TAG
Cahya Hardianto Harefa
Berita
-
KPK Buka Lowongan untuk 11 Jabatan, Pendaftaran Sampai 28 Februari 2022, Simak Syarat-syaratnya
Tak semua orang bisa melamar seleksi terbuka untuk mengisi posisi 11 jabatan di KPK yang belu diisi pejabat definitif.
-
KPK Bantah Jegal Novel Baswedan Dkk Kembali: Kami Harap Alumni Bisa Berkiprah di Tempat Lain
(KPK) angkat bicara mengenai Peraturan Komisi (Perkom) 1 Tahun 2022 tentang Kepegawaian Komisi Pemberantasan Korupsi yang telah diundangkan sejak 27
-
Penjelasan KPK Soal Rapat Kerja di Yogyakarta: Kuatkan Kinerja Kelembagaan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) buka suara terkait pelaksanaan rapat kerja (raker) organisasi dan tata kelola (ortaka) di Yogyakarta.
-
KPK Lantik 2 Pegawai Jadi ASN Usai Belajar di Luar Negeri dan Ikut TWK Susulan
KPK menyelenggarakan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan PNS kepada dua orang pegawai yang telah menyelesaikan masa tugas belajar..
-
KPK Lantik Mungki Hadipratikto Jadi Direktur Pelacakan Aset Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi
Selain itu, KPK juga dapat melakukan Hibah Penetapan Status Penggunaan (PSP) kepada instansi lainnya.
-
Penyaluran Kerja Pegawai KPK ke BUMN Sudah Lama Terkonsep
Penyaluran kerja pegawai ke BUMN sudah lama terkonsep, para pegawai yang disalurkan diharapkan jadi agen antikorupsi di institusi lain.
-
KPK Harap Penyaluran Kerja ke BUMN Dimaknai Secara Positif
Cahya juga berharap nantinya para almamater KPK bisa melebarkan serta memperkuat simpul antikorupsi di berbagai institusi.
-
KPK Benarkan Pegawai Tak Lulus Tes ASN Disalurkan ke BUMN
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan penyaluran pegawai tak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK) ke Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
-
KPK Nyatakan Biaya Perjalanan Dinas Ditanggung Panitia Seperti Kementerian & Lembaga
Pembebanan atas biaya perjalanan dinas kepada pihak penyelenggara hanya berlaku antar-kementerian lembaga atau dalam lingkup ASN.
-
18 Pegawai KPK Dibina Kemenhan di Sentul Selama 9 Hari
Diklat akan digelar di Universitas Pertahanan RI Sentul, Bogor, Jawa Barat mulai 22 Juli hingga 30 Agustus 2021.
-
Datangi Ombudsman, Pimpinan KPK Klarifikasi Aduan Dugaan Maladmisitrasi TWK
Kedatangan Ghufron dan Cahya, untuk mengklarifikasi terkait adanya aduan polemik Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).
-
51 Pegawai 'Merah' KPK Dikabarkan akan Diberhentikan 1 November, Apa Kata Firli Bahuri?
51 pegawai KPK tak lolos asesmen TWK) disebut bakal diberhentikan pada 1 November 2021. Ketua KPK Firli Bahuri mempertanyakan sumber dokumen tersebut.
-
Tunjangan Transportasi Puluhan Juta Akan Dihapus Bila Pimpinan KPK Terima Mobil Dinas
Pimpinan dan dewan pengawas tak akan lagi menerima tunjangan transportasi apabila mendapatkan mobil dinas.
-
KPK Tinjau Ulang Rencana Pengadaan Mobil Dinas Pimpinan Setelah Dikritik Publik
Kata Cahya, KPK mengapresiasi kritik yang disampaikan masyarakat mengenai wacana mobil dinas ini.
-
Mundur Dari KPK, Febri Diansyah Berencana Buat Kantor Hukum
Febri Diansyah berencana membuat kantor hukum publik yang bergerak di bidang antikorupsi dan perlindungan konsumen setelah mengundurkan diri dari KPK.
-
Capres dan Cawapres Diminta Segera Laporkan LHKPN, KPK: Jangan Sampai Mepet
KPK meminta pasangan calon presiden dan wakil presiden segera melaporkan harta kekayaan, sebagai syarat pendaftaran Pilpres 2019.
-
Tingkat Kepatuhan Lapor LHKPN Secara Nasional Hanya 52 Persen
Cahya Hardianto Harefa mengatakan per 3 Agustus 2018, tingkat kepatuhan LHKPN secara nasional hanya 52,04 persen atau 165.526 wajib lapor.
-
Mulai Hari ini KPK Siap Terima Laporan LHKPN Capres dan Cawapres
Cahya Hardianto Harefa mengatakan mulai hari ini, KPK siap menerima Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dari para capres cawapres.
-
52 Persen Pejabat Pemprov DKI Belum Laporkan LHKPN
LHKPN ini akan menjadi dasar untuk mengawasi, memantau dan mengontrol kinerja pejabat serta mencegah Tindak Pidana Korupsi sejak din