Wagub Jateng dan Gerindra Merespons Penangkapan Bupati Pati Sudewo, Diduga Jual Beli Jabatan

Ringkasan Berita:

• KPK menangkap Bupati Pati Sudewo bersama tujuh orang lain dalam OTT jual beli jabatan perangkat desa.
• Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin memastikan roda pemerintahan tetap berjalan normal meski Pati masih dilanda banjir.
• Ketua DPD Gerindra Jateng Sudaryono menyerahkan kasus ini sepenuhnya ke KPK.

TRIBUNNEWS.COM - Bupati Pati, Sudewo tiba di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa (20/1/2026) siang.

Sudewo dan 7 orang lain diduga terlibat kasus jual beli jabatan perangkat desa.

Operasi Tangkap Tangan (OTT) dilakukan pada Minggu (18/1/2026) malam dengan barang bukti uang miliaran rupiah.

Sudewo merupakan politisi partai Gerindra yang dilantik menjadi Bupati Pati pada 20 Februari 2025 lalu.

Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, menunjukkan dukungannya terhadap penegakan hukum yang dilakukan KPK.

Ia memastikan roda pemerintahan di Pati tetap berjalan meski Sudewo diamankan.

Sejumlah wilayah di Pati masih tergenangi banjir saat Sudewo ditangkap.

"Kamis pastikan berjalan normal. Terutama korban di pengungsian, mereka mendapatkan pasokan makanan, obat-obatan dan kami juga mengumumkan bahwa jangan sampai ada lagi masyarakat yang tidak tertangani terkait banjir," ungkapnya.

Taj Yasin mengaku belum mengetahui kasus yang menjerat Sudewo dan menunggu pengumuman resmi dari KPK.

"Kami masih nunggu semua ya, kita hormati proses-proses itu," imbuhnya.

OTT tersebut menjadi pengingat kepala daerah lain di Jawa Tengah untuk tidak terlibat korupsi.

Baca juga: KPK Panggil Direktur Verifone dan Alix Partners dalam Kasus Korupsi Pengadaan Mesin EDC

"Mari kita hindari kita berintegritas kita jaga bersama-sama untuk tidak melakukan tindakan-tindakan korupsi," jelasnya.

Sementara itu, Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Tengah, Sudaryono, menyerahkan kasus ini sepenuhnya ke KPK dan mendukung langkah-langkah penegakan hukum.

“Kami menghormati proses hukum yang sedang dilakukan oleh KPK. Saat ini kami masih menunggu hasil pemeriksaan secara resmi,” ujarnya.