Eks Kapolres Bima Kota Jadi Tersangka Narkoba, Penasihat Kapolri Angkat Bicara

Ringkasan Berita:

• Ketua Penasihat Ahli Kapolri, Komjen Pol (Purn) Ito Sumardi, menyesalkan penetapan eks Kapolres Bima AKBP Didik Putra Kuncoro sebagai tersangka narkoba. 
• Ia menilai kasus ini mencederai reformasi Polri dan mendesak pengungkapan tuntas hingga ke akar jaringan. 
• DPR juga minta pengawasan internal diperketat agar kasus serupa tak terulang.

TRIBUNNEWS.COM - Ketua Penasihat Ahli Kapolri, Komjen Pol (Purn) Ito Sumardi, angkat bicara terkait penetapan eks Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro (DPK) sebagai tersangka kasus narkoba.

Ito menyesalkan peristiwa tersebut karena dinilai mencederai proses reformasi yang sedang berjalan di tubuh Polri.

“Sangat disesalkan dan tentunya ini mencederai proses reformasi yang sedang berjalan,” kata Ito dalam program Sapa Indonesia Pagi KompasTV, Senin (16/2/2026).

Dorong Pengungkapan Kasus Secara Tuntas

Ito menegaskan Mabes Polri harus mengambil langkah serius agar kasus serupa tidak terulang. Ia menekankan pentingnya pengembangan perkara hingga ke akar jaringan narkoba.

“Tentunya yang paling diharapkan adalah pengembangan kasus secara tuntas dan juga sanksi hukum yang betul-betul harus bisa menimbulkan efek deterrent,” ujarnya.

Menurut Ito, kasus ini tidak boleh dipandang sebagai perkara kecil. Polri diminta menelusuri jalur peredaran narkoba dari hilir ke hulu serta mengungkap pihak-pihak yang terlibat.

“Dan diungkap kepada masyarakat. Jadi jangan sampai ada kesan bahwa kasus ini kecil,” katanya.

Gaya Hidup Hedonis Jadi Sorotan

Ito juga menyinggung gaya hidup hedonis yang menjadi salah satu sasaran Komite Reformasi Polri.

Ia menilai gaya hidup berlebihan dapat memicu oknum anggota mencari cara instan untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

“Kalau sudah gaya hedonis kan, untuk bisa memenuhi itu, dia akan berusaha mendapatkan sesuatu,” ucapnya.

Karena itu, ia menilai pola hidup anggota kepolisian perlu didalami, tidak hanya aspek pidana narkobanya.

DPR Minta Pengawasan Diperketat

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKB, Hasbiallah Ilyas, menilai pengawasan internal Polri harus diperkuat.

“Pengawasan harus lebih diperketat lagi karena memang jaringan narkoba bukan hanya di kepolisian,” tuturnya.

Hasbi juga mendorong kerja sama maksimal antara Polri dan Badan Narkotika Nasional (BNN), serta melibatkan unsur masyarakat, LSM antinarkoba, hingga TNI.

Kronologi Penetapan Tersangka

Kadiv Humas Polri Irjen Pol Jhonny Edison Isir menjelaskan pengungkapan kasus bermula dari penangkapan Bripka IR dan istrinya AN, yang ditemukan menyimpan sabu 30,4 gram.