Pendidikan GOTAG
Hardjuno Wiwoho
Berita
-
Pengamat Nilai Pernyataan Menkeu Purbaya soal BLBI Perlu Dijaga Secara Konsisten
Hardjuno menyatakan bahwa posisi pemerintah harus tetap tegak berdiri pada prinsip dasar yakni hak tagih negara tidak pernah kedaluwarsa.
-
Uang Negara Rp 13,2 T Berhasil Dikembalikan, Hardjuno Nilai Prabowo dan Kejagung Tidak Main-main
Penyerahan uang triliunan rupiah itu digelar di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, pada Senin (20/10/2025).
-
Sidang Perdana Perkara Minyak Mentah, Kejagung Diminta Panggil Pemilik 13 Perusahaan
Selain individu terdakwa, sebanyak 13 perusahaan lokal disebut ikut diuntungkan dalam transaksi penjualan BBM non-subsidi tersebut.
-
RUU Perampasan Aset Diminta Segera Disahkan, Hardjuno: Jangan Tunggu Rakyat Marah
Hardjuno menegaskan korupsi menjadi biang kerok dari semua persoalan yang terjadi di Indonesia saat ini.
-
Hardjuno Kritik Reshuffle Kabinet Prabowo: Jangan Sekadar Kosmetik, Rakyat Butuh Perubahan Nyata
Hardjuno kritik reshuffle Prabowo. Bukan sekadar ganti menteri, rakyat butuh sistem baru. Apa yang harus dibenahi?
-
Hardjuno Sebut Uji Materi Perppu PUPN Bisa Buka Lagi Kotak Pandora Kasus BLBI
Hardjuno Wiwoho menegaskan uji materi Perpu PUPN ini semestinya menjadi momentum untuk membuka kembali kotak pandora keseluruhan proses BLBI
-
Hardjuno: Terima Suap Korporasi, Ketua PN Jaksel Lakukan Perampokan Keadilan
Menurutnya, keterlibatan hakim dalam pengaturan putusan demi kepentingan korporasi adalah bentuk paling brutal dari perampokan keadilan.
-
Utang Negara Rp 8.325 Triliun, Kurs Rp 16.650 per Dolar AS, Pengamat Ingatkan Ancaman Krisis Ekonomi
Aset BUMN yang tak cukup untuk menutupi utang negara di tengah melemahnya rupiah dinilai pengamat sebagai tanda bahaya serius ekonomi Indonesia
-
Tiga Syarat Agar Danantara Bisa Dipercaya Publik Menurut Pengamat, Salah Satunya Hukum Mati Koruptor
Pengamat Hukum dan Pembangunan, Hardjuno Wiwoho mengungkap tiga syarat agar Danantara Bisa Dipercaya Publik.
-
Makna di Balik Keputusan Prabowo Maju Jadi Capres 2029 Menurut Hardjuno
Pengamat Hukum dan Pembangunan, Hardjuno Wiwoho angkat bicara soal dorongan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, maju di Pilpres 2029.
-
Hardjuno Pertanyakan Komitmen DPR Jadikan Pemberantasan Korupsi Agenda Prioritas
Padahal, keberdaan UU Perampasan asset ini menjadi instrument yang sangat esensial dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.
-
Kinerja Satgas BLBI Dinilai Mengecewakan Karena Nilai Kerugian Negara yang Diselamatkan Sangat Kecil
Kinerja Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) mengecewakan.
-
SHW Center Dukung Keputusan Menteri Perdagangan Larang TikTok Shop Berjualan Lagi
TikTok Shop mematikan banyak usaha rakyat di sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia.
-
Hardjuno: UMKM Benteng Terakhir Pertahanan Ekonomi Negara
UMKM sangat tangguh bahkan menjadi benteng pertahanan terakhir sektor ekonomi di saat keadaan krisis.
-
Ketua Umum HMS Nilai Pondasi Ekonomi Indonesia Rapuh, Ini Buktinya
Praktek monopoli, konglomerasi dan ekonomi kapitalistik mematikan usaha kerakyatan, memperluas kesenjangan ekonomi dan kecemburuan sosial.
-
Sempat Berkoar-koar, Keberanian Mahfud MD Usut Rp 349 Triliun Mulai Dipertanyakan
Pasalnya, hingga ini, langkah Mahfud semakin tidak jelas juntrungannya bahkan ada kesan adem ayam saja. Padahal sebelumnya, Mahfud sempat berkoar-koar
-
Kasus BLBI Tak Kunjung Tuntas, Gerakan HMS Suarakan Kebenaran Lewat Musik
The HMS Band, grup band yang digawangi Hardjuno Wiwoho, Bona Paputungan, dan Digo Dz ini terus ‘berdakwah’ memerangi korupsi
-
Beban Utang Indonesia Dianggap Tak Masuk Akal
Hardjuno Wiwoho menegaskan pertumbuhan utang pemerintah Indonesia bisa dikatakan sudah tidak masuk akal.
-
Satgas BLBI Diminta Fokus Eksekusi Hak Tagih Obligor dan Debitor
Langkah tegas sangat diperlukan mengingat pihak terkait tidak punya niat sama sekali menyelesaikan kewajibannya kepada negara.
-
Hardjuno: Saatnya Hapus Pembayaran Bunga Obligasi Rekap BLBI
Hardjuno mengaku tidak iklas jika uang pajak rakyat terus dibiarkan membayar beban subsidi bunga obligasi rekap sampai 2043.
© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved