Pendidikan GOTAG
Komisi II DPR
Berita
Foto (5)
-
Tantangan Kepala Daerah Baru, Anggota Komisi II DPR Rahmat Saleh Ingatkan Empat Hal Ini
Anggota Komisi II DPR RI, Rahmat Saleh, menekankan pentingnya inovasi menyeluruh bagi para kepala daerah yang baru dilantik
-
Wakil Ketua Komisi II DPR Sebut Belum Ada Wacana Mengganti Komisioner DKPP
Wakil Ketua Komisi II Bahtra Banong mengungkapkan belum ada wacana untuk mengganti komisioner DKPP.
-
Singgung Anak Dapat Makan Siang Gratis, Tapi Bapaknya Kena PHK, Legislator PDIP: Kasihan Pak
Anggota Komisi II DPR Fraksi PDIP Giri Ramanda Kiemas menyoroti dampak kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah.
-
Disetujui Komisi II DPR, Ini 8 Kementerian dan Lembaga yang Terkena Pemangkasan Anggaran
Komisi II DPR RI menyetujui perubahan pagu alokasi anggaran APBN dari sejumlah Kementerian dan Lembaga tahun 2025.
-
Komisi II Evaluasi Kinerja DKPP, Hasilnya Bakal Diserahkan Kepada Pimpinan DPR
Ketua Komisi II DPR RI mengatakan hasil evaluasi terhadap Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan diserahkan kepada pimpinan DPR.
-
Penjelasan Pimpinan Komisi II DPR Soal Waktu dan Tempat Pelantikan Kepala Daerah
Secara prinsip tanggal pelantikan kepala daerah sudah diajukan jatuh pada Kamis 20 Februari 2025.
-
Besok, Komisi II DPR Agendakan Rapat Bareng Pemerintah Bahas Ulang Jadwal Pelantikan Kepala Daerah
Komisi II DPR RI mengagendakan kembali menggelar rapat membahas jadwal pelantikan kepala daerah hasil Pilkada 2024.
-
Percepatan PTSL di Sumatera Barat, Rahmat Saleh Minta Pemerintah Pakai Pendekatan Berdampak Positif
Pernyataan ini disampaikan Rahmat saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Kementerian ATR/BPN, Kamis (30/1/2025).
-
Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Bakal Dilantik Presiden, Komisi II DPR: Sejarah Baru Indonesia
Gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota hasil Pilkada Serentak 2024 akan dilantik Presiden Prabowo Subianto.
-
Pimpinan Komisi II DPR Tawarkan 2 Opsi Jadwal Pelantikan Kepala Daerah Hasil Pilkada 2024
Dengan dua opsi itu, kata Bahtra, maka tidak mereduksi esensi keserentakan Pilkada termasuk keserentakan pelantikannya.
-
Komisi II DPR Minta Mendagri Patuhi Jadwal Pelantikan Pemenang Pilkada Tak Berperkara
Rahmat menilai wacana penundaan pelantikan kepala daerah hingga Maret 2025 tidak memiliki dasar yang kuat.
-
Patuhi Putusan MK, Komisi II DPR Siap Lakukan Rekayasa Konstitusi Batasi Jumlah Capres-Cawapres
Komisi II DPR RI siap melakukan rekayasa konstitusi, dalam revisi UU Pemilu untuk membatasi jumlah pasangan Capres-Cawapres di Pilpres 2029.
-
DPR Bakal Batasi Capres Cawapres di Pemilu 2029 Usai MK Hapus Ambang Batas Pencalonan Presiden
Komisi II DPR akan membahas putusan MK itu usai masa reses berakhir. Pembatasan capres cawapres akan mempertimbangkan unsur keadilan.
-
MK Hapus PT 20 persen, Komisi II DPR Harap Publik Bersabar Tunggu Revisi UU Pemilu
Lebih lanjut, Bahtra Banong mengatakan Komisi II DPR RI menghormati MK melalui putusannya No 62/PUU-XXII/2024 yang diputus pada Kamis, 2 Januari 2025
-
DPR dan Pemerintah Bakal Bahas Presidential Threshold usai Reses, Berharap Tak Banyak Capres
Nantinya, DPR akan membahas revisi UU Pemilu untuk menentukan jumlah peserta calon presiden dan wakil presiden (capres) Pemilu Presiden (Pilpres) agar
-
Ketua Komisi II DPR Berharap Penyelenggara Pemilu Tak Jadi Badan Ad Hoc
Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda, berharap lembaga-lembaga penyelenggara pemilu tidak berstatus ad hoc.
-
Ketua Komisi II DPR Minta Komisioner Bawaslu Perempuan Gunakan Intuisi Dalam Bekerja, Ini Alasannya
Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda, meminta para komisioner Bawaslu perempuan di seluruh tingkatan agar menggunakan intuisinya dalam bekerja
-
Kini Giliran Komisi II DPR Buka Peluang Penyelenggara Pemilu jadi Badan Ad Hoc
Meskipun ada kemungkinan tersebut, Rifqi menegaskan untuk penyelenggara pemilu di tingkat nasional, dalam hal ini KPU RI kemungkinan besar akan tetap
-
Ketua Komisi II DPR Tegaskan Tugas KPU Tidak Selesai Setelah Pemilu dan Pilkada 2024
Ketua Komisi II DPR RI, M Rifqinizamy Karsayuda, menegaskan soal tugas KPU tidak berakhir setelah gelaran Pemilu dan Pilkada 2024.
-
Legislator PKB Usul Dibuat Lembaga Baru Jika MK Tak Mampu Tangani Sengketa Pilkada
Jika MK tak mampu mengurus sengketa tersebut, Toha mengusulkan perlu dibentuk lembaga baru yang khusus menangani masalah kepemiluan.
