Marcell Siahaan Tanggapi Kritik Publik soal Transparansi LMKN Urus Royalti Musik

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Bayu Indra Permana

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Isu transparansi Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) selalu jadi sorotan publik. 

Baca juga: Profil & Jejak Karier Musik Marcell Siahaan & Makki Ungu, Musisi yang Dilantik Jadi Komisioner LMKN

Banyak pihak mempertanyakan keterbukaan soal pendistribusian royalti musik dari lembaga tersebut karena terus menerus jadi polemik.

Menanggapi hal itu, musisi Marcell Siahaan menanggapinya. Ia merasa perlu meluruskan agar masyarakat tidak salah paham.

Selain aktif sebagai penyanyi dan musis, Marcell Siahaan sendiri bukan orang baru di LMKN. 

Baca juga: Polemik Royalti Musik, Praktisi Hukum Deolipa Yumara Desak Audit LMKN Demi Transparansi

Ia pertama kali dilantik sebagai Komisioner LMKN periode 2022–2025 pada 20 Juni 2022, mewakili kelompok Hak Terkait dengan fokus di bidang Hukum dan Litigasi. 

Pada 8 Agustus 2025, Marcell kembali dipercaya untuk menjabat sebagai Komisioner LMKN periode 2025–2028, masih mewakili kategori Pemilik Hak Terkait.

"Ini juga harus diluruskan, kadang-kadang masyarakat di luar sana kalau ngomongin transparansi mereka gak ngerti," ucap Marcell Siahaan di kawasan Senayan Jakarta Pusat, Kamis (21/8/2025).

"Apa yang mereka omongin, transparansi gimana?" kata Marcell.

Ia menekankan bahwa perbincangan soal transparansi tidak asal disampaikan begitu saja tanpa tahu konteksnya. 

"Ya jadi ini bagian dari sosialisasi dan edukasi, bagaimana kalau kita bicara transparansi kita tahu, apa yang sebenarnya transparansi itu?," beber Marcell.

"Transparansi di mana? Bagian mana yang mau kita obrolin?" jelasnya.

Marcell mengingatkan publik agar tidak salah alamat ketika menyoroti persoalan transparansi. Menurutnya, LMKN dan LMK adalah dua lembaga dengan peran berbeda.

"Jangan sampai yang kita mau obrolin transparansi LMK, kita marahnya ke LMKN, gitu loh ngerti gak?" ujar pelantun Firasat itu.

Meski begitu, Marcell menegaskan dirinya tidak menolak kritik soal transparansi. Hanya saja, ia meminta publik lebih paham bagian mana yang menjadi ranah LMKN dan mana yang merupakan tanggung jawab LMK. 

"Bukan disclaimer kita menolak," tegasnya.

"Jadi ketika transparansi itu berhubungan dengan LMK, biarkan anggota tersebut menanyakan di mana LMK yang dia menjadi anggota," tutur Marcell.