Andovi da Lopez Ikut Demo Hari Ini di Depan DPR, Bawa Tuntutan Rakyat 17+8

TRIBUNNEWS.COM - YouTuber sekaligus influencer Andovi da Lopez terlihat ikut dalam aksi demo di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta hari ini, Senin (1/9/2025).

Andovi tak sungkan bergabung dengan para demonstran yang berisi mahasiswa, yang menyuarakan aspirasinya di depan Gedung DPR RI.

Adik Jovial da Lopez itu datang mengenakan topi dan jaket hitam membawa selembaran kertas bertuliskan 17+8 "Tuntutan Rakyat, Tranformasi, Reformasi dan Empati".

Namun, Andovi belum mau membeberkan 17+8 tuntutan rakyat untuk pemerintah tersebut.

"Semua tuntutannya sudah jelas dari sini. 17+8 tuntutan rakyat, transparansi, reformasi, empati," ucap pria 35 tahun itu, dikutip dari YouTube Cumicumi, Senin (1/9/2025).

"Ada 17 jangka pendek, delapan jangka panjang. Silakan dibaca," sambungnya.

Andovi mengatakan, 17+8 merupakan aspirasi dan tuntutan dari semua masyarakat sipil serta mahasiswa yang sudah dikerjasamakan.

Pemain film Dilan 1991 itu akan menyampaikan 17+8 tuntutan rakyat di atas mobil komando.

"Itu kumpulan dari semua tuntut-tuntutan yang dikerjasamakan bareng-bareng masyarakat sipil, semua mahasiswa," kata Andovi.

"Jangka panjang aja ada delapan, jangka pendek ada 17."

"Nanti akan saya bacakan di atas satu-satu," paparnya.

Baca juga: Demi Keadilan untuk Affan, Andovi da Lopez Demo di DPR: Teman-teman Artis Jangan Diam Doang, Lawan

Masyarakat Indonesia tengah dibuat pilu dengan kondisi sosial dan politik yang semakin memanas.

Aksi demonstrasi semakin semarak di berbagai kota, memperlihatkan keresahan rakyat atas situasi yang tak kunjung membaik.

Di tengah gelombang aksi itu, muncul sebuah unggahan di media sosial yang menarik perhatian publik.

Unggahan tersebut berisi serangkaian tuntutan rakyat dengan tajuk “17+8 Tuntutan Rakyat”, yang memuat 17 tuntutan jangka pendek dengan tenggat waktu 5 September 2025, serta delapan tuntutan jangka panjang yang dibatasi hingga 31 Agustus 2026.

Rupanya, salah satu sosok di balik gaung tuntutan ini adalah influencer Jerome Polin. 

Melalui akun Instagram pribadinya, @jeromepolin, pria berusia 27 tahun ini menyuarakan aspirasi rakyat dengan tegas.

“Ini adalah tuntutan dari kami semua, rakyat Indonesia. Sudah dirangkum dan didetailkan 17 tuntutan jangka pendek dan 8 tuntutan jangka panjang lengkap dengan deadline. Kami menunggu," ujar Jerome, dikutip Tribunnews, Senin (1/9/2025). 

Isi Tuntutan Rakyat 17+8

Inilah tuntutan yang ditargetkan rampung dalam kurun waktu sepekan, pada 5 September 2025:

Tuntutan dalam 1 Minggu

Tugas Presiden Prabowo

• Tarik TNI dari pengamanan sipil dan pastikan tidak ada kriminalisasi demonstran.
• Bentuk Tim Investigasi Independen kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin, maupun semua korban kekerasan aparat selama demonstrasi 28-30 Agustus dengan mandat jelas dan transparan.

Tugas Dewan Perwakilan Rakyat

• Bekukan kenaikan gaji/ tunjangan anggota DPR dan batalkan fasilitas baru (termasuk pensiun)
• Publikasikan transparansi anggaran (gaji, tunjangan, rumah, fasilitas DPR)
• Dorong Badan Kehormatan DPR periksa anggota yang bermasalah (termasuk selidiki melalui KPK)

Tugas Ketua Umum Partai Politik

• Pecat atau jatuhkan sanksi tegas kepada kader DPR yang tidak etis dan memicu kemarahan publik.
• Umumkan komitmen partai untuk berpihak pada rakyat di tengah krisis.
• Libatkan kader dalam ruang dialog publik bersama mahasiswa serta masyarakat sipil.

