Bertemu Gusti Moeng, Andre Rosiade Tanya Janji Menbud Fadli Zon

Hanya saja, kata dia, saat pertemuan tersebut dilakukan hanya ada beberapa pihak yang hadir, dan ada kubu yang tidak hadir.

Adapun alasan adanya kubu yang tidak hadir lantaran pihak internal menganggap terdapat kesalahan nama dalam undangan.

Mereka, jelas Fadli Zon, menginginkan agar undangan yang dikirim dituliskan nama Raja sebagai tujuan, sementara, saat ini kerjaan Solo belum disahkan karena adanya perselisihan tersebut.

"Nah ada pihak yang tidak mau hadir karena dianggap pemerintah dalam hal ini Kementerian Kebudayaan salah mengirim undangan, undangannya yang dipengin pake nama rajanya gitu, padahal rajanya sedang ada 2, kira-kira gitu ya jadi saling mengklaim," ucap Fadli Zon.

Atas perselisihan tersebut, Fadli Zon menyatakan kalau pemerintah mengundang atas nama sesuai dengan KTP yang diberikan oleh pihak keluarga kepada pemerintah.

Hanya saja, dalam momen ini, Fadli Zon tidak menjelaskan secara detail atas nama siapa undangan itu dikirim.

"Akhirnya saya bilang bahwa kita dari pemerintah mengundang atas nama sesuai dengan KTP kira-kira begitu, nah jadi tentu yang datang yang kita engage, dan yang kita tunjuk sebetulnya yang kita tunjuk adalah pelaksana namanya penanggungjawab karena Kraton Solo mendapatkan hibah dari pemerintah kota solo dari provinsi kemudian dari APBN," ucap dia.

"Nah selama ini menurut keterangan itu penerima nya itu pribadi nah kita ingin ada ke depan itu ingin ada pertanggungjawaban terutama terkait bagaimana tanggung jawab hibah yang diberikan termasuk yang dari APBN," sambung Fadli.

Cagar budaya

Menurut Fadli Zon, kehadiran pemerintah saat itu adalah untuk membahas soal banyaknya cagar budaya yang ada di Keraton Solo namun terbengkalai.

Kata dia, pemerintah harus terlibat karena beberapa objek yang ada di Keraton Solo berasal dari dana hibah pemerintah provinsi maupun kota Solo.

"Saya juga sudah melihat kondisi kraton solo itu bangunan-bangunan di belakang itu di luasan 8,5 hektar sebagai cagar budaya itu tidak terawat," ucap Fadli Zon.

"Karena ada aksi saling menggembok dll bahkan kita udah membuat revitalisasi museum baru 25 persen setelah itu digembok lagi jadi belum selesai juga ini museumnya," sambung dia.

Atas hal itu, Fadli Zon menyebut kalau pemerintah harus melakukan intervensi terhadap pelestarian cagar budaya tersebut.

Apabila tidak melakukan intervensi, maka dikhawatirkan nanti ke depannya, negara dianggap tidak hadir dalam melakukan pelestarian budaya.