Soal Kisruh Royalti Musik, Istana Dorong Dialog Win-Win untuk Seniman dan Pelaku Usaha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menegaskan pentingnya dialog saling menguntungkan bagi seniman, pelaku usaha, dan masyarakat dalam tata kelola royalti musik di Indonesia.

Royalti musik adalah imbalan finansial yang diberikan kepada pencipta lagu, penyanyi, atau pemilik hak cipta atas penggunaan karya musik mereka di ruang publik atau secara komersial. 

Baca juga: Tolak Royalti Musik 2 Persen di Pesta Pernikahan, Backstagers: Nikah Bukan Konser Musik Komersial

Ini merupakan bentuk penghargaan atas hak kekayaan intelektual.

“Kan sudah ada lembaga yang berdasarkan undang-undang dibentuk untuk memfasilitasi penghargaan terhadap para seniman supaya hasil karya mereka itu mendapatkan penghargaan dan apresiasi yang layak,” ujar Hasan di Kantornya, Gedung Kwarnas, Jakarta, Kamis (14/8/2025).

Menurutnya, ke depan perlu ada komunikasi yang intensif antar-pihak agar semua kepentingan dapat terakomodasi. 

Baca juga: Menkum Supratman Akui Lalai Awasi Royalti Musik: Ada Ketidakpercayaan Publik

“Mungkin nanti yang perlu kita lihat ke depan adalah harus ada dialog dan proses komunikasi supaya juga saling menguntungkan. Jadi ada win-win solution, ada solusi yang baik untuk para seniman, ada solusi yang baik juga untuk para pengelola hotel, restoran, tempat hiburan, ada solusi yang baik juga untuk masyarakat,” katanya.

Hasan menyebut, proses dialog ini masih berjalan dan belum mencapai final. “Tentu proses dialog ini akan terus dilanjutkan dan mencari jalan keluar yang terbaik,” lanjutnya.

Ia menambahkan, kementerian dan lembaga terkait akan dilibatkan untuk membahas pengawasan dan mekanisme yang lebih baik. 

“Tentu nanti akan ada mungkin dari Kementerian Ekraf, Kementerian Hukum, dan stakeholder yang terkait yang akan membicarakan ini lebih lanjut supaya ada win-win solution,” ucapnya.

Di sisi lain, Hasan menuturkan bahwa penghargaan terhadap seniman harus menjadi bagian penting dalam kebijakan ini. 

“Apresiasi terhadap hasil karya-karya mereka juga harus dipikirkan. Dan kita belum terbiasa dengan ini. Kita step by step nanti akan mencari jalan keluar untuk hal ini,” pungkasnya.

Tentang  Kewajiban  Membayar Royalti Lagu, Berlaku Pada Siapa Saja?

Menurut pasal 40 ayat (1) huruf d UU Hak Cipta, lagu diakui sebagai ciptaan.

Oleh karenanya lagu dilindungi dengan hak cipta.

Perlindungan tersebut berlaku selama hidup si pencipta dan selama 70 tahun setelah si pencipta meninggal dunia (dialihkan ke ahli waris), seperti tertuang pada pasal 58 ayat (1) huruf d UU Hak Cipta.

Mengenai siapa saja yang wajib membayar hak cipta lagu, adalah setiap pihak yang ingin menggunakan hak ekonomi atas suatu lagu yang memiliki hak cipta.

Mereka bahkan wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari pencipta atau pemegang hak cipta, seperti termaktub dalam pasal 9 ayat (2) UU Hak Cipta.

Aturan tersebut merupakan bentuk penghormatan dan perlindungan atas hak yang dimiliki oleh si pencipta lagu.

Sementara itu, pasal 3 ayat (1) PP No.56/2021 menyebut setiap orang dapat melakukan penggunaan secara komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial dengan membayar Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta,
dan/atau pemilik Hak Terkait melalui LMKN.

Pada pasal 3 ayat (2) PP No.56/2021 disebutkan secara detail bentuk layanan publik bersifat komersial, meliputi:

seminar dan konferensi komersial;
restoran, kafe, pub, bar, bistro, kelab malam, dan diskotek;
konser musik;
pesawat udara, bus, kereta api, dan kapal laut;
pameran dan bazaq
bioskop;
nada tunggu telepon;
bank dan kantor;
pertokoan;
pusat rekreasi;
lembaga penyiaran televisi;
lembaga penyiaran radio;
hotel, kamar hotel, dan fasilitas hotel; dan
usaha karaoke.