Tugas Kepolisian Republik Indonesia

• Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan
• Hentikan tindakan kekerasan polisi dan taati SOP pengendalian massa yang sudah tersedia
• Tangkap dan proses hukum secara transparan anggota dan komandan yang melakukan dan memerintahkan tindakan kekerasan dan melanggar HAM

Tugas TNI (Tentara Nasional Indonesia)

• Segera kembali ke barak, hentikan keterlibatan dalam pengamanan sipil
• Tegakkan disiplin internal agar anggota TNI tidak mengambil alih fungsi Polri
• Komitmen publik TNI untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi

Tugas Kementerian Sektor Ekonomi

• Pastikan upah layak untuk seluruh angkatan kerja (termasuk namun tidak terbatas pada guru, buruh, nakes, dan mitra ojol) di seluruh Indonesia
• Ambil langkah darurat untuk mencegah PHK massal dan lindungi buruh kontrak
• Buka dialog dengan serikat buruh untuk solusi upah minimum dan outsourcing

Baca juga: Jerome Polin Ungkap Ribetnya Proses Pengaduan DPR, 17+8 Tuntutan Rakyat Terancam Tersendat: Pasrah

Rangkaian tuntutan berikut ditargetkan tercapai dalam kurun waktu satu tahun, tepatnya pada 31 Agustus 2026:

Tuntutan dalam 1 Tahun

Bersihkan dan Reformasi DPR Besar-Besaran
Lakukan audit independen yang diumumkan ke publik. Tinggikan standar prasyarat anggota DPR (tolak mantan koruptor) dan tetapkan KPI untuk evaluasi kinerja. Hapuskan perlakuan istimewa: pensiun seumur hidup, transportasi dan pengawalan khusus, dan pajak ditanggung APBN

Reformasi Partai Politik dan Kuatkan Pengawasan Eksekutif
Partai politik harus mempublikasikan laporan keuangan pertama mereka dalam tahun ini, dan DPR harus memastikan oposisi berfungsi sebagai mana mestinya

Susun Rencana Reformasi Perpajakan yang Lebih Adil
Pertimbangkan kembali keseimbangan transfer APBN dari pusat ke daerah; batalkan rencana kenaikan pajak yang memberatkan rakyat dan susun rencana reformasi perpajakan yang lebih adil.

Sahkan dan Tegakkan UU Perampasan Aset Koruptor
DPR harus segera mengesahkan RUU Perampasan Aset dalam masa sidang tahun ini untuk menunjukkan komitmen serius memberantas korupsi, diiringi dengan penguatan independensi KPK dan UU Tipikor.

Reformasi Kepemimpinan dan Sistem di Kepolisian agar Profesional dan Humanis
DPR harus merevisi UU Kepolisian. Desentralisasi fungsi polisi: ketertiban umum, keamanan, dan lalu lintas dalam 12 bulan sebagai langkah awal.

TNI Kembali ke Barak, Tanpa Pengecualian
Pemerintah harus mencabut mandat TNI dari proyek sipil seperti pertanian skala besar (food estate) tahun ini, dan DPR harus mulai revisi UU TNI.

Perkuat Komnas HAM dan Lembaga Pengawas Independen
DPR harus merevisi UU Komnas HAM untuk memperluas kewenangannya terhadap kebebasan berekspresi. Presiden harus memperkuat Ombudsman serta Kompolnas

Tinjau Ulang Kebijakan Sektor Ekonomi & Ketenagakerjaan
Tinjau serius kebijakan PSN & prioritas ekonomi dengan melindungi hak masyarakat adat dan lingkungan. Évaluasi UU Ciptakerja yang memberatkan rakyat khususnya buruh evaluasi audit tata kelola Danantara dan BUMN

(Tribunnews.com/Indah Aprilin/Rinanda)