Disinggung soal Tanah Ratusan Ribu Hektar di Kalimantan, Ini Klarifikasi Prabowo & Respon Fadli Zon

Karena Prabowo yang sudah tak memiliki kesempatan menanggapi serangan Jokowi hanya tersenyum.

Baca: Video Detik-detik Ledakan di Area Nobar Debat Kedua Pilpres 2019

Kemudian berada di hal yang lain Prabowo Subianto kembali menyinggung soal tanah tersebut sekaligus juga menjawab dari singgungan sebelumnya yang diberikan oleh Joko Widodo.

Menurut Prabowo, apa yang disinggung Jokowi soal tanah ratusan ribu hektar itu benar adanya.

Namun, Prabowo mengungkapkan jika ratusan ribu hektar tanah itu berstatus Hak Guna Usaha (HGU).

"Tadi disinggung tentang tanah yang saya kuasai ratusan ribu (hektar) di beberapa tempat, Itu benar, tapi itu adalah HGU, itu adalah milik negara," ujar Prabowo seperti dikutip dari tayangan live KompasTV.

Karena merupakan HGU, menurut Prabowo, sewaktu-waktu tanah tersebut bisa diambil kembali oleh negara.

"Jadi setiap saat negara bisa ambil kembali, dan kalau untuk negara saya rela mengembalikan itu semua." kata dia.

Namun demikian, Prabowo menyatakan tak akan mengembalikan tanah itu jika hanya nantinya jatuh ke orang asing.

"Tapi, daripada jatuh ke orang asing lebih baik saya yang kelola karena saya nasionalis dan patriot," pungkasnya.

Respon Fadli Zon

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang sekaligus juga sebagai politisi Partai Gerindra memberikan responnya.

Fadli menanggapi pernyataan capres nomor urut 01 Joko Widodo yang menyinggung aset perkebunan seluas ratusan ribu hektare milik Prabowo dalam debat kedua capres di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/2/2019) saat mengutip dari Kompas.com.

"Tadi Pak Prabowo menjawab dengan elegan, bahwa apa yang dimiliki Pak Prabowo seharusnya jadi kebanggaan nasional," ujar Fadli saat ditemui seusai menghadiri debat capres.

Fadli Zon mengatakan kepemilikan aset itu membuktikan bahwa masih ada orang Indonesia yang memiliki lahan yang cukup luas.

Baca: 10 Poin Penting Penjelasan Fadli Zon soal Puisi Doa yang Ditukar

Menurutnya, lahan tersebut sebelumnya milik PT Perkebunan Nusantara.