Profil Fadia Arafiq, Bupati Pekalongan Kena OTT KPK

Ringkasan Berita:

• Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq terjaring operasi senyap KPK pada awal Maret 2026.
• Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi tim penyidik KPK tengah melakukan kegiatan penindakan di wilayah Jawa Tengah.
• Catatan Tribunnews, Fadia Arafiq adalah kepala daerah kedelapan yang terjaring OTT KPK dalam satu tahun terakhir.

TRIBUNNEWS.COM - Operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menyasar kepala daerah di Indonesia. 

Kali ini, giliran Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq yang terjaring operasi senyap KPK awal Maret 2026 ini. 

Terjeratnya Fadia Arafiq tersebut, menambah daftar panjang kepala daerah yang terjaring OTT KPK.

Sepanjang satu tahun terakhir sejak Januari 2025, setidaknya delapan kepala daerah terjaring OTT KPK. Satu di antaranya Bupati Pati Sudewo terjerat kasus pemerasan pada pertengahan Januari 2026. 

Terjaringnya para pejabat di instansi pemerintah ini, menjadi cerminan praktik korupsi masih marak terjadi. Seperti yang baru saja terjadi, OTT Bupati di Jawa Tengah, Fadia Arafiq. 

Kabar penangkapan Bupati Pekalongan ini, dibenarkan oleh Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo. 

Budi mengatakan, tim penyidik KPK tengah melakukan kegiatan penindakan di wilayah Jawa Tengah.

“Benar, dalam kegiatan penyelidikan tertutup ini, tim mengamankan sejumlah pihak di wilayah Pekalongan Jawa Tengah, salah satunya Bupati. Tim kemudian membawa ke Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut,” kata Budi kepada wartawan, Selasa (3/3/2026).

Lantas, siapakah Fadia Arafiq?

Baca juga: BREAKING NEWS: KPK OTT Bupati Pekalongan Fadia Arafiq

Profil Fadia Arafiq

Fadia Arafiq memiliki gelar lengkap Hj. Fadia Arafiq, S.E., M.M.

Ia adalah seorang politisi dari Partai Golongan Karya (Golkar) yang terpilih sebagai Bupati Pekalongan, Jawa Tengah periode 2025-2030.

Fadia berpasangan dengan Wakil Bupati Pekalongan terpilih, yakni H. Sukirman, S.S., M.S.

Keduanya, telah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta pada 20 Februari 2025.

Sebelum menjadi Bupati Pekalongan, Fadia dikenal sebagai penyanyi dangdut.

Perempuan kelahiran Jakarta pada 23 Mei 1978 itu, lantas memilih terjun ke dunia politik.

Sepanjang kariernya, ia pernah menjabat Wakil Bupati Pekalongan pada 2011-2016.

Fadia juga pernah menjadi Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Pekalongan (2016-2021).

Pada periode yang sama, ia menjabat sebagai Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Jawa Tengah.

Kemudian, Fadia terpilih menjadi Bupati Pekalongan. Hingga saat ini, ia masih menjadi Bupati Pekalongan.

Riwayat Pendidikan 

Semasa kecil, Fadia duduk di bangku Sekolah Dasar di SD Negeri Karet Tengsin 14 Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Lulus SD, ia melanjutkan sekolah di SMP Negeri 8 Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Lalu, Fadia sekolah di SMA Negeri 58 Ciracas, Jakarta Timur.

Pendidikan tingginya ditempuh di Universitas AKI Semarang, S1 Manajemen.

Tak berhenti di situ, Fadia melanjutkan pendidikan S2 Manajemen Universitas Stikubank Semarang dan S3 UNTAG Semarang.

Baca juga: Gubernur Kaltim Batalkan Pengadaan Mobil Dinas Rp8,5 Miliar, KPK Soroti Skala Prioritas

Terjerat Kasus Korupsi

Kini, Fadia tersandung kasus korupsi setelah terjaring operasi senyap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, mengonfirmasi kegiatan penyelidikan tertutup ini.

Menurutnya, tim mengamankan sejumlah pihak di wilayah Pekalongan Jawa Tengah, termasuk Bupati Pekalongan. 

Selanjutnya, Tim membawa ke Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, Selasa (3/3/2026).

Setibanya di Gedung KPK nanti, tim penyidik akan langsung melakukan pemeriksaan intensif guna menentukan status hukum dari para terperiksa.

Lebih lanjut, Budi menjelaskan bahwa pada pagi hari ini, Fadia beserta sejumlah pihak lain yang turut diamankan dilaporkan sedang dalam perjalanan menuju Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

KPK juga belum memberikan keterangan resmi secara menyeluruh detail operasi. 

Siapa saja dan berapa banyak pihak yang terjaring KPK, serta detail konstruksi perkara mengenai dugaan tindak pidana korupsi pun belum diketahui pasti.

Sesuai prosedur perundang-undangan yang berlaku, KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk melakukan pemeriksaan awal. 

(Tribunnews.com/Suci Bangun DS, David AdiAdi, Ilham Rian Pratama)