Pendidikan GOTAG
Komisi II DPR
Berita
Foto (5)
-
DPR Tanggapi Kewenangan Presiden Mutasi Pejabat Eselon 2 dalam RUU ASN
Rifqi mengatakan mutasi ASN yang dilakukan oleh pemerintah pusat, khususnya oleh presiden, dapat mengatasi sejumlah permasalahan yang selama ini.
-
Ketua Komisi II DPR Minta MK Tak Putus Pemungutan Suara Ulang di Pilkada yang Sudah Gelar PSU
Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, meminta MK tak lagi mengeluarkan putusan PSU atas gugatan terhadap daerah yang gelar Pilkada.
-
Anggota Komisi II DPR Ungkap Akar Masalah Terkait Mundurnya 700 CPNS Kemendiktisaintek
Karena penempatan terpusat saat distribusi itulah, dia mengatakan bahwa ternyata kenyataaanya lokasi jauh dari harapan.
-
Komisi II DPR Soal Mundurnya 700 CPNS Kemendiktisaintek: Perekrutan Harus Lebih Transparan
Anggota Komisi II DPR, Indrajaya, merespons soal mundurnya sekira 700 CPNS Kemendiktisaintek secara serentak.
-
700 Dosen CPNS Mengundurkan Diri, Komisi II DPR Desak Evaluasi Rekrutmen ASN
Anggota Komisi II DPR menyoroti pengunduran diri 700 CPNS di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi.
-
Pimpinan Komisi II Soroti Intervensi 'Incumbent' dalam PSU Pilkada, Bahtra Banong: Sulit Dikontrol
Sebab, kata Bahtra bahwa dengan instrumen yang dimiliki, petahana memanfaatkan untuk pemenangan.
-
7 Hasil PSU Digugat ke MK, Komisi II DPR: Ada Indikasi Ketidaknetralan Penyelenggara Pemilu
Bahtra Banong, menyoroti pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di sejumlah daerah yang kembali mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).
-
Lucky Hakim Liburan ke Jepang, Komisi II DPR Ingatkan Kepala Daerah Ikuti Aturan Dinas Luar Negeri
Bahtra Banong mengingatkan kepala daerah yang hendak keluar negeri agar mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.
-
Komisi II DPR Dorong Keterlibatan Swasta dalam Pembangunan Daerah Guna Ciptakan Lapangan Kerja
Ia menjelaskan, semakin banyak investor yang terlibat di suatu daerah, maka daerah tersebut memiliki kesempatan lebih besar untuk berkembang.
-
VIDEO Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ungkap Keputusan Pengangkatan CPNS & PPPK Diumumkan Pekan Depan
“Kami akan mendengarkan hasilnya mungkin paling lambat minggu depan dari pemerintah mengenai keputusan tentang percepatan pengangkatan CPNS dan PPPK”
-
Soal Sumber Dana PSU Pilkada, Anggota Komisi II DPR Dorong Pemerintah Pusat dan Daerah Gotong Royong
Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Azis Subekti, mendorong pemerintah pusat dan daerah bergotong royong untuk melaksanakan PSU.
-
Dalam Rapat Paripurna DPR, Komisi II Sampaikan Laporan 10 Poin Hasil Evaluasi DKPP RI
Komisi II DPR RI menyampaikan hasil laporan evaluasi terhadap DKPP RI periode 2022-2027.
-
Komisi II DPR Pastikan Efisiensi Anggaran Tidak Ganggu Kuota Seleksi CPNS 2025
Komisi II DPR menegaskan bahwa efisiensi anggaran yang tengah dilakukan untuk tahun 2025 tidak akan mempengaruhi kuota seleksi CPNS.
-
Calon Tunggal di Pilkada 2024 Meningkat, Akademisi: Ini Sisi Gelap Demokrasi, Meski Legal
Mudiyati Rahmatunnisa, menyoroti fenomena semakin maraknya calon tunggal dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.
-
Anggota Komisi II DPR Rahmat Saleh Ingatkan Pentingnya Landasan Standar Gaji PPPK
enteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) tentang perlunya landasan regulasi yang jelas terkait standar gaji PPPK.
-
Komisi II DPR RI Targetkan Omnibus Law RUU Politik Rampung Tahun 2026
Komisi II DPR RI menargetkan pembahasan Undang-Undang sapu jagat atau omnibus law Rancangan Undang-Undang (RUU) Politik, selesai pada 2026.
-
KPU RI Butuh Rp 486,3 Miliar Untuk Gelar Pemungutan Suara Ulang Pilkada di 24 Daerah
Ketua KPU Mochammad Afifuddin mengungkap perkiraan kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 24 daerah.
-
Antisipasi Konflik, Anggota Komisi II DPR Rahmat Saleh Ingatkan Anggaran Pengamanan PSU
stabilitas di daerah pelaksana PSU hingga keamanan para kandidat kepala daerah harus menjadi salah satu prioritas utama.
-
Besok Komisi II DPR Panggil KPU dan Bawaslu Imbas Putusan MK yang Perintahkan PSU di 24 Wilayah
Komisi II DPR akan mengevaluasi terkait pelaksanaan pilkada usai adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
-
Anggota Komisi II DPR Singgung Keteledoran KPU-Bawaslu Imbas 24 Pilkada Diputuskan Coblos Ulang
PSU di 24 daerah ini merupakan imbas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah memutus 40 sengketa Pilkada pada Senin (24/2/2025).
