Bintang Emon Kritik Pemerintah soal Penanganan Demo: Tuntutan Rakyat Bisa Ditanggapi Sejak Awal

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Aisyah Nursyamsi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Aksi unjuk rasa di Jakarta dan sejumlah kota selama beberapa hari terakhir menyita perhatian publik.

Tidak hanya pengamat politik dan aktivis, sejumlah figur publik juga ikut menyuarakan pandangan mereka, salah satunya komika Bintang Emon.

Melalui pernyataannya, Bintang menyoroti cara pemerintah dalam meredam gelombang aksi yang muncul setelah insiden tewasnya seorang pengemudi ojek online bernama Affan Kurniawan.

Menurutnya, ada pilihan langkah yang lebih sederhana untuk menenangkan masyarakat.

“Sebenarnya kan kalau mau menenangin masyarakat bisa pakai cara nurutin tuntutan dari awal. Orang presiden sama DPR-nya udah menjadi satu, satu payung. Mungkin nggak bisa, tapi yang diambil cara yang lain yang nimbulin korban di banyak pihak,” ujar Bintang dilansir dari akun Instagram miliknya, Minggu (31/8/2025). 

Komika yang dikenal dengan gaya kritik satir ini menilai, langkah yang diambil justru menimbulkan korban di banyak pihak. 

Hal itu membuat masyarakat mempertanyakan seberapa besar kemauan pemerintah untuk mendengar aspirasi rakyat.

Lebih jauh, Bintang Emon menyinggung adanya kesan pemerintah tidak mau mengambil opsi yang lebih aman bagi masyarakat.

“Nggak tahu segitu nggak maunya apa memang ada maksud tertentu, nggak tahu,” ucapnya.

Meski begitu, Bintang tetap mengingatkan publik agar tidak larut dalam situasi penuh tekanan. 

Baginya, ketenangan bukan berarti melupakan apa yang sudah diperjuangkan bersama.

“Ya pokoknya sekarang, ya benar kata beberapa yang beredar, selamatin diri dulu. Tenang bukan berarti sia-sia yang udah dilewatin. Yang penting tetap terpatri dalam ingatan tentang hari ini, kemarin, kemarin lagi, dan jauh ke belakang,” ungkap Bintang.

Pernyataan Bintang Emon ini sejalan dengan perasaan sebagian masyarakat, yaitu mengutamakan keselamatan di tengah dinamika sosial yang memanas. 

Selain itu, dia menyoroti absennya anggota DPR maupun partai politik dalam merespons keresahan masyarakat.