Fariz RM Divonis 10 Bulan Penjara, Vonis Ringan Kasus Narkoba Keempat Tuai Sorotan

Rangkuman Berita 

• Majelis Hakim jatuhkan hukuman 10 bulan penjara dan denda Rp800 juta dalam kasus narkoba keempat.
• PPHI dan pengamat hukum nilai vonis terlalu ringan, minta jaksa ajukan banding demi efek jera.
• Sebagai publik figur, vonis ringan Fariz RM dinilai melemahkan pemberantasan narkoba dan citra hukum.

TRIBUNNEWS.COM - Hukuman pidana penjara 10 bulan untuk penyanyi Faris RM sedang menjadi sorotan.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan vonis 10 bulan penjara dan denda Rp800 juta subsider 2 bulan kurungan kepada musisi Fariz RM dalam kasus penyalahgunaan narkotika. 

Putusan ini dibacakan pada sidang tanggal 11 September 2025, dan merupakan kali keempat Fariz RM terjerat kasus serupa.

Hakim Ketua Lusiana Amping menyatakan Fariz terbukti melanggar Pasal 112 ayat 1 dan Pasal 111 ayat 1 UU Narkotika juncto Pasal 55 KUHP.

Hal yang memberatkan adalah status residivis Fariz RM dan ketidaksesuaiannya dengan program pemberantasan narkoba pemerintah. Sementara sikap sopan dan pengakuan terdakwa menjadi pertimbangan meringankan.

Vonis ini jauh lebih ringan dibanding tuntutan jaksa yang sebelumnya meminta hukuman 6 tahun penjara dan denda Rp 800 juta subsider 3 bulan. Fariz RM menyatakan menerima putusan tersebut dengan lapang dada dan tidak mengajukan banding.

Putusan itu memicu sorotan tajam dari pengamat hukum yang menilai putusan tersebut berpotensi melemahkan efek jera bagi pengguna narkoba dan mencederai semangat pemberantasan kejahatan luar biasa.

Ketua Umum PPHI Dr T Murphi meminta Jaksa Penuntut Umum untuk maju melakukan banding dalam kasus narkoba dengan terdakwa Fariz RM. Diketahui dalam kasus narkoba yang keempat kali Fariz RM divonis 10 bulan penjara dengan denda 800 juta subsider 2bulan.

"Jaksa harus melakukan banding mengenai putusan hakim yang menghukum Fariz RM hanya 10 Bulan Denda Rp800Juta subsider 2 Bulan," kata Murphi dalam keterangan persnya kepada media. 

Dia menilai Banding menjadi hal yang wajib dilakukan oleh JPU karena putusan yang diberikan majelis hakim jauh dari Tuntutan. 

"Minimal putusan hakim itu 2/3 dari tuntutan yang dilakukan oleh JPU," terangnya. 

Murphi menganggap hakim salah menerapkan Hukum, sehingga putusan yang diambil dinilai melukai perasaan keadilan dimasyarakat atau bahkan dinegosiasikan putusan rendah demikian akan menimbulkan sosiologis negatif. 

"Nantinya akan ada fase dimana pengguna tidak takut lagi menggunakan Narkoba karena diputus ringan, ini menjadi PR kepada Pemerintah dan Legislatip sebagai Justice Made Law, bahwa perlu perubahan UU Narkotika yang mengatur ketentuan pemakai dalam cukup diperiksa pada penyelidikan saja , selanjutnya dilakukan rehab, tanpa perlu proces du of law lagi,  karena rehabilitasi perlu dilakukan mereka pemakai akibat destruksasi," jelasnya. 

Di lokasi terpisah Pengamat Hukum dari Kantor Gerai Hukum ART Arthur Noija mengatakan jika vonis yang dijatuhkan majelis hakim sangatlah ringan dan tidak berimbang.