Berita Badan Legislasi (Baleg) Terbaru Hari Ini - Halaman 3

Ini Sejumlah RUU Diusulkan Ditarik dan Ditunda pada Prolegnas 2020

Dari hasil evaluasi tersebut, terdapat sejumlah Rancangan Undang-Undang (RUU) yang ditarik dari Prolegnas prioritas 2020

Selasa, 30 Juni 2020

Kapan Omnibus Law Cipta Kerja Selesai? Baleg DPR: Masih Panjang

Baleg sudah menyelesaikan klaster riset dan inovasi, di mana prosesnya masih panjang karena beberapa Bab lagi belum dilakukan pembahasan.

Selasa, 30 Juni 2020

formasi-jabar-tolak-omnibus-law-ruu-cipta-kerja_20200313_185134.jpg

Pasal Tentang Pers di Omnibus Law Cipta Kerja Diminta Dihapus

Pada rapat itu, Dewan Pers dan AJI sama-sama meminta pasal terkait pers di RUU tersebut dicabut.

Kamis, 11 Juni 2020

Anggota Baleg DPR: Justru Aneh Jika Wakil Rakyat Lupakan Tupoksi di Tengah Covid-19

DPR sudah biasa dengan kritik dan memang harus dikritik karena kami dilegislasi merupakan representasi rakyat

Senin, 4 Mei 2020

Ketua Baleg DPR Usul Tunda Pembahasan Klaster Ketenagakerjaan RUU Omnibus Law Cipta Kerja

Menurutnya, banyak pihak yang mendesak penundaan klaster ketenagakerjaan di tengah pandemi Covid-19.

Kamis, 23 April 2020

DPR-Pemerintah Sepakati 247 RUU Prolegnas 2020-2024, 50 RUU Prioritas di Tahun 2020

Dari daftar 50 RUU Prioritas 2020, terdapat empat RUU yang merupakan RUU carry over dari periode sebelumnya.

Kamis, 5 Desember 2019

Baleg DPR Segera Bahas Omnibus Law dengan Pemerintah

politikus Gerindra ini mengatakan, rapat dengan pemerintah sekaligus untuk menyusun program legislasi nasional (prolegnas).

Rabu, 30 Oktober 2019

Ketua Baleg DPR Pastikan RUU KUHP Di-Carry Over

Lebih lanjut, politikus Gerindra ini mengatakan penting untuk memasukkan status carry over ke dalam Prolegnas.

Rabu, 30 Oktober 2019

Supratman Andi Agtas Kembali Pimpin Badan Legislasi DPR

Politikus Gerindra, Supratman Andi Agtas kembali terpilih untuk memimpin Baleg lima tahun kedepan.

Rabu, 30 Oktober 2019

RUU Masyarakat Hukum Adat Didorong Segera Selesai

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Arif Wibowo mendorong Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Hukum Adat segera selesai di sisa periode

Senin, 17 Desember 2018

Rapat Pleno Baleg Setujui Peraturan Bersama antara DPR dengan BPK

Wakil Ketua Baleg Totok Daryanto sebagai Ketua Panja menyampaikan peraturan bersama ini akan disampaikan ke Rapat Paripurna DPR RI.

Kamis, 20 September 2018

anggota-pansus-angket-kpk-arsul-sani_20170923_133906.jpg

UU Ormas Belum Ada Nomor, Pembahasan Revisi Belum Dapat Dilakukan

Yang menarik, dari 50 RUU tersebut tidak ada UU Ormas masuk dalam Prolegnas Priorita untuk pembahasan revisi.

Senin, 20 November 2017

Isi RUU Penyiaran yang Baru, Antara Harapan dan Ketidakpastian

RUU Penyiaran ini, apabila disetujui Pemerintah dan DPR RI akan menggantikan Undang Undang Penyiaran No. 32 Tahun 2002

Selasa, 6 Juni 2017

ketua-baleg-dpr-ri-supratman-andi-agtas_20170407_095256.jpg

Baleg Targetkan Revisi UU MD3 Rampung di Akhir April 2017

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menargetkan pembahasan revisi UU MD3 segera rampung di masa persidangan IV ini.

Jumat, 7 April 2017

wakil-ketua-badan-legislasi-baleg-dpr-ri-firman-soebagyo_20170407_090818.jpg

Wakil Ketua Baleg : Digitalisasi Media Harus, Namun Transisinya Jangan Terburu-buru

Perubahan sistem analog ke digital merupakan sebuah kebutuhan yang memberikan berbagai dampak positif.

Jumat, 7 April 2017

Besok Fahri Hamzah Pimpin Rapat Bamus Bahas Revisi UU MD3

Dalam rapat Bamus besok terkait revisi UU MD3 akan membahas apakah usulan dari pengusul dapat diterima oleh fraksi-fraksi di DPR

Selasa, 17 Januari 2017

ketua-badan-legislasi-baleg-dpr-ri-supratman-andi-agta_20161117_114229.jpg

DPR Berkomitmen RUU Penyelenggaraan Pemilu Selesai Tepat Waktu

DPR berkomitmen menyelesaikan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyelenggaraan Pemilu tepat waktu.

Kamis, 17 November 2016

Badan Legislasi Sayangkan Pimpinan DPR yang Hambat Pengesahan RUU Pertembakauan

Ditolak atau tidaknya RUU Pertembakauan itu, bukan ditentukan oleh pimpinan dewan, tapi oleh anggota dewan dalam rapat paripurna.

Minggu, 30 Oktober 2016

Hingga Oktober 2016, Sebanyak 17 RUU Telah Disahkan Jadi UU

Sebanyak 50 Rancangan Undang Undang (RUU) masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) 2016.

Sabtu, 29 Oktober 2016

Singapura Tak Punya Hak Pidanakan Pembakar Lahan di Indonesia

"Jadi kalau dibentuk undang-undang oleh Singapura yang mau memidanakan WNI, apa dasar hukumnya? Karena setiap negara memiliki kedaulatan hukum,"

Minggu, 9 Oktober 2016

TAG

Badan Legislasi (Baleg)

Dari hasil evaluasi tersebut, terdapat sejumlah Rancangan Undang-Undang (RUU) yang ditarik dari Prolegnas prioritas 2020

Baleg sudah menyelesaikan klaster riset dan inovasi, di mana prosesnya masih panjang karena beberapa Bab lagi belum dilakukan pembahasan.

Pada rapat itu, Dewan Pers dan AJI sama-sama meminta pasal terkait pers di RUU tersebut dicabut.

DPR sudah biasa dengan kritik dan memang harus dikritik karena kami dilegislasi merupakan representasi rakyat

Menurutnya, banyak pihak yang mendesak penundaan klaster ketenagakerjaan di tengah pandemi Covid-19.

Dari daftar 50 RUU Prioritas 2020, terdapat empat RUU yang merupakan RUU carry over dari periode sebelumnya.

politikus Gerindra ini mengatakan, rapat dengan pemerintah sekaligus untuk menyusun program legislasi nasional (prolegnas).

Lebih lanjut, politikus Gerindra ini mengatakan penting untuk memasukkan status carry over ke dalam Prolegnas.

Politikus Gerindra, Supratman Andi Agtas kembali terpilih untuk memimpin Baleg lima tahun kedepan.

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Arif Wibowo mendorong Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Hukum Adat segera selesai di sisa periode

Wakil Ketua Baleg Totok Daryanto sebagai Ketua Panja menyampaikan peraturan bersama ini akan disampaikan ke Rapat Paripurna DPR RI.

Yang menarik, dari 50 RUU tersebut tidak ada UU Ormas masuk dalam Prolegnas Priorita untuk pembahasan revisi.

RUU Penyiaran ini, apabila disetujui Pemerintah dan DPR RI akan menggantikan Undang Undang Penyiaran No. 32 Tahun 2002

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menargetkan pembahasan revisi UU MD3 segera rampung di masa persidangan IV ini.

Perubahan sistem analog ke digital merupakan sebuah kebutuhan yang memberikan berbagai dampak positif.

Dalam rapat Bamus besok terkait revisi UU MD3 akan membahas apakah usulan dari pengusul dapat diterima oleh fraksi-fraksi di DPR

DPR berkomitmen menyelesaikan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyelenggaraan Pemilu tepat waktu.

Ditolak atau tidaknya RUU Pertembakauan itu, bukan ditentukan oleh pimpinan dewan, tapi oleh anggota dewan dalam rapat paripurna.

Sebanyak 50 Rancangan Undang Undang (RUU) masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) 2016.

"Jadi kalau dibentuk undang-undang oleh Singapura yang mau memidanakan WNI, apa dasar hukumnya? Karena setiap negara memiliki kedaulatan hukum,"