Perketat Pengawasan, Imigrasi Semarang Janji Berantas TPPO di Bandara Ahmad Yani

Ringkasan Berita:

• Beredar isu Bandara Ahmad Yani di Semarang jadi 'jalur emas' memberangkatkan PMI ilegal
• Imigrasi Semarang tegaskan tak ada toleransi terhadap bentuk TPPO
• Pemeriksaan diperketat secara berlapis untuk mendeteksi  dan mencegah keberangkatan WNI korban TPPO

TRIBUNNEWS.COM, SEMARANG - Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang, Jawa Tengah, menegaskan komitmennya dan tanpa toleransi terhadap segala bentuk praktik Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Hal ini menyusul berkembangnya pemberitaan bahwa Bandara Internasional Ahmad Yani Semarang disinyalir sebagai "jalur emas"yang diincar sindikat untuk  memberangkatkan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal atau non-prosedural.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang, Ari Widodo, mengakui bahwa potensi tersebut mungkin saja terjadi. 

Oleh karena itu, pihaknya telah mengambil langkah tegas.

"Tentunya hal tersebut bisa saja terjadi. Oleh karena itu kami sudah melakukan penguatan dan memerintahkan jajaran,  khususnya yang bertugas di Bandara Ahmad Yani untuk mengantisipasi terjadinya pemberangkatan PMI Ilegal," ujar Ari Widodo, Selasa (28/10/2025).

Pengetatan Pengawasan dan Penindakan

Pengawasan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Bandara Ahmad Yani kini diperketat secara berlapis untuk mendeteksi  dan mencegah keberangkatan Warga Negara Indonesia (WNI) yang diduga menjadi korban atau pelaku TPPO/PMI ilegal.

Ari Widodo menegaskan bahwa jika ditemukan indikasi atau bukti dugaan TPPO dalam ranah kewenangan Imigrasi maka pihaknya akan menindak tegas sesuai undang-undang keimigrasian. 

"Kami akan berkoordinasi langsung dengan aparat penegak hukum terkait untuk proses pidana," tambahnya.

Penguatan Sinergi dan Pelayanan Publik

Imigrasi Semarang juga menyatakan kesiapan untuk memperkuat sinergi dengan kementerian dan lembaga terkait.

Seperti  dengan Polda Jawa Tengah, KP2MI/BP2MI, Dinas Tenaga Kerja, dan instansi lain yang tergabung dalam Tim Pengawasan Orang  Asing (TIMPORA), demi menutup celah dan jalur pengiriman PMI ilegal.

Apresiasi setinggi-tingginya juga disampaikan kepada Polda Jawa Tengah dan jajaran atas keberhasilan signifikan dalam  memberantas kasus-kasus TPPO.

Di sisi lain, Imigrasi Semarang berkomitmen menjadi pelayan publik yang bebas dari praktik pungutan liar dan korupsi.

Hal ini berlaku baik dalam pelayanan paspor di kantor maupun di TPI, guna memastikan setiap WNI yang melintas dilayani  secara profesional, humanis, dan sesuai prosedur.

Sebagai upaya pencegahan dari hulu, Imigrasi Semarang berupaya menambah jumlah Desa Binaan Imigrasi.

Melalui program ini, Petugas Imigrasi Pembina Desa akan memberikan pendampingan intensif, informasi yang jelas, dan  bantuan kepada WNI, khususnya calon PMI, terkait kelengkapan dokumen dan prosedur yang sah agar terhindar dari jerat  ilegal.

Untuk menjamin transparansi, Imigrasi Semarang juga membuka ruang seluas-luasnya bagi rekan-rekan media.

"Kami akan proaktif dalam menyampaikan informasi yang akurat dan terpercaya kepada publik melalui media massa,  sebagai bentuk pertanggungjawaban dan edukasi kepada masyarakat," tutup Ari Widodo.