Ramai Medsos Narasi Jateng Seolah Tak Punya Gubernur, TPPD Minta Publik Nilai Kinerja dari Data

Ringkasan Berita:

• Narasi di media sosial yang menyebut Jawa Tengah seolah tak memiliki gubernur dinilai menyesatkan jika tidak diuji lewat data dan fakta.
• Ketua TPPD Jateng Zulkifli Gayo meminta publik, terutama anak muda, menilai pemerintah secara objektif.
• Ia menyoroti indikator ekonomi, investasi, infrastruktur, hingga program publik sebagai ukuran nyata kinerja daerah.

TRIBUNNEWS.COM - Munculnya narasi di media sosial yang menyebut Jawa Tengah seolah tidak memiliki gubernur menjadi sorotan dalam diskusi publik di Solo, Senin (13/4/2026).

Persepsi tersebut dinilai berbahaya bila terus dibangun hanya dari potongan video, cuplikan pernyataan, maupun opini viral tanpa melihat capaian pembangunan dan data resmi pemerintah.

Isu itu mencerminkan bagaimana ruang digital kerap membentuk kesan bahwa kepemimpinan daerah tidak berjalan, padahal kondisi riil pemerintahan tidak bisa diukur dari unggahan singkat di media sosial.

Penilaian terhadap pemerintah, menurut sejumlah peserta diskusi, seharusnya bertumpu pada indikator objektif seperti pertumbuhan ekonomi, investasi, layanan publik, hingga tata kelola birokrasi.

Ketua Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TPPD) Jawa Tengah, Zulkifli Gayo, mengingatkan masyarakat khususnya generasi muda agar tidak mudah terkecoh arus informasi digital ketika menilai kinerja pemerintah daerah.

Ia menegaskan kritik tetap penting, namun harus disusun dengan dasar data, analisis, dan verifikasi fakta.

“Ketika mengeluarkan satu pandangan, harus berbasis data dan berbasis analisa. Tidak bisa sporadis hanya mengambil cuplikan satu (medsos) saja,” ujar Zulkifli saat diskusi publik di Pendopo Lodji Gandrung, Solo.

Dalam paparannya, Zulkifli menyinggung langsung narasi yang ramai di media sosial mengenai Jawa Tengah seolah tidak memiliki pemimpin aktif.

Menurut dia, persepsi seperti itu harus diuji dengan indikator yang terukur, bukan sekadar pengulangan opini di internet.

“Kalau sekarang di sosmed itu Jateng raono gubernurnya, kira-kira bisa enggak pertumbuhan ekonomi bisa naik?” katanya.

Ia menjelaskan ukuran kinerja pemerintah daerah dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, stabilitas inflasi, realisasi investasi, pembangunan infrastruktur, serta kualitas pelayanan publik.

Baca juga: Deretan 6 Kepala Daerah Terjerat OTT KPK Tahun 2026 dan Kasusnya, Terbanyak di Jateng

Jika indikator-indikator itu bergerak positif, maka klaim bahwa pemerintahan tidak bekerja perlu dipertanyakan kembali.

Zulkifli menilai, diskusi di media sosial sering kali lebih ramai membahas isu sensasional dibanding persoalan ekonomi yang berdampak langsung pada masyarakat. Padahal, realisasi investasi dan pembukaan lapangan kerja merupakan faktor penting yang memengaruhi kesejahteraan warga.

Ia bahkan mengeklaim Jawa Tengah menjadi salah satu daerah dengan capaian investasi terbaik di Pulau Jawa.

Hal itu, kata dia, menunjukkan masih adanya kepercayaan pelaku usaha terhadap iklim ekonomi dan arah kebijakan daerah.

Selain itu, Zulkifli mengingatkan masyarakat perlu memahami pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota.

Dirinya mencontohkan keluhan soal jalan rusak sering diarahkan ke pemerintah provinsi, padahal tidak semua ruas jalan berada dalam kewenangan provinsi.

Menurut dia, jalan provinsi di Jawa Tengah telah mencapai tingkat kemantapan sekitar 94 persen, sementara banyak persoalan infrastruktur di lapangan justru berada pada ruas jalan kabupaten/kota. Pemahaman kewenangan itu penting agar kritik publik tepat sasaran dan mendorong solusi yang sesuai.

Zulkifli juga menilai sejumlah program yang berdampak langsung ke masyarakat kerap tenggelam karena kalah oleh isu viral. Ia menyebut program beasiswa, perbaikan rumah tidak layak huni, layanan dokter spesialis keliling, hingga Kartu Zilenial sebagai contoh kebijakan yang perlu diketahui publik.

Di akhir penyampaiannya, ia mengajak mahasiswa dan pelajar membangun budaya berpikir kritis, memeriksa sumber data, membaca konteks, dan membedakan kritik substantif dengan sensasi digital.

Menurut dia, ruang publik akan lebih sehat bila perdebatan kebijakan dibangun untuk memperbaiki keadaan, bukan sekadar memperpanjang kegaduhan di dunia maya.

Selain, Zulkifli, dalam acara yang dibuka Kepala Kejaksaan Negeri Surakarta, Supriyanto dan Wali Kota Surakarta, Respati Ardi, juga mendatangkan sejumlah pemateri. 

Mulai dari Ketua Komisi Kejaksaan RI, Prof. Pujiono Suwadi, Local Hero Solo yang juga Founder Dua Naga Corporation, Luki Adhi Sulaksono dan dari Bank Jateng Surakarta, Yusuf Triwiyadi Pramono.

Acara digelar Kejaksaan Negeri Surakarta, Pemkot Surakarta, Solusi Indonesia dan Bank Jateng Surakarta itu dihadiri seratusan anak muda. Mulai dari mahasiswa, siswa SMA hingga organisasi kampus hingga sekolah.

(*)