Berbatasan Laut dan Darat dengan 10 Negara, BNPP Ungkap Masalah Kompleks Jaga Garis Terluar

Ringkasan Berita:

• Deputi BNPP RI Nurdin menegaskan pengelolaan perbatasan Indonesia harus terintegrasi, bukan hanya menjaga kedaulatan, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 
• Indonesia berbatasan darat dengan 3 negara dan laut dengan 10 negara. 
• PLBN Motaain dan Motamasin di NTT disebut sebagai pusat pertumbuhan ekonomi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI, Nurdin mengungkap kompleksnya tugas di garis terluar wilayah Indonesia.

Nurdin mengatakan, Indonesia berbatasan dengan sejumlah negara yang terbagi dua kategori, darat dan laut. Ada 10 negara berbatasan di wilayah laut, dan berbatasan di wilayah darat dengan 3 negara tetangga. 

Di antaranya batas laut meliputi India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Palau, Papua Nugini, Australia, dan Timor Leste. Sedangkan 3 negara juga berbatasan wilayah darat yakni Timor Leste, Papua Nugini, dan Malaysia.

Kondisi ini membutuhkan tata kelola yang kuat, dan terintegrasi. Selain itu pembangunan perbatasan tidak bisa hanya dimaknai sebagai upaya menjaga kedaulatan, tetapi juga harus menjadi instrumen untuk ikut meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan. 

“Tanpa ekonomi yang maju dan produktivitas yang tinggi, kesejahteraan akan lama kita capai. Karena itu, membangun perbatasan berarti membangun ekonomi rakyatnya,” kata Nurdin dalam kuliah umum di Politeknik Ben Mboi, Universitas Pertahanan (Unhan) RI, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, Sabtu (25/4/2026). 

Baca juga: BNPP Gandeng Kementerian PKP Umumkan Program Bedah Rumah Tidak Layak Huni di Kawasan Perbatasan 

Menurutnya pergerakan orang dan barang yang terus meningkat di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu, menjadi indikator kemajuan ekonomi sekaligus peluang yang perlu dikelola secara optimal. 

Khususnya dua PLBN yakni PLBN Motaain dan Motamasin yang menjadi sentra pertumbuhan ekonomi di NTT serta pemasok utama kebutuhan Timor Leste.

“Masa depan Indonesia bukan hanya Jakarta. Masa depan Indonesia berada di garis batas wilayah negara. Seperti semboyan BNPP, Kita Jaga Wilayahnya, Kita Sejahterakan Rakyatnya,” tegas Nurdin.

Sebagai badan yang dipimpin oleh Mendagri Tito Karnavian selaku Kepala BNPP RI secara ex officio, BNPP turut mendorong para mahasiswa untuk memanfaatkan PLBN sebagai laboratorium belajar lapangan. 

Dalam diskusi yang sama, Kelompok Ahli BNPP RI Hamidin mengungkap soal geopolitik dan urgensi perbatasan Indonesia di tengah dinamika global. 

Ia menilai ketegangan geopolitik dunia berdampak langsung terhadap stabilitas ekonomi dan politik global, sehingga pengelolaan perbatasan ke depan harus berorientasi pada penguatan ekonomi dan kerja sama bilateral dengan negara tetangga.

“Berbicara perbatasan masa depan tidak cukup hanya soal pertahanan dan keamanan. Itu penting, tetapi fokus utama adalah menghidupkan ekonomi dengan kerja sama yang setara,” ujar Hamidin.

Ia juga menekankan pentingnya manajemen perbatasan berbasis teknologi, penguatan peran Border Liaison Officer (BLO), serta sinkronisasi antarlembaga demi pengelolaan perbatasan yang efektif.

Hamidin meyakini dengan pengelolaan yang terintegrasi, kawasan perbatasan Indonesia dalam satu dekade ke depan akan menjadi kawasan maju dan tidak kalah dengan model pengelolaan perbatasan dunia.

"Pada akhirnya, yang paling merasakan dampaknya adalah masyarakat perbatasan yang semakin sejahtera," katanya.