Pendidikan GOTAG
Komisi II DPR
Berita
Foto (5)
-
DPR Akomodasi Putusan MK, PAN Berharap Pilkada Serentak 2024 Berlangsung Aman, Luber dan Jurdil
anggota Komisi II DPR RI Fraksi PAN Guspardi Gaus berharap Pilkada Serentak dapat berlangsung aman, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
-
Komisi II DPR Sepakati Rancangan PKPU Soal Pemungutan Suara Hingga Dana Kampanye Pilkada
Komisi II DPR RI telah resmi sepakati rancangan peraturan KPU dan peraturan Bawaslu pada Senin (26/8/2024) siang.
-
Komisi II Sepakati PKPU 8/2024, Legislator PDIP: Semua Proses Politik Sesuai Ketentuan yang Berlaku
Anggota Komisi II DPR RI fraksi PDIP Riyanta, menyambut baik pengesahan revisi Peraturan KPU (PKPU) Nomor 8 tahun 2024.
-
Komisi II DPR Gelar RDP dengan KPU, Bakal Sahkan PKPU Tentang Syarat Pencalonan di Pilkada 2024
Rapat dipimpin Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia, dan didampingi Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa dan Junimart Girsang.
-
Ketua KPU Sebut Rapat Konsinyering Digelar Malam Untuk Mempercepat Revisi PKPU
Ketua KPU Mochammad Afifuddin mengatakan rapat konsinyering digelar malam dalam rangka mempercepat revisi PKPU.
-
Beredar di Media Sosial, Surat Konsultasi KPU Bahas Putusan MA Soal Batasan Usia Peserta Pilkada
Surat permintaan konsultasi dan konsinyering oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI kepada Komisi II DPR beredar di media sosial.
-
DPR dan KPU Bakal Rapat soal PKPU Pilkada Senin Besok, Komisi II: InsyaAllah Langsung Disahkan
Ketua DPP Partai Golkar tersebut menegaskan, nantinya rapat konsultasi itu diharapkan dapat menjadi momentum untuk langsung mengesahkan PKPU yang baru
-
DPR Bakal Patahkan Putusan Ambang Batas Pencalonan? PDIP: Jangan Coba Mainkan Kedaulatan Rakyat
Ia pun menduga rencana pembahasan RUU Pilkada ini sebagai langkah untuk mengembalikan peraturan sebelum adanya putusan MK.
-
KPU Segera Bersurat ke Komisi II DPR Minta Konsultasikan 2 Putusan Terbaru MK
"Segera kami akan bersurat resmi ke DPR Komisi II," kata Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin.
-
Komisi II DPR Minta KPU Segera Verifikasi Dugaan Penggunaan KTP Warga Jakarta oleh Dharma Pongrekun
Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustopa meminta KPU segera melakukan verifikasi soal adanya dugaan penggunaan data warga Jakarta oleh Dharma Pongrekun.
-
Fasilitas Komisioner KPU RI Disorot Mahfud MD, Komisi II DPR Minta Pejabat Publik Jaga Kepantasan
Mahfud menyebut, para komisioner KPU RI mendapatkan beberapa fasilitas mewah termasuk soal pesawat jet dan tiga mobil mewah.
-
Komisi II Bakal Panggil KPU RI Bahas PKPU Pilkada 2024 Pekan Ini
Komisi II DPR RI menegaskan akan memanggil KPU untuk rapat bersama membahas Peraturan KPU terkait dengan aturan pelaksanaan Pilkada 2024.
-
Komisi II DPR Respons Pernyataan Mahfud Soal Komisioner KPU RI Tak Layak Jadi Penyelenggara Pilkada
Mardani Ali Sera merespons pernyataan Mahfud MD soal komisioner KPU RI saat ini tidak layak menjadi penyelenggara Pilkada 2024.
-
Berkaca Kasus Hasyim Asy'ari, Anggota Komisi II DPR Minta Tak Ada Lagi Anggota KPU Pesanan
Anggota Komisi II DPR RI fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera meminta agar tak ada lagi anggota KPU RI pesanan.
-
Komisi II DPR Dukung Langkah DKPP Pecat Hasyim Asy'ari dari Ketua KPU, Guspardi: Keputusan Tepat
Guspardi menambahkan, putusan DKPP terhadap Hasyim ini menjadi peringatan bagi komisioner KPU lainnya dalam bertingkah laku.
-
Komisi II DPR Usulkan Ada UU dan Badan Khusus Urusi Reforma Agraria
Menurutnya selama ini dalam praktik pertahanan tidak ada ahli yang betul-betul paham pertanahan.
-
Komisi II DPR Minta Menteri ATR Benahi Kepastian Hukum Tumpang Tindih Pertanahan
Wakil Ketua Komisi II DPR Junimart Girsang meminta Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) membenahi kepastian hukum tumpang tindih pertanahan
-
Anggota Komisi II DPR Kritisi PP UU ASN yang Tak Kunjung Terbit
Guspardi Gaus mengaku heran dikarenakan aturan turunan atau Peraturan Pemerintah (PP) dari UU No 20 tahun 2023 (UU ASN) belum juga diterbitkan.
-
BPIP Ajukan Tambahan Anggaran Rp 100 Miliar untuk Sosialisasi Pancasila Hingga Bayar Influencer
Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) mengajukan usulan tambahan anggaran sebesar Rp100 Miliar untuk tahun anggaran 2025.
-
Anggota Komisi II DPR Kritik Minimnya Kehadiran Komisioner KPU dan Bawaslu saat Rapat Bahas Anggaran
Berdasarkan pantauan Tribunnews.com di lokasi, kedua penyelenggara pemilu itu dihadiri pimpinan dan sekjen masing-masing.
