Wanda Hamidah Marah dan Muak dengan Kinerja Pejabat Publik, Pertanyakan Sumber Kemewahan

TRIBUNNEWS.COM -  Artis sekaligus mantan politikus Wanda Hamidah mengaku muak dan marah dengan kinerja pejabat publik, akhir-akhir ini.

Mantan anggota DPRD DKI Jakarta periode 2009–2014 ini, menilai kinerja para pejabat publik tak ada yang benar.

Wanda memprotes kebijakan kenaikan pajak yang cukup menyengsarakan masyarakat. Sementara di sisi lain, pejabat publik seperti tengah berlomba-lomba memamerkan kemewahan di hadapan rakyat.

Dulu ketika masih memiliki jabatan sebagai Anggota DPRD DKI Jakarta, mantan kekasih presenter Raffi Ahmad ini, mengaku malu ketika menunjukkan gaya hidupnya di sosial media.

Pun saat bekerja, ia jarang memakai mobil dinas yang sudah disediakan.

Wanita yang segera berulang tahun yang ke-44 di bulan ini, juga mengaku tak pernah meminta pengawalan polisi di luar jam tugas.

Sikap rendah hati berusaha ditunjukkan Wanda, demi menjaga hati ketika berada di hadapan masyarakat.

"Saya malu menunjukkan liburan sama anak-anak. Hampir tidak pernah ada postingan kemewahan saya saat jadi aku anggota DPRD," ucap Wanda, dikutip dari YouTube Trans TV official, Selasa (2/9/2025).

"Saya nggak pernah pakai mobil dinas, nggak pernah minta pengawalan di luar jam tugas."

"Setelah kerja selesai, saya kembalikan mobil dinas. Saya hanya punya satu mobil yang kredit," tukasnya.

Wanda pun terang-terangan soal gaji yang diterima pejabat publik tidaklah cukup untuk bermewah-mewah.

Baca juga: Wanda Hamidah Kuliti Gaya Hedon Pejabat-Polisi saat Rakyat Kesusahan Didesak Pajak Tinggi: Ini Gila!

Wanita yang sudah mengundurkan diri dari partai politik sejak Agustus 2024 lalu ini, ikut mempertanyakan sumber dana kemewahan yang ditampilkan oleh pejabat publik.

"Nggak ada ruang untuk bermewah-mewahan sebetulnya kalau cuma dari gaji aja."

"Harus dipertanyakan lagi, ini aja gajinya udah besar tapi masih tidak sesuai dengan kemewahan yang ditampilkan di mata publik," paparnya lagi.

Di akhir, Wanda pun lantang memprotes jumlah gaji besar yang diterima pejabat publik.