TAG
DKPP
Berita
Foto (25)
-
DPR Bakal Serahkan Hasil Evaluasi Pimpinan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ke Pemerintah
DPR bakal menyerahkan hasil evaluasi pimpinan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) periode 2022-2027 kepada pihak pemerintah.
-
DPR Pertimbangkan Evaluasi Pimpinan Bawaslu Buntut 24 Pemungutan Suara Ulang Pilkada 2024
Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir menyatakan DPR terbuka untuk melakukan evaluasi Bawaslu dan DKPP buntut Pemungutan Suara Ulang di sejumlah daerah.
-
Wakil Ketua DPR Sebut Hasil Evaluasi Bisa Jadi Landasan Pemerintah Copot Pimpinan DKPP
Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengatakan hasil evaluasi tersebut bisa menjadi landasan pemerintah mencopot pimpinan DKPP.
-
KPU Bakal Ganti Petugas Ad Hoc Bermasalah di Wilayah yang Gelar Pemungutan Suara Ulang
Komisi Pemilihan Umum (KPU) bakal mengevaluasi jajaran ad hoc yang wilayah kerjanya harus melakukan pemungutan suara ulang (PSU).
-
Ketua dan 3 Anggota KPU Banjarbaru Dipecat, Pengamat: Kegagalan Pengawasan Penyelenggara Pusat
DKPP menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap terhadap empat komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Banjarbaru.
-
Wakil Ketua Komisi II DPR Sebut Belum Ada Wacana Mengganti Komisioner DKPP
Wakil Ketua Komisi II Bahtra Banong mengungkapkan belum ada wacana untuk mengganti komisioner DKPP.
-
Komisi II Evaluasi Kinerja DKPP, Hasilnya Bakal Diserahkan Kepada Pimpinan DPR
Ketua Komisi II DPR RI mengatakan hasil evaluasi terhadap Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan diserahkan kepada pimpinan DPR.
-
DKPP Sidangkan Dugaan Pelanggaran Etik KPU Barito Utara, Paslon Nomor 2 Persoalkan PSU Tak Digelar
DKPP menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik KPU Barito Utara, Kamis (30/1/2025).
-
DKPP Bakal Luncurkan Indeks Kepatuhan Etik 2024: KPU dan Bawaslu Patuh tapi Belum Aman
DKPP akan meluncurkan Indeks Kepatuhan Etik Penyelenggara Pemilu (IKEPP) 2024
-
Disanksi Peringatan Keras oleh DKPP, KPU Papua Diminta Sampaikan Permintaan Maaf
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi berat kepada ketua dan anggota Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua.
-
DKPP Sebut Imbalan Uang Jadi Alasan Penyelenggara Pemilu Bersikap Tak Netral
Sepanjang tahun 2024, DKPP RI menerima 790 pengaduan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP).
-
DKPP Prioritaskan Tangani Sengketa Pilkada Mulai Pekan Depan, Semua Sidang di Jakarta
DKPP mencatat ada sekitar 20 pengaduan terkait pilkada yang akan dipercepat proses persidangannya hingga saat ini.
-
Data DKPP, Penyalahgunaan Kekuasaan Penyelenggara hingga Asusila Warnai Pelanggaran Pemilu 2024
Penyalahgunaan kekuasaan/konflik kepentingan menjadi salah satu kategori pelanggaran tertinggi dalam Pilkada dengan total 76 kasus.
-
VIDEO DKPP Harap Revisi UU Pemilu Fasilitasi Pembangunan Gedung di Provinsi
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Republik Indonesia berharap dapat memiliki kantor perwakilan di sejumlah provinsi.
-
Kerap Sidang Pakai Markas Polisi, DKPP Harap Revisi UU Pemilu Fasilitasi Bangun Gedung di Provinsi
DKPP RI berharap pihaknya dapat mempunyai kantor perwakilan yang berlokasi di beberapa provinsi agar tak menggunakan markas polisi saat bersidang.
-
DKPP Terima 247 Aduan di 2024, Sumatera Utara dan Jawa Timur Tertinggi Pelanggaran Etik Pilkada
Sumatera Utara mencatat jumlah pengaduan terkait pelanggaran etik Pilkada tertinggi di tahun 2024 dengan total 24 pengaduan.
-
DKPP Tangani 790 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu di 2024, Tertinggi Desember
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan (DKPP) RI menerima 790 pengaduan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) pada 2024.
-
Kini Giliran Komisi II DPR Buka Peluang Penyelenggara Pemilu jadi Badan Ad Hoc
Meskipun ada kemungkinan tersebut, Rifqi menegaskan untuk penyelenggara pemilu di tingkat nasional, dalam hal ini KPU RI kemungkinan besar akan tetap
-
Sidang MK Soal UU Pemilu, Pemohon Minta Sekretaris DKPP Tak Diangkat dan Diberhentikan Kemendagri
MK minta mengubah Pasal 163 ayat (3) UU Pemilu, yang menyatakan Sekretaris DKPP diangkat dan diberhentikan Menteri Dalam Negeri.
-
DKPP: Ketua KPU dan Bawaslu Bukittinggi Tak Terbukti Langgar Kode Etik Lakukan Penggelembungan Suara
DKPP memutuskan Ketua KPU dan Ketua Bawaslu Bukittinggi tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik
© 2026 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved