Pendidikan GOTAG
Hardjuno Wiwoho
Berita
-
Hardjuno Sebut Uji Materi Perppu PUPN Bisa Buka Lagi Kotak Pandora Kasus BLBI
Hardjuno Wiwoho menegaskan uji materi Perpu PUPN ini semestinya menjadi momentum untuk membuka kembali kotak pandora keseluruhan proses BLBI
-
Hardjuno: Terima Suap Korporasi, Ketua PN Jaksel Lakukan Perampokan Keadilan
Menurutnya, keterlibatan hakim dalam pengaturan putusan demi kepentingan korporasi adalah bentuk paling brutal dari perampokan keadilan.
-
Utang Negara Rp 8.325 Triliun, Kurs Rp 16.650 per Dolar AS, Pengamat Ingatkan Ancaman Krisis Ekonomi
Aset BUMN yang tak cukup untuk menutupi utang negara di tengah melemahnya rupiah dinilai pengamat sebagai tanda bahaya serius ekonomi Indonesia
-
Tiga Syarat Agar Danantara Bisa Dipercaya Publik Menurut Pengamat, Salah Satunya Hukum Mati Koruptor
Pengamat Hukum dan Pembangunan, Hardjuno Wiwoho mengungkap tiga syarat agar Danantara Bisa Dipercaya Publik.
-
Makna di Balik Keputusan Prabowo Maju Jadi Capres 2029 Menurut Hardjuno
Pengamat Hukum dan Pembangunan, Hardjuno Wiwoho angkat bicara soal dorongan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, maju di Pilpres 2029.
-
Hardjuno Pertanyakan Komitmen DPR Jadikan Pemberantasan Korupsi Agenda Prioritas
Padahal, keberdaan UU Perampasan asset ini menjadi instrument yang sangat esensial dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.
-
Kinerja Satgas BLBI Dinilai Mengecewakan Karena Nilai Kerugian Negara yang Diselamatkan Sangat Kecil
Kinerja Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) mengecewakan.
-
SHW Center Dukung Keputusan Menteri Perdagangan Larang TikTok Shop Berjualan Lagi
TikTok Shop mematikan banyak usaha rakyat di sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia.
-
Hardjuno: UMKM Benteng Terakhir Pertahanan Ekonomi Negara
UMKM sangat tangguh bahkan menjadi benteng pertahanan terakhir sektor ekonomi di saat keadaan krisis.
-
Ketua Umum HMS Nilai Pondasi Ekonomi Indonesia Rapuh, Ini Buktinya
Praktek monopoli, konglomerasi dan ekonomi kapitalistik mematikan usaha kerakyatan, memperluas kesenjangan ekonomi dan kecemburuan sosial.
-
Sempat Berkoar-koar, Keberanian Mahfud MD Usut Rp 349 Triliun Mulai Dipertanyakan
Pasalnya, hingga ini, langkah Mahfud semakin tidak jelas juntrungannya bahkan ada kesan adem ayam saja. Padahal sebelumnya, Mahfud sempat berkoar-koar
-
Kasus BLBI Tak Kunjung Tuntas, Gerakan HMS Suarakan Kebenaran Lewat Musik
The HMS Band, grup band yang digawangi Hardjuno Wiwoho, Bona Paputungan, dan Digo Dz ini terus ‘berdakwah’ memerangi korupsi
-
Beban Utang Indonesia Dianggap Tak Masuk Akal
Hardjuno Wiwoho menegaskan pertumbuhan utang pemerintah Indonesia bisa dikatakan sudah tidak masuk akal.
-
Satgas BLBI Diminta Fokus Eksekusi Hak Tagih Obligor dan Debitor
Langkah tegas sangat diperlukan mengingat pihak terkait tidak punya niat sama sekali menyelesaikan kewajibannya kepada negara.
-
Hardjuno: Saatnya Hapus Pembayaran Bunga Obligasi Rekap BLBI
Hardjuno mengaku tidak iklas jika uang pajak rakyat terus dibiarkan membayar beban subsidi bunga obligasi rekap sampai 2043.
-
Kuasa Hukum Bambang Trihatmodjo Ajak PT TIM Bergabung Tuntaskan Kasus Utang SEA Games 1997
Kuasa hukum Bambang Trihatmojo, Hardjuno Wiwoho berharap agar PT Tata Insani Mukti (TIM) bisa bergabung menagih hak atas penyelenggaran SEA Games 1997
-
Kuasa Hukum Sebut Dana Talangan SEA Games 1997 Bukan untuk Kepentingan Pribadi Bambang Trihatmodjo
Hardjuno Wiwoho menegaskan dana Talangan Sea Games XIX sama sekali tidak dipakai untuk kepentingan pribadi Bambang Trihatmodjo.
-
Kuasa Hukum Sebut Bambang Trihatmodjo Bukan Pemegang Saham di PT TIM
Kuasa Hukum Bambang Trihatmodjo, Hardjuno Wiwoho menegaskan kliennya tidak memiliki saham di PT Tata Insani Mukti (TIM).
-
HMS Center Sebut Larangan Mudik dari Pemerintah Tidak Akan Efektif
Hardjuno Wiwoho meyakini kebijakan pemerintah melarang mudik menjelang perayaan Lebaran 2021 tidak berjalan efektif.
-
Defisit APBN Terus Membengkak, Pemerintah Diingatkan Bahaya Beban Utang
Defisit anggaran yang dalam dan koreksi pertumbuhan ekonomi menjadi pemicu meningkatnya porsi utang pemerintah
