Fraksi Golkar Terima Armand Maulana dan Ariel Noah, Bahas Transparansi Royalti Musik

Ringkasan Berita:

• Fraksi Partai Golkar DPR RI menerima audiensi pengurus Vibrasi Suara Indonesia (VISI) yang dipimpin oleh Armand Maulana dan Ariel NOAH di Senayan,
• Pertemuan membahas tata kelola royalti musik dan perizinan pertunjukan yang dinilai belum transparan dan berpotensi merugikan pelaku seni.
• Ketua Fraksi Golkar, M. Sarmuji, menyatakan bahwa aspirasi VISI sejalan dengan kritik terhadap Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) yang dinilai tidak transparan.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Fraksi Partai Golkar DPR RI menerima audiensi pengurus Vibrasi Suara Indonesia (VISI) yang dipimpin Armand Maulana dan Nazril Irham (Ariel NOAH) di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.

Pertemuan itu membahas persoalan tata kelola royalti musik dan perizinan pertunjukan yang dinilai belum transparan serta berpotensi menjerat pelaku seni.

Ketua Fraksi Golkar, M. Sarmuji, memimpin langsung pertemuan yang berlangsung Senin (3/11/2025) kemarin tersebut, bersama Bendahara Fraksi Sari Yuliati, Ketua Komisi X Hetifah Sjaifudian, Wakil Ketua Komisi VII Lamhot Sinaga, dan Wakil Ketua Komisi XIII Dewi Asmara. 

Sejumlah musisi ternama seperti Vina Panduwinata dan Sammy Simorangkir turut hadir bersama jajaran VISI.

Sarmuji mengatakan, aspirasi yang disampaikan VISI sejalan dengan banyak pihak yang menyoroti persoalan transparansi Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). 

“Saya sudah menyimak dua presentasi: AKSI dan VISI. Konstruksi berpikirnya sama, banyak kesamaan. Mudah-mudahan ini bisa jadi titik temu dari aspirasi VISI dengan AKSI. Kita menyerap aspirasi dari semua stakeholder,” kata Sarmuji dalam keterangan yang diterima Selasa (4/11/2025).

Menurut Sarmuji, masalah utama memang terletak pada tidak transparannya tata kelola LMKN. 

Ia menilai perlunya aturan yang lebih rasional dan berpihak pada semua pihak dalam ekosistem musik.

Sarmuji menyebut, langkah VISI yang memperhatikan seluruh pemangku kepentingan, dari pencipta lagu, penyanyi, hingga penyelenggara konser adalah sesuatu yang menggembirakan dan layak diformulasikan bersama Fraksi Golkar.

Ia pun menegaskan komitmen partainya untuk mengawal aspirasi para pencipta lagu. Menurutnya, tata kelola royalti tidak boleh berbelit-belit sehingga merugikan pencipta. 

“Sistemnya jangan sampai mempersulit. Kalau sistemnya rumit, dunia usaha kesulitan membayar, dan akhirnya pencipta lagu tidak mendapatkan haknya,” ujar Sarmuji.

Sarmuji menekankan pentingnya keseimbangan agar keberadaan aturan tidak menjadi beban tambahan bagi pelaku usaha. 

“Kami ingin agar dunia usaha tidak merasa terbebani. Justru sistem yang sederhana dan jelas akan membuat mereka lebih taat sekaligus memastikan pencipta lagu mendapatkan haknya,” tuturnya. 

Sementara itu, Ketua Umum VISI Armand Maulana menjelaskan akar permasalahan yang menumpuk di dunia musik Indonesia. 

“Masalah ini bermula dari ketidaksempurnaan kerja, ketidakkompetenan, dan ketidaktransparanan LMK-LMK serta LMKN di masa lalu,” ujar vokalis grup band GIGI itu.