TAG
Djohermansyah Djohan
Berita
Foto (2)
-
Pengamat: Tanpa Nomor Register Kemendagri, Raperda ASK Bali Tak Bisa Diterapkan
Status Raperda tetap berada di bawah pengawasan preventif pemerintah pusat hingga seluruh tahapan selesai.
-
Batu Ujian Penguasa
"Anak-anak adalah cobaan bagi pemimpin dalam menjalankan pemerintahan yang baik"...
-
Saksi Ahli Klaim Kecurangan Terstruktur dan Sistematis Terpenuhi: MK Bisa Anulir Hasil Pilpres 2024
Unsur kecurangan terstruktur dan sistematis itu, antara lain penunjukan penjabat (Pj) gubernur, wali kota, dan bupati oleh Presiden Joko Widodo.
-
Bahaya Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa, Pengamat: Raja-raja Kecil di Desa Makin Subur
Menurutnya, perpanjangan masa jabatan kades makin berbesar kemungkinan penyalahgunaan wewenang hingga muncul raja-raja kecil di desa.
-
Usulan Masa Jabatan Anies Baswedan Jadi Gubernur DKI Jakarta Diperpanjang, Dimentahkan Kemendagri
Masa jabatan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan habis pada Oktober 2022. sementara pilkada baru digelar tahun 2024.
-
Dirjen Otda Kemendagri: Melanggar Aturan, Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Daerah
Apabila diperpanjang, justru itu akan bermasalah dari sisi perundang-undangan dan berpotensi melanggar aturan.
-
Guru Besar IPDN: Memperpanjang Masa Jabatan Kepala Daerah Pilihan Lebih Demokratis dan Aman
Guru Besar IPDN Djohermansyah Djohan berpendapat, memperpanjang masa jabatan kepala daerah sebagai pilihan yang lebih demokratis dan aman.
-
Guru Besar IPDN Khawatir Partisipasi Pemilih Rendah hingga Munculnya Instabilitas Pemda
Dirinya mencontohkan banyak negara yang tetap menyelanggarakan Pemilu di masa pandemi, justru mengalami penurunan partisipasi pemilih.
-
Sederet Alasan Pilkada 2020 Tak Ditunda, Pakar Nilai Ada Kepentingan Petahana hingga Mahar Politik
Pakar otonomi daerah Djohermansyah Djohan memberi sederet alasan mengapa Pilkada 2020 tetap diselenggarakan di tengah pandemi.
-
Pilkada Bisa Dilaksanakan di Masa Pandemi dengan Protokol Kesehatan Ketat
Menurut, Rullyandi, pandangan Djohermansyah yang juga Guru Besar IPDN dinilai absurd dan lebih berdasarkan subyektifitas pribadi.
-
Sederet Persoalan PNS, Masih Bermental Priyayi Sampai Jual Beli Jabatan
Pelayanan buruk masih kerap dirasakan masyarakat karena kurang cakapnya para PNS menjalankan tugas-tugasnya.
-
Institut Otonomi Daerah Usulkan Pembentukan Dewan Kawasan Ibu Kota Negara
Institut Otonomi Daerah (Otda) menemui dan mengusulkan kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla agar membentuk Dewan Kawasan Ibu Kota Negara
-
Pengamat Nilai Alasan Anna Sophana Mudur Sebagai Bupati Indramayu Tidak Kuat
Bupati Indramayu Anna Sophana telah menyatakan mundur dari jabatan karena ingin fokus mengurus keluarga.
-
90 Persen Pasangan Kepala Daerah Hasil Pilkada Pecah Kongsi
Secara umum saya mengamati mereka berpasangan itu tidak karena suka sama suka tapi karena terpaksa.
-
Mantan Dirjen Otda: Sertijab Tak Bisa Dilakukan Plh Gubernur DKI Jakarta
Sebagaimana diberitakan Djarot Saiful Hidayat sedari Senin pagi sudah bertolak dari Jakarta menuju ke Labuan Bajo untuk berlibur.
-
Mendagri Bingung Berhentikan Sementara Ahok Karena Dua Pasal Alternatif
Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan keputusan memberhentikan sementara Ahok menunggu tuntutan Jaksa Penuntut Umum.
-
Jika Ada Kampanye Putaran Kedua, Ahok-Djarot Disarankan Cuti Lagi
Kampanye yang ada hanyalah penajaman visi dan misi yang diselenggarakan oleh KPU DKI.
-
Seharusnya Kewenangan Berhentikan Gubernur Presiden, Bukan Mendagri
Djohan mengatakan, pernyataannya mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
-
Pemekaran, Pemerintah Lihat Banyak Daerah Belum Siap
Djohan mengatakan Pemerintah telah membuat kebijakan baru, yakni merevisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
-
Tren Dunia Justru Penggabungan, Bukan Pemekaran Daerah
Trend dunia sekarang, bukan pemekaran, namanya amalgamasi, penggabungan kota-kota
© 2026 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved