunan Nusantara (PTPN) dan sektor swasta, yang menjadi contoh penerapan ekowisata berkelanjutan yang mengusung prinsip 5P (People, Planet, Prosperity, Peace, Partnership) dan 7E (Ekologi, Etnologi, Ekonomi, Edukasi, Estetika, Etika, Entertainment).

Dari aspek lingkungan, Eiger Adventure Land menerapkan pendekatan konservasi dan inovasi melalui program “One Ticket One Tree” yang menargetkan penanaman satu juta pohon, disertai pembangunan sumur resapan dan kolam retensi untuk menjaga daya serap air dan mencegah banjir.

Sejak 2021, PTPN dan mitra telah menanam lebih dari 96.000 pohon di hulu DAS Ciliwung sebagai bagian dari rehabilitasi vegetasi berkelanjutan.

Bekerja sama dengan pemerintah pusat dan daerah, mereka berupaya memulihkan ekosistem Taman Nasional Gunung Gede Pangrango serta mengembalikan dan mengoptimalkan aset negara milik PTPN yang telah lama dikuasai masyarakat secara ilegal sejak 1998.

Upaya ini memperkuat konservasi sekaligus memulihkan fungsi ekologis lahan kritis di kawasan hulu.

Dari sisi sosial-ekonomi, destinasi ekowisata ini berkontribusi melalui penciptaan lapangan kerja, yaitu lebih dari 400 tenaga kerja pada fase pembangunan dan sekitar 1.200 pada fase operasional penuh, serta kemitraan dengan UMKM dan pelestarian budaya Sunda melalui pusat kebudayaan dan jalur wisata edukatif.

Pada sesi hukum dan tata kelola lingkungan, sejumlah ahli menilai bahwa pencabutan izin terhadap beberapa pelaku usaha di kawasan Puncak, termasuk Eiger Adventure Land, perlu ditinjau ulang karena ditemukan indikasi ketidaksesuaian prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 48 Permen LHK 14/2024 dan UU 30/2014.

Para pakar hukum dan lingkungan sepakat bahwa langkah yang lebih konstruktif adalah melalui rencana aksi perbaikan (Corrective Action Plan), bukan pencabutan izin, selama tidak ditemukan pelanggaran berat terhadap lingkungan.