Pendidikan GOTAG
Badan Pertanahan Nasional
Berita
-
Saatnya Membentuk Lembaga Pengawas Pertanahan dan Reforma Agraria
Ada sejumlah alasan mengapa perlu membentuk Lembaga Pengawas Pertanahan dan Reforma Agraria untuk menangani problem pertanahan di Indonesia.
-
Menteri ATR Nusron Wahid Tegaskan Kantor Tanah di Indonesia Bakal Tetap Buka di Momen Lebaran
Alasan dibukanya pelayanan kantor tanah guna memberikan pelayanan kepada masyarakat yang ingin mengurus persoalan tanah di momen lebaran.
-
Menteri Nusron Sanksi 6 Pegawai BPN Terlibat Kasus Pagar Laut Bekasi: 5 Orang Dicopot, 1 Dipecat
Tindakan tegas diambil terhadap AS (2), yang dianggap sebagai inisiator pemindahan dan manipulasi data, bahkan mengajak pihak lain terlibat.
-
Puslabfor Polri Singgung Dokumen Penting Terkait Kebakaran di Kantor Kementerian ATR/BPN
Brigjen Pol Sudjarwoko mengatakan, pihaknya menemukan sejumlah kertas yang terbakar dalam peristiwa kebakaran ini.
-
Sertifikat Tanah Elektronik Mudah Diakses Pemilik, Kurangi Risiko Hilang dan Dokumen Rusak
Perubahan dari sertifikat tanah analog ke sertifikat tanah elektronik memudahkan masyarakat dalam mengurus dokumen tanah.
-
AHY Kagum Terobosan LaserJet Kantah Kabupaten Badung: Layanan Pertanahan Jauh Lebih Efisien
AHY berharap, terobosan yang dilakukan Kantah Kabupaten Badung ini bisa menginspirasi Kantah lainnya untuk memberikan berbagai kemudahan bagi masyarak
-
VIDEO Demokrat Soal AHY dan Moeldoko Salaman di Istana: AHY Profesional dan Bisa Menempatkan Diri
Kamhar mengatakan, perjumpaan Moeldoko dan AHY merupakan konsekuensi logis sebagai sesama pembantu Presiden Joko Widodo (Jokowi).
-
VIDEO Jokowi Tidak Ragu Angkat AHY Sebagai Menteri ATR: Demokrat Gembira dan PDIP Siap Mengawal
Jokowi yakin AHY mampu memimpin Kementerian yang mengurusi bidang pertanahan.
-
Lowongan Kerja Kementerian ATR/BPN untuk Lulusan S1, Simak Syaratnya
Ditjen PTPP Kementerian ATR/BPN buka lowongan kerja sebanyak empat posisi untuk lulusan S1, berikut syarat dan cara daftarnya.
-
VIDEO Besok, Hadi Tjahjanto Disebut Bakal Dilantik Jadi Menkopolhukam dan AHY Sebagai Menteri ATR
Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni membocorkan sosok yang bakal mengisi kursi Menko Polhukam yang ditinggalkan Mahfud MD.
-
Wamen ATR/BPN Serahkan 4 dari 8 Sertipikat Kepada Nirina Zubir Korban Mafia Tanah
Ia juga menyatakan, pihaknya membuka diri untuk menerima aduan masyarakat yang menjadi korhan mafia tanah.
-
Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto Serahkan Pin Emas ke Polda hingga Kejati Jawa Timur
Hadi Tjahjanto memberikan piagam penghargaan serta penyematan pin emas kepada delapan orang dari satuan kerja di Kantor Pertanahan, Polda, dan Kejati
-
Hadi Tjahjanto: Inisiatif Masyarakat Kunci Suksesnya Konsolidasi Tanah Pertanian di Lombok Barat
Sertipikat diserahkan secara langsung kepada masyarakat di depan perkebunan warga seraya melakukan dialog
-
2 Direktur Kementerian ATR/ BPN Diperiksa Kejaksaan Kasus Penyerobotan Lahan Negara Surya Darmadi
Kedua pejabat yang diperiksa merupakan Direktur pada Direktorat Jenderal yang berbeda.
-
Warga Pekanbaru Manfaatkan PTSL dari Kementerian ATR/BPN
Kementerian ATR/BPN saat ini terus gencar melaksanakan program PTSL di seluruh Indonesia, dengan harapan di tahun 2025 seluruh bidang tanah terdaftar.
-
Serahkan Sertifikat di Kepulauan Seribu, Menteri ATR/BPN Tegaskan Program PTSL hingga ke Pulau Kecil
Menteri ATR/BPN, Hadi Tjahjanto menyerahkan sebanyak 386 sertifikat tanah di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu pada Jumat (11/8/2023).
-
PLN Kebut Proses Perizinan Proyek Strategis Nasional Ketenagalistrikan
PLN mempercepat penyelesaian perizinan proyek strategis nasional ketenagalistrikan dengan menggelar dengan Kementerian Agraria
-
Mahfud MD : Pemerintah Berencana Bentuk Tim Reformasi Hukum untuk Memberantas Praktik Mafia Tanah
Saat ini Pemda DIY tengah menertibkan perumahan tanah kas desa (TKD) karena melanggar Pergub DIY Nomor 34/2017 tentang Pemanfaatan Tanah Kas Desa
-
Banding Ditolak, Mantan Kepala BPN DKI Divonis 3,5 Tahun Penjara
Jaya dinyatakan hakim terlibat kasus patgulipat tanah di daerah Cakung, Jakarta Timur, sehingga merugikan pemilik tanah senilai Rp600 miliar.
-
Lahan 108 Hektar Disiapkan untuk Lokasi Pembangunan Perkantoran Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan
Lahan seluas kurang lebih 108,8 hektar disiapkan untuk pembangunan perkantoran Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan dan disebut sudah clear
