Banjir Bali Berulang, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Serukan Perbaikan Infrastruktur

Ringkasan Berita:

• Sejumlah wilayah di Bali kembali dilanda banjir
• DPR mendesak pemerintah untuk segera melakukan langkah terobosan
• Apalagi banjir yang ering melanda titik-titik vital pariwisata merupakan ancaman serius bagi eksistensi Bali sebagai destinasi wisata internasional.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda, mendesak pemerintah untuk segera melakukan langkah terobosan dalam menangani persoalan banjir yang terus berulang di Bali.

Hal ini merespons cuaca ekstrem yang memicu banjir parah di kawasan Sanur, Denpasar, hingga memaksa evakuasi warga dan turis asing menggunakan perahu karet di Jalan Bumiayu sejak Minggu (22/2/2026) malam.

Huda menilai banjir yang kini kian sering melanda titik-titik vital pariwisata merupakan ancaman serius bagi eksistensi Bali sebagai destinasi wisata internasional.

Jika dibiarkan maka citra Bali sebagai wajah pariwisata Indonesia akan terdegradasi di mata dunia.

“Banjir Bali dalam beberapa waktu terakhir ini terus berulang dan polanya kian parah. Kondisi ini mengancam eksistensi Bali sebagai pusat destinasi wisata internasional. Pemerintah tidak bisa lagi bekerja dengan cara-cara biasa, harus ada langkah terobosan agar banjir tidak menjadi agenda rutin setiap musim hujan,” ujar Syaiful Huda di Jakarta, Rabu (25/2/2026).

Politisi PKB ini menyoroti sinkronisasi isu banjir dengan persoalan sampah yang sebelumnya juga sempat disinggung oleh Presiden Prabowo Subianto. 

Huda menilai keluhan pimpinan dunia terkait sampah dan banjir di Bali merupakan indikator nyata adanya kesalahan dalam pengelolaan tata ruang dan wilayah di Pulau Dewata.

“Presiden Prabowo sendiri sebelumnya mengaku mendapat keluhan pimpinan dunia terkait situasi Bali yang penuh sampah. Banjir dan sampah di Bali menjadi indikator adanya kesalahan pengelolaan tata ruang. Pemerintah harus melakukan evaluasi total terhadap berbagai izin pengembangan restoran dan hotel yang mengepung wilayah Bali,” tegasnya.

Huda menambahkan, pelanggaran terhadap wilayah hijau yang seharusnya menjadi kawasan pertanian, serapan air hingga konservasi telah berimbas pada rusaknya tata kelola air.

Masifnya alih fungsi lahan dinilai menjadi penyebab utama banjir kini merendam wilayah yang sebelumnya relatif aman.

Guna memastikan Bali tetap menjadi destinasi yang nyaman bagi pelancong mancanegara, Syaiful Huda menekankan sejumlah langkah prioritas yang harus segera dilakukan pemerintah.

Menurutnya Pemerintah pusat dan daerah harus mengaudit ulang perizinan hotel dan restoran, terutama yang berdiri di atas kawasan serapan air atau melanggar aturan sempadan sungai.

“Pemerintah juga harus segera melakukan perbaikan infrastruktur drainase perkotaan secara menyeluruh dan pengerukan sedimentasi sungai di titik-titik rawan banjir seperti Sanur, Seminyak, dan Kuta,” ujarnya. 

Upaya pengembalian fungsi kawasan hijau dan lahan pertanian, lanjut Huda juga harus segera dilakukan.

Pengembalian kawasan serapan air ini, akan mencegah limpasan air hujan langsung ke pemukiman.