Ancaman Krisis Energi
Cegah Selundupan, Malaysia Awasi Ketat Penjualan BBM Dekat Batas Indonesia
Pemerintah Malaysia tengah meninjau ulang aturan yang ada untuk membatasi pembelian bahan bakar di zona berisiko tinggi seperti perbatasan Indonesia
Ringkasan Berita:
- Harga BBM di Indonesia yang jauh lebih murah ditambah dengan kenaikan harga di Malaysia membuat wilayah perbatasan rawan jadi target penyelundupan
- Pemerintah Malaysia melalui KPDN mengkaji pemberlakuan audit ketat terhadap seluruh stasiun pengisian bahan bakar (SPBU) yang berlokasi di dalam radius 50 kilometer dari batas negara
- Malaysia akan menyiagakan polisi di SPBU area perbatasan serta mengintegrasikan CCTV dan pelacakan digital untuk mendeteksi "kendaraan hantu" yang memodifikasi tangki BBM
TRIBUNNEWS.COM - Fenomena disparitas harga Bahan Bakar Minyak (BBM) kerap memicu dinamika kompleks di wilayah perbatasan antarnegara.
Hal ini bisa dilihat dari permasalahan terkait penjualan BBM bagi warga Malaysia yang bermukim dekat perbatasan Indonesia.
Kebijakan Pemerintah Indonesia yang hingga saat ini belum menaikkan harga BBM subsidi demi menjaga daya beli masyarakat, membuat situasi terkait penjualan bahan bakar di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia menjadi sorotan.
Hal ini menjadi perhatian kedua negara karena adanya potensi arus perdagangan ilegal mengingat harga BBM di Indonesia sendiri bisa dibilang jauh lebih murah dibandingkan dengan Malaysia.
Kondisi ini kian menjadi sorotan mengingat belakangan ini Pemerintah Malaysia menaikkan harga BBM akibat krisis di Selat Hormuz sementara Indonesia tidak melakukannya
Penjualan BBM di Malaysia Diperketat
Mengingat potensi penyelundupan BBM tersebut, pemerintah Malaysia kini sedang mempertimbangkan langkah tegas untuk menertibkan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di kota-kota perbatasan.
Langkah ini dilakukan dengan mewajibkan audit bagi seluruh pengecer BBM yang berlokasi dalam radius 50 kilometer dari perbatasan negara.
Melansir dari The Star, kebijakan strategis ini sedang dikaji oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup (KPDN) Malaysia guna memutus rantai pasokan sindikat penyelundupan BBM.
Wakil Menteri KPDN, Datuk Dr Fuziah Salleh, menyatakan bahwa pemerintah sedang meninjau ulang aturan yang ada untuk membatasi pembelian bahan bakar di zona berisiko tinggi.
Ia mengakui batasan saat ini belum sepenuhnya belum mampu menghentikan aktivitas penyelundupan BBM Indonesia ke Malaysia
Baca juga: Ketua Parlemen Iran: Rakyat Amerika akan Rindu Harga BBM Murah
“Meskipun batasan pembelian bahan bakar di daerah perbatasan sudah diberlakukan, langkah-langkah pengetatan lebih lanjut sedang dipertimbangkan," buka Fuziah.
Fuziah juga tak menutup kemungkinan audit yang lebih ketat terhadap penjual BBM di perbatasan Malaysia-Indonesia.
"Ini termasuk sistem kepatuhan kartu armada yang lebih ketat dan audit ketat terhadap semua stasiun pengisian bahan bakar dalam radius 50 km dari perbatasan,” sambung Fuziah.
Rencana audit ini merupakan bagian dari perluasan operasi pengawasan di bawah payung Ops Tiris 4.0 yang telah digencarkan sejak 16 Maret lalu.
Jika diterapkan, zona audit 50 km ini akan mencakup ratusan SPBU di berbagai negara bagian semenanjung utara seperti Kelantan, Perlis, dan Kedah, serta kota-kota di Sabah dan Sarawak yang berbatasan langsung dengan Indonesia